Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960 Diah Permata Megawati; Patimah; Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.22226

Abstract

Tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan/keputusan dalam bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan Normatif yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum islam. Pendekatan ini berusaha menjawab mengenai prepektif hukum islam terhadap kewenangan pemerintah dalam mengelolah hak kepemilikan atas tanah. Perubahan fungsi tanah yang semula sebagai tanah masayarakat menjadi tanah negara dengan dalih kepentingan umum dari pemerintah perlu dikaji agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang merugikan salah satu pihak. Land has a social function as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). The government as the organizer of government functions has the authority to take action/decision in the field of land. This study uses the library method with a Normative approach based on the provisions of applicable law and Islamic law. This approach seeks to answer the precept of Islamic law on the authority of the government in managing land ownership rights. The change in the function of land which was originally as community land into Government land which in this case is based on the principle of social function and the principle controlled by the state needs to be studied so as not to cause problems to the detriment of one of the parties.
Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri Ryan Nurfitrah; Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19027

Abstract

Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar? Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana,Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah,anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat,ikut-ikutan, Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan).
Hubungan Masa Kerja Bidan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Masa Pandemi Covid-19 Hairiana Kusvitasari; Putri Yuliantie; Istiqamah
HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN Vol 12 No 1 (2023): Health Care : Jurnal Kesehatan
Publisher : STIKes Payung Negeri Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36763/healthcare.v12i1.362

Abstract

The COVID-19 pandemic has disrupted health systems around the world and impacted immunization systems. One of the factors that can affect the completeness of basic immunization is the work period of midwives as immunization officers. This study aims to determine the relationship between tenure of midwives and completeness of basic immunization during the COVID-19 pandemic. Cross-sectional analytic survey research using an online questionnaire in the form of a Google form distributed through the WhatsApp group. The sampling technique used a total sampling of 34 midwives in 4 selected health centers according to the inclusion and exclusion criteria. The analytical method uses univariate and chi square. The results of this study were that there was no significant relationship between years of service in providing immunization services and the completeness of basic immunization during the COVID-19 pandemic in Bantul Regency with a p value of 0.25. Midwives are expected to optimize the performance of cadres in collecting infant data and using online media to conduct immunization counseling and carry out sweeping to monitor babies who have not received basic immunizations on a regular basis during the COVID-19 pandemic. Keywords: Working Period, Completeness of Basic Immunization, COVID-19
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham; Amir, Rahma; Istiqamah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.28525

Abstract

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun tidak diaitur secara khusus dalam undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun penyitaan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud. Namun untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Korupsi sebagai Tindak Pidana asalnya itu diatur secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang benda sitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang mengenai rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli lelang dalam Islam.
Effect of warm water compress with endorphin massage on reducing labor pain intensity in the first stage active phase Sumartila; Palimbo, Adriana; Istiqamah; Mahdiyah, Dede
Health Sciences International Journal Vol. 2 No. 2: August 2024
Publisher : Ananda - Health & Education Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71357/hsij.v2i2.27

Abstract

Background: Pain during childbirth is subjective and influenced by various factors, including psychosocial factors, habits and women’s perception of the meaning of childbirth. Uncontrolled labor can harm the mother and fetus. Excessive pain increases anxiety and restlessness in pregnant women, causing increased catecholamine secretion. Non-pharmacological complementary therapy techniques will be used to reduce labor pain. Objective: To determine the effect of warm water compresses with endorphin massage on reducing labor pain intensity during the first stage active phase. Method: This type of quantitative research is a one-group pretest-posttest design with 15 mothers in the first stage of labor as participants, obtained using total sampling. Warm water compress and endorphin massage are performed simultaneously for 20 minutes. Labor pain data was collected using the Wong Baker Faces Scale instrument. Non-parametric statistical analysis using the Wilcoxon sign rank test. Results: The characteristics of the 15 respondents include 11 people (73.3%), 11 people (73.3%), seven people (46.7%), 10 people (66.7%), 10 people in the multiparity category, and 13 people in the 20-35 year age category (86.7%). The results of the Wilcoxon sign rank test showed that giving a warm water compress combined with endorphin massage had a significant effect (p-value <0.05) on reducing the intensity of labor pain in the first active phase. Conclusion: Warm water compresses combined with endorphin massage showed a positive influence in managing the intensity of the pain scale in the first stage of labor
Effective stunting prevention: Empowering maternal nutrition education in rural Indonesia through AKUR PENTING intervention Yuliantie, Putri; Ningrum, Novalia Widiya; Istiqamah
Health Sciences International Journal Vol. 2 No. 2: August 2024
Publisher : Ananda - Health & Education Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71357/hsij.v2i2.44

Abstract

Background: Stunting remains a significant public health issue in Indonesia, particularly in rural regions such as Bangun Harjo Village, Central Kalimantan. Stunting affects not only physical growth but also cognitive development, leading to long-term impacts on productivity, health, and quality of life. Despite various government interventions, stunting continues to prevail due to poor maternal nutrition knowledge, inadequate feeding practices, and socio-economic challenges. Case presentation: In Bangun Harjo Village, high stunting rates among toddlers are largely attributed to improper complementary feeding (MPASI) and limited maternal understanding of nutrition. The Kupang Island Health Center initiated a community service intervention called "AKUR PENTING" (Stunting Prevention Kitchen Action) aimed at educating postpartum mothers and mothers of toddlers about proper feeding practices using locally available, nutrient-rich foods. The program included cooking demonstrations, distribution of educational materials, and active involvement of local healthcare workers. Discussion: The intervention significantly improved maternal knowledge about nutrition, with participants showing enthusiasm and engagement in learning how to prepare balanced meals. However, sustained behavior change and addressing broader socio-economic issues such as poverty and food insecurity remain challenges. Community-based interventions, combined with government support and policies, are critical to ensuring long-term success in reducing stunting. Conclusion: The AKUR PENTING intervention demonstrated the importance of maternal education and community engagement in stunting prevention. While the program successfully increased awareness and practical skills, comprehensive, multi-sectoral efforts are necessary to address the root causes of stunting, including socio-economic disparities and food insecurity.
IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM Teguh Dermawan; Supardin; Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.31101

Abstract

This study discusses the Implementation of the Division of Heritage Assets in the Islamic Community of Papalang District, Mamuju Regency (Case study 2020-2022). From the subject matter, the author formulates several sub-problems. First, the understanding of the Islamic community of Papalang district about inheritance and the second, the problem of the division of inheritance in Papalang District, Mamuju Regency. The type of research that the author uses is field research or can also be called qualitative research, field research carried out by observation methods, interviews, and describing the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the juridical normative approach and the empirical approach, which is an approach related to the Islamic legal view of how the process of inheritance division is. The second approach is an approach related to direct observation made by researchers to see and observe habits in the community about the process of distributing inheritance assets. The results of this study show that in fact, people tend to prefer to divide inheritance with customary and customary laws. This is done by the community for generations because the method used will further minimize disputes between heirs. The custom of the Islamic community in Papalang District was formed due to the lack of understanding of Islamic law which gave birth to the paradigm that the division of inheritance property does not have to be with Islamic law because the obligation is not like other worship services such as prayer, fasting, zakat etc. The implication of this study is that it is expected that all elements can abandon all forms of customs outside of Islamic law. In addition, the government must also take part and play an active role in providing a forum in the form of socialization so that people who do not understand can be enlightened and return to Islamic law. And it is also hoped that this research can provide legal references in the process of dividing inheritance assets
Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran Penanganan Covid-19 di Kota Makassar Faradillah, Nurafni; Istiqamah; Safriani, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20184

Abstract

This study aims to determine, first how the application of sanctions for people who violate the provisions of the legislation on the regulation of the mayor of Makassar in handling the covid 19 outbreak in Makassar. Second, the extent of the impact caused by the implementation of legislative provisions in handling the Covid 19 outbreak in terms of legal sociology. This research is Library research with research approach using Socio Legal Approach method.The results of this study indicate that the application of sanctions for people who violate the regulations of the mayor of Makassar in handling the Covid 19 outbreak implemented by the Makassar city government has almost completely run effectively, evidenced by the implementation of the justisi operation by the joint TNI-POLRI apparatus where every violator of health protocols is immediately sanctioned at the, penalties fines, as well as administrative sanctions.
Pelaksanaan Pengawasan Makanan yang Beredar pada Konsumen oleh BBPOM di Makassar (Studi Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Amrizal; Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21421

Abstract

This research discusses the "Implementation of Food Supervision on Consumer by BBPOM in Makassar". The purpose of this study is to understand the implementation of BBPOM supervision in Makassar regarding the circulation of expired food and the factors that hinder BBPOM in conducting supervision. This research uses a qualitative approach with field research methods and data collection through interviews. The results show that the supervision carried out by BBPOM in Makassar on food that does not meet quality standards, especially expired food, has been performed well, as evidenced by the cases discovered by BBPOM. The factors influencing BBPOM's performance in supervision are not yet optimal due to internal and external factors. The implication of this research is that the government should consider increasing the number of staff at the POM Office, with a proposal from BPOM to the government. Increasing staff numbers will have a positive impact on enhancing BPOM's performance in supervision, especially in a large working area.
Sengketa Hak Atas Tanah yang Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Yunus, Irwanda; Istiqamah; Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.21485

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa hak milik atas tanah tanpa bukti autentik berdasarkan Putusan No 11/Pdt.G/2019/Pn Bar. Permasalahan terbagi menjadi dua, yaitu status kepemilikan tanah tanpa bukti autentik dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa semacam itu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Barru. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menganggap SPPT/PBB sebagai bukti paling kuat, meskipun sertifikat hak atas tanah orang lain dianggap lebih kuat. Analisis penulis menyatakan bahwa SPPT/PBB dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, dengan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti paling kuat. Pertimbangan hakim dianggap tepat, mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menekankan netralitas hakim dalam keputusan, memihak pada kebenaran, dan tidak berat sebelah.
Co-Authors Ade Novita S. Adriana Palimbo Adriana Palimbo, Adriana Agnes Monica Agustina Ambar Pertiwi Ahkam Jayadi Akhbar, Amaliya Amin, Miftahul Amrizal Andis Salham Anita Sari Anwari, M. Ridha Arnida Tika, Nanda Safitri Esti Chomah, Ahmad Baihaki, Abdurrahman Nawwar, Mayda Riyanti Asyharini, Dendy Dwi Pratama, Aida Nazwa Purwanti, Sissylia Meilanti, Fauzia, Riki Guritno Ashabul Kahfi, Ashabul Asmi, Nurul Ayu, Nurelvia Trisna Daviria, Eqmi Avi Dede Mahdiyah, Dede Diah Permata Megawati Dolu, Mukhlis ERLINA Fadli Andi Natsif Faradillah, Nurafni Fauza Anjaly Febrianawati Yusup, Febrianawati Fitri, Diani Grascia, Naomi Hairiana Kusvitasari Hamidah, Jamiatul Haryono, Ika Avrilina Hayati, Hilma Anil Hijaratunnisa Indriyani, Sari Istiqamah, Istiqamah ita Iwan Yuwindry Jelly Khairul Anami Khairunnisa Leha, Noor Lisda Handayani M. Yogi Riyantama Isjoni Mariana, Frani Marilang Meiliani Raganatha Meldawati Meyninda Destiara Muh. Fandi Nursalam Murtafi'ah, Rizka Musyfikah Ilyas Muti’ah Nida Herni Nita Hestiyana Norfajrina Novalia Widiya Ningrum, Novalia Widiya Noviana, Dewi Putri Novita Dewi Iswandari Nurhalisa Nurjannah, St. Nurrahmatina, Annisa Nurul Himmah Patimah Putri Ananda Rizkyna Putri Vidiasari Darsono, Putri Vidiasari Putri Yuliantie Putri, Eka Aulia Rabia Wahdah Rahma Amir, Rahma Rahma Hayati Rahma Wati Ratna Raziska Ibrahimi Regina Rahmi Ryan Nurfitrah Sabisa, Siboyanga safriani, andi Sarkiah Sinilele, Ashar Sismeri Dona Siti Hana M. Saboy Soraya Djamilah, Soraya Sri Wulan Sumartila Supardin Syamsuddin,, Rahman Syarbailiani Handayani Teguh Dermawan Wahidi, M. Kandar Yuliantie, Putri Yunita Andhini, Siti Yunus, Irwanda Zulliati