Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pembuatan Motion Graphics SOP Produksi Berita sebagai Media Promosi di PT Bintang Advis Multimedia Sagala, Siti Haminah; Nugraha, Ivan; Siskandar, Ridwan
Jurnal Sains Indonesia Vol 1 No 3 (2020): Volume 1, Nomor 3, 2020 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59897/jsi.v1i3.18

Abstract

The more infotainment news programs in Indonesia, the production house companies are competing to produce news programs that are much in demand by the public. One of the infotainment news programs is Halo Selebriti. Halo Selebriti is an infotainment program produced by PT Bintang Advis Multimedia. To produce news programs that are of interest to the public, an attractive and informative promotional media is needed about the Halo Selebriti explanation. The purpose of this project is to produce an attractive and informative promotional media so that it can convey information about Halo Selebriti which is packaged in the form of motion graphics using Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Premiere Pro and Adobe Media Encorder.
Murabahah Financing in Islamic Banks with Fiduciary Collateral Review from the Perspective of Legal Certainty and Utility Nugraha, Ivan; Imaniyati, Neni Sri; Putra, Panji Adam Agus
Indonesian Journal of Social Science Research Vol 5 No 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.20

Abstract

One of the financing contracts offered by Islamic banks is the Murabahah financing contract. The Murabahah financing contract functions to increase the utility of money and capital, as well as the utility of goods. Article 127 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) allows the seller to request the buyer to provide collateral in the Murabahah contract. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabahah permits banks to request collateral from financed customers. This provision aims to ensure that customers are serious about making payments. Based on KHES and the fatwa, banks are allowed to request collateral from customers to protect or ensure that their rights are not violated. In practice, to ensure that customers comply with payments, banks request collateral from customers. This collateral can be movable or immovable property. Collateral in the form of immovable property is called fiduciary collateral. Fiduciary collateral is regulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral (UUJF). According to Article 5 paragraph 1 of UUJF, the imposition of collateral with fiduciary collateral "must" be made by a notarial deed. With this provision of UUJF, there is a difference. KHES and the fatwa of DSN MUI do not require financing contracts to be made using a notarial deed, while UUJF requires it to be made by a notarial deed. Islamic banks, some of which require financing contracts to be made by a notarial deed, while others do not. The adoption of UUJF in Islamic financing is considered inappropriate because it violates Sharia values. Objectives: (1) Explain the regulations used in Murabahah financing contracts in Islamic banks with fiduciary collateral according to the objectives of legal certainty and utility. (2) Describe the implementation of legal protection for customers using Murabahah financing contracts in Islamic banks with fiduciary collateral according to the objectives of legal certainty and utility. Research Method: Research approach: normative juridical. Research nature: descriptive analysis. Data types: secondary data and primary data. Sample determination technique: purposive sampling. Data collection technique: literature study and interviews. Data analysis technique: interpretation and legal analogy.
Peran dan Tantangan Notaris dalam Sistem Hukum Perusahaan yang Kompleks di Indonesia Nugraha, Ivan; Al Iyad, Ericko Arwinda; An Naufal, Yazid
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4b (2024): OKTOBER (Tambahan)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4b.2372

Abstract

Notaris memainkan peran penting dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, terutama dalam pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT). Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta autentik yang menjadi dasar hukum bagi pendirian perusahaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan signifikan dalam prosedur pendirian PT, termasuk kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT secara perorangan. Meskipun hal ini meningkatkan aksesibilitas bagi pengusaha, tantangan muncul terkait kepatuhan terhadap regulasi baru dan perlunya pengetahuan mendalam dari notaris mengenai berbagai peraturan yang berlaku. Selain itu, notaris juga dituntut untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pendirian perusahaan. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi notaris mencakup risiko hukum akibat kesalahan dalam pembuatan akta serta kebutuhan untuk terus memperbarui pengetahuan tentang perubahan regulasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis notaris dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia serta tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif di tengah kompleksitas hukum yang ada.
Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria Nugraha, Ivan; Firdausi, Muhammad Rafli; MHaikal, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2470

Abstract

Agar inisiatif reformasi pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani berhasil, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Studi ini melihat bagaimana keterlibatan masyarakat mendukung pertanian berkelanjutan, redistribusi lahan, dan pemberdayaan ekonomi petani. Kami menyelidiki bagaimana keterlibatan masyarakat mendukung akses sumber daya, produktivitas pertanian, dan keamanan kepemilikan lahan menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat, sehingga menghasilkan penghidupan yang lebih baik dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi industri pertanian memerlukan kerja sama yang efisien antara pemerintah, kelompok lokal, dan masyarakat.
Kesadaran K3 Sebagai Indikator Perusahaan yang Bertanggung Jawab Budisafitri, Devandra Berliana; Al Iyad, Ericko Arwinda; Audica, Nazwa Hawwa; Nugraha, Ivan
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1b (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025 (TAMBAHAN)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1b.2645

Abstract

Kesadaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana kesadaran K3 menjadi tolok ukur untuk menilai komitmen perusahaan terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan yang mengutamakan K3 menunjukkan tanggung jawab dengan meminimalkan risiko kerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong budaya keselamatan. Dengan mengintegrasikan inisiatif K3 ke dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan-perusahaan ini meningkatkan produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran K3 dalam strategi bisnis, menjadikannya pendorong utama praktik korporasi yang berkelanjutan dan etis.
OPTIMALISASI RESIN PENUKAR ION PADA PROSES DEMINERALISASI AIR TANAH Nugraha, Ivan; Arif, Muhammad Amrizal; Setyawati, Harimbi
jurnal ATMOSPHERE Vol. 4 No. 2 (2023): ATMOSPHERE
Publisher : Teknik Kimia ITN Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/atmosphere.v4i2.7888

Abstract

Air tanah memiliki karakteristik berbeda dengan kualitas air permukaan yang memiliki kandungan mineral cukup tinggi. Air demineral merupakan air yang kandungan mineralnya sudah hilang memiliki peranan penting dalam proses industri. Proses pengolahan air demineral dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu distilasi, reverse osmosis dan deionisasi. Pada proses deionisasi inilah proses pengolahan air menggunakan metode Ion Exchange. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ion exchange. Resin yang digunakan untuk proses pembuatan air demineral yaitu resin kation MC-08 dan anion MA-12. Resin kation diaktivasi dengan menggunakan HCl dan resin anion diaktivasi menggunakan NaOH. Untuk mengetahui air tanah itu sudah berubah menjadi air demineral dilakukan pengukuran Total Dissolved Solid dan konduktivitas listrik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan nilai Total Dissolved Solids mencapai 0 ppm dan konduktivitas listrik 0 µS/cm pada variabel ketinggian resin 15 cm, debit air 2,5 liter per menit dan waktu operasi 35 menit.
Murabahah Financing in Islamic Banks with Fiduciary Collateral Review from the Perspective of Legal Certainty and Utility Nugraha, Ivan; Imaniyati, Neni Sri; Putra, Panji Adam Agus
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.20

Abstract

One of the financing contracts offered by Islamic banks is the Murabahah financing contract. The Murabahah financing contract functions to increase the utility of money and capital, as well as the utility of goods. Article 127 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) allows the seller to request the buyer to provide collateral in the Murabahah contract. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabahah permits banks to request collateral from financed customers. This provision aims to ensure that customers are serious about making payments. Based on KHES and the fatwa, banks are allowed to request collateral from customers to protect or ensure that their rights are not violated. In practice, to ensure that customers comply with payments, banks request collateral from customers. This collateral can be movable or immovable property. Collateral in the form of immovable property is called fiduciary collateral. Fiduciary collateral is regulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral (UUJF). According to Article 5 paragraph 1 of UUJF, the imposition of collateral with fiduciary collateral "must" be made by a notarial deed. With this provision of UUJF, there is a difference. KHES and the fatwa of DSN MUI do not require financing contracts to be made using a notarial deed, while UUJF requires it to be made by a notarial deed. Islamic banks, some of which require financing contracts to be made by a notarial deed, while others do not. The adoption of UUJF in Islamic financing is considered inappropriate because it violates Sharia values. Objectives: (1) Explain the regulations used in Murabahah financing contracts in Islamic banks with fiduciary collateral according to the objectives of legal certainty and utility. (2) Describe the implementation of legal protection for customers using Murabahah financing contracts in Islamic banks with fiduciary collateral according to the objectives of legal certainty and utility. Research Method: Research approach: normative juridical. Research nature: descriptive analysis. Data types: secondary data and primary data. Sample determination technique: purposive sampling. Data collection technique: literature study and interviews. Data analysis technique: interpretation and legal analogy.