Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Sinilele, Ashar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Eksaminasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Amin, Muh Nurisrahmat; Jayadi, Ahkam; Sinilele, Ashar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20564

Abstract

Meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan keprihatinan bangsa ini. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Hal ini juga terlihat dari kasus dalam Putusan Nomor 76 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.MK, dimana tergugat adalah PNS (PNS) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penyalahgunaan dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah memberikan bukti dan para saksi, bahkan para pengkhotbah, mengakui kesalahannya sehingga hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, - sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP
Carding Crime in Makassar City: Juridical Review As an Issues of Cybercrime Muh. Fandi Nursalam; Sinilele, Ashar; Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22387

Abstract

This study analyzes the juridical review of carding crime in Makassar City as part of cybercrime. The purpose of this study is to provide scientific benefits in the field of legal studies as well as provide practical and academic input for authors and interested parties to understand the criminal law arrangements against carding crimes and countermeasures. The research method used is the method of normative juridical literature, referring to legal norms in legislation, literature, expert opinions, and papers. The results showed that the laws that are the focus of the study are Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions, as well as the Criminal Code (KUHP).
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM RS. PANASAE Sinilele, Ashar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62059

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan roda empat pada Showroom RS. Panasae dengan fokus pada pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak showroom dan konsumen, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan pada Showroom RS. Panasae masih didominasi oleh klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak showroom. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menanggung seluruh risiko atas objek perjanjian, termasuk kerusakan atau kehilangan kendaraan sebelum pelunasan angsuran. Meskipun praktik tersebut sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kepatutan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan hukum khusus mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dan menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Kata Kunci: Perjanjian jual beli, sewa beli, kebebasan berkontrak, risiko hukum, keadilan. Abstract This study examines the legal aspects of the sale and purchase agreement for four-wheeled vehicles at RS. Panasae Showroom, focusing on the implementation of the agreement and the legal consequences arising when one of the parties fails to fulfill their obligations. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing primary data obtained through interviews with showroom representatives and consumers, as well as secondary data sourced from legislation, legal literature, and relevant documents. The findings reveal that the implementation of vehicle sale and purchase agreements at RS. Panasae Showroom is predominantly governed by standard clauses unilaterally determined by the showroom. This condition results in a legal imbalance between seller and buyer, where the buyer bears all risks related to the object of the agreement, including damage or loss of the vehicle before full payment is made. Although such practice is permitted under the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, its application does not fully embody the principles of justice, fairness, and legal certainty. This study recommends the establishment of specific legal regulations governing vehicle sale and purchase agreements to ensure a balanced legal protection for both parties and to promote the realization of social justice within Indonesia’s legal system. Keywords: Sale and purchase agreement, hire purchase, freedom of contract, legal risk, justice.
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak di Kabupaten Luwu Utara Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 1 (2016): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1441

Abstract

This article  can  give  you an idea that the  adoption of children in northern   Luwu   not   in   accordance   with   applicable   laws   and regulations so as not to provide legal certainty for adopted children in the future. In addition, the need to reform the law on the adoption of children so that the adoptive parents are not arbitrary to foster children. Legal protection for adopted children in Luwu Utara has not run as expected because the number of adopted children are neglected.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA PADA BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4806

Abstract

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal, peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan; Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5315

Abstract

Pihak perusahaan dan pihak pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terkadang terjadi perselisihan hak dan kepentingan. Umumnya terjadi pemutusan hubungan kerja yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan. Secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (law enforcement). Penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Kota Makassar harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengurangi terjadinya konflik. Terjadinya konflik perselisihan hubungan kerja di kota Makassar disebabkan faktor dependen yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK.
PENEGAKAN HUKUM PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7023

Abstract

Dari berbagai bentuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di perairan Teluk Bone, yang paling menonjol adalah penggunaan bom ikan, yaitu dengan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan tindakan ilegal sehingga membuat aparat penegak hukum, utamanya pihak kepolisian, harus bertindak tegas dengan memburu dan menangkap pelaku pemboman ikan. Untuk mengurangi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Teluk Bone, pihak kepolisian melaksanakan patroli secara terus menerus. Namun, upaya memberantas perilaku pemboman ikan terkendala pada terbatasnya personil kepolisian, serta sarana dan prasarana kepolisian.
Co-Authors Amin, Muh Nurisrahmat Istiqamah Jayadi, Ahkam Muh. Fandi Nursalam Razak, Asbudi