Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura Amalia, Naily; Azzahra, Marcella; Abidahsari, Irma; Salfiah, Resifani; Thahirah, Afifah; Ardianti, Aini Dhia; Firmansyah, Aldi; Ramadhani, Dwi Aryanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.990

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa civil law. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur. negara yang mengatur perkawinan beda agama salah satunya adalah Singapura yang memang sistem hukumnya menganut common law. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan Women’s Charter sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan metode studi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal-hal yang dilakukan apabila pasangan beda agama ingin melakukan perkawinan adalah memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran yang dapat memberikan hal positif, atau melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan di Singapura, perkawinan beda agama diatur dalam Women’s Charter Section 3 (2) bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh non-muslim dengan muslim atau sesama non-muslim dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan karena pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan beda agama.
Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu (Bagasse) sebagai Bahan Baku Pembuatan Karbon Aktif Salsabila, Cut Nuraini; Thahirah, Afifah; Saskia, Saskia; Zaini, Halim
Jurnal Teknologi Vol 24, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/teknologi.v24i2.5843

Abstract

Activated carbon (activated charcoal) is a porous solid that contains 85-95% carbon, produced from materials containing carbon by heating at high temperatures. The aim of this research is to determine the effect of variations in carbonization temperature on the final results of making activated carbon and to determine the effect of variations in the size of activated carbon particles on the final results of making activated carbon. The manufacture of activated carbon is carried out in 2 stages, namely the carbonization process using the pyrolysis method and activation using the chemical HCl 0.1 N. Activated carbon from sugar cane bagasse is made by varying the carbonization temperature of 250°C, 350°C, and 400°C with particle sizes 80 mesh, 100 mesh, and 120 mesh. The best activated carbon from the results of this research was found in activated carbon with a carbonization temperature of 250°C with a particle size of 120 mesh. This activated carbon has a yield value of 40%, water content of 1.89%, ash content of 5.72%, and iodine absorption capacity of 1,1447.0 mg/g.
Optimalisasi Bagi Hasil pada Akad Musyarakah Thahirah, Afifah; Halim, Abdul
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.390-400.2023

Abstract

Financing people's businesses from Sharia banks is essential in supporting the development of small and medium enterprises and promoting Islamic economic principles based on justice and sustainability. So, from this problem, the problem formulation can be taken as follows: How to Optimize Profit Sharing in Musyarakah Contracts. The research method used is normative law, namely a legal research method that places law as a building system of norms. The data analysis technique uses qualitative methods, namely descriptive research, which tends to use analysis. Two methods can be used to optimize the calculation of the profit-sharing ratio in Musyarakah. They are profit-sharing and revenue-sharing. Profit sharing is the distribution of investment results based on the net profit obtained from the business. In contrast, revenue sharing is the distribution of investment results based on the gross income received from the business. The method chosen must be adjusted to the agreement between the Musyarakah partners and the business's conditions. Optimizing profit sharing aims to ensure that each party shares responsibility and risk fairly, according to their respective capital contributions and participation.