Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Jayadi, Ahkam
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Qotrunnada, Faahita; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16567

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian adalah library research yang sumber data dari buku, jurnal, artikel, website, repository, dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yaitu pembinaan intelektual, keagamaan, dan jasmani. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan tata boga, menjahit, persalonan, perkebunan, dan kerajinan tangan. Adapun hambatan dan kendala dalam proses pembinaan, yaitu seperti rasa malas, dan kurangnya dukungan sosial yang didapatkan narapidana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, masalah overcapacity, kurangnya fasilitas, dan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang jauh. Implikasi peneliti diharapkan masyarakat dan keluarga narapidana agar lebih peduli dan lebih memberikan dukungan kepada para narapidana.
Eksaminasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Amin, Muh Nurisrahmat; Jayadi, Ahkam; Sinilele, Ashar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20564

Abstract

Meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan keprihatinan bangsa ini. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Hal ini juga terlihat dari kasus dalam Putusan Nomor 76 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.MK, dimana tergugat adalah PNS (PNS) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penyalahgunaan dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah memberikan bukti dan para saksi, bahkan para pengkhotbah, mengakui kesalahannya sehingga hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, - sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP
Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa Sukma, Nur Ichsan; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21499

Abstract

The main problem of this research is how public services in the field of education in Gowa Regency. The subject matter is then included in several subproblems or research questions, namely: 1) how is the implementation of the public in the field of education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency?, 2) What are the factors that affect the performance of the Education Office in implementing public services as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency?. The results of this study indicate that: 1) Public implementation in the field of Education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency is good because the government first designs all programs that will be carried out later. 2) The factors that influence the performance of the Gowa Regency Education Office in carrying out the implementation of regional autonomy are due to several factors including the organizational structure factor and the public service apparatus.
Efektifitas Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Kode Etik ASN Terhadap Pelanggaran Kode Etik ASN di Kota Makassar (Studi Kasus 2014-2015) Agus Sahran, M.; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22096

Abstract

Hukum adminstrasi negara merupakan suatu perangkat aturan yang memungkinkan admnistrasi negara melakukan fungsinya,yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap tindak perbuatan admnistrasi negara dan sebagai pelindung admnistrasi negara itu sendiri. Sebagai contoh banyaknya kasus pelanggaran kode etik ASN dikota Makassar tahun 2014-2015. Hasil informasi yang didapatkan yaitu pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah kota Makassar belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar yaitu Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan situasi politik, sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi faktor ASN melakukan pelanggaran kode etik dan penyebab terhambat jatuhnya sanksi terhadap ASN yang melanggar,dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah kota Makassar.
The Analysis of The Verdict Against Perpetrators of Criminal Acts of Narcotics in the State Court Sungguminasa Indah Fajarwati; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.22461

Abstract

Drug crime is a serious threat with far-reaching repercussions, mainly due to its transnational nature. Indonesia, including one of the countries famous for the circulation of narcotics, is not only a target but also a transit area for perpetrators of this crime before reaching the final destination. Narcotic abuse is not a legitimate and often uncontrollable behavior, but rather is carried out in order to obtain disordered psychotropic effects. As a result, it not only damages physical and mental health, but also has serious social repercussions. Therefore, the handling of drug crime is an important priority in order to maintain the safety and welfare of the community.
The Islamic Governance Law on Environmental Conservation in Sinjai Regency Junaid, Bismar; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Singh, Prasad; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.22538

Abstract

This study aims to assess the preservation of the environment in Sinjai Regency in the perspective of Islamic Constitutional Law (siyasah syariah). The focus of the study includes: 1) the role of local governments in maintaining environmental conservation, 2) factors that influence its implementation, and 3) Environmental Conservation Review according to Islamic law. This study uses a qualitative descriptive approach with formal juridical methods and normative Syar'i based on the Qur'an. Data collection techniques include observation, interview, and documentation, analyzed through classification, verification, and conclusion. The results showed that the Local Government, through the Department of Environment, has implemented various environmental conservation programs. The supporting factor is competent human resources, while the obstacle is the lack of budget. In addition, the lack of involvement of public and religious figures in socialization causes environmental jurisprudence to be neglected, despite its importance in the face of the current ecological crisis.
The Role of The Ministry of Law and Human Rights in Protecting Book Copyrights Sabila, Shafiyyah Atina; Muh. Amiruddin; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i1.47774

Abstract

This research explores the role of the Ministry of Law and Human Rights in protecting book copyrights and identifies the challenges it faces in this effort. Using a normative research approach, data was collected through literature studies and interviews with the Ministry's regional office in South Sulawesi. The findings reveal that the Ministry plays a key role in registering, monitoring, and educating the public about book copyrights. However, it faces challenges such as limited human resources and budget, the complexity of digital technology, low public awareness, and insufficient cross-sector cooperation, which hinder its efforts to protect book copyrights effectively.
Co-Authors Agus Sahran, M. Amin, Muh Nurisrahmat Fadli Andi Natsif Hamsir Indah Fajarwati Junaid, Bismar Muh. amiruddin Nurjannah, St. Qotrunnada, Faahita Sabila, Shafiyyah Atina Singh, Prasad Sinilele, Ashar Sukma, Nur Ichsan