Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA Pratama, Kelvin Adytia; Amirulloh, Muhammad; Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5690

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini internet secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis dengan menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai; Pertama, mengenai kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia. Kedua, terkait tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di marketplace digital Tokopedia. Keduanya berdasarkan UU ITE dan UU Bea MeteraiPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait penjualan meterai palsu dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bea meterai.Dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (merchant) dan penyedia e-commerce yaitu platform marketplace pada dasarnya telah melanggar hukum. Lewat ketentuan hukum pidana yang ada, penjual/pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dari sisi platform, berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tokopedia dalam melakukan kegiatan jual beli menimbulkan permasalahan diantaranya adalah peredaran barang illegal pada platform, sehingga terhadap hal itu Tokopedia diharuskan untuk bertanggung jawab. Kata Kunci : E-Commerce, Platform, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bea Meterai.
Providing Restitution Rights For Child Victims Of Sexual Violence Outside The Prosecutor's Demands Artanti, Talita Dinda; Somawijaya, Somawijaya; Ramdan, Ajie
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i1.8801

Abstract

Although sexual violence often occurs against underage children, not many people understand or are sensitive to this issue. They often perceive it merely as a moral offense rather than a crime against humanity, resulting in repeated victimization of the survivors. One of the efforts that can be made to protect and restore the rights of child victims is through obtaining restitution. However, the implementation and fulfillment of restitution rights are not fully realized in all cases of sexual violence against children. This can happen because there is no obligation for public prosecutors to include restitution in their demands and there is no forced effort to ensure restitution rights. Nevertheless, restitution is a right that should be granted to the child victims, and its application should be maximized in Indonesia's criminal justice system. Judges should rule for additional punishment in the form of restitution even without a request, as restitution is often overlooked. This uncertainty in the legal process regarding restitution implementation does not provide a solution for the loss of restitution rights for child victims of sexual violence. Therefore, other efforts must be undertaken to ensure that child victims of sexual violence receive their rightful restitution.
Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal Justiasari, Intan; Somawijaya, Somawijaya; Sulistyani, Wanodyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i6.3537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan dengan modus investasi ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, di antaranya penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP dan permohonan restitusi sesuai Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, bagi kasus yang melibatkan tindak pidana pencucian uang, korban dilindungi melalui mekanisme pemulihan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di masa depan, implementasi tindak pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diharapkan dapat memperkuat pemulihan bagi korban.
Implications of Correspondence Inference Attribution Theory & Behavioral Jurisprudence Theory: Judge's Conciderations on Conscience Sinaga, Cindy Debora; Somawijaya, Somawijaya; Takariawan, Agus
SASI Volume 28 Issue 1, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i1.745

Abstract

Introduction: This article analyzes the implications of the attribution correspondence inference theory and whether the urge of conscience as affect in the Defendant is the reason for the abolition of the sentence? also behavioral jurisprudence theory on judges' considerations, where it's often a discourse in Indonesia. It is necessary to explore the human values contained in Defendant.Purposes of the Research: The objectives of the research are: First, to provide an analysis of how the theory of attribution correspondence inference to the judge's considerations in determining the circumstances that form the basis of sentencing and knowing whether the urge of conscience as affect in the Defendant is the reason for the abolition of the crime? Second, providing an analysis related to the urgency of behavioral jurisprudence theory in creating fair decisions based on the conscience of the judge.Methods of the Research: The normative legal research method uses a statutory approach, a conceptual approach, and comparisons with different legal system which are based on library research in collecting research legal materials.Results of the Research: The results are: First, the attribution correspondence inference theory can be used as consideration for judges’ considerations in determining to mitigate and aggravating circumstances in Indonesia and with a study of criminal law and the theory that the urge of conscience as affect the defendant can be used as a consideration of mitigating circumstances for the defendant, as well as conditional punishment. Second, the behavioral jurisprudence theory approach has urgency in understanding the behavior of a person doing an act or the judge in making a fair decision.