Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AT-Turost: Journal of Islamic Studies SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Mabahits Legal Studies Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law IERA, Islamic Education and Research Academy Al-Qawaid Journal of Law and Security Studies IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam
Suryantoro, Dwi Dasa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Legal Studies Journal

 1 
TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 3, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i2.7550

Abstract

PERMA Number 1 of 2016 concerning Procedures for Judicial Mediation is one of the factors that influence the effectiveness of mediation in court. The ratification of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in the Courts has brought about fundamental changes in judicial practice in Indonesia. Mediation as an effort to reconcile disputing parties is not only important but must be carried out before a case is examined at trial. Peace efforts are not just a formality, but must be carried out seriously and sincerely to find a win-win solution to a problem for both parties so that they can find common ground. Settlement efforts do not only occur at the beginning of the trial, but throughout the discussion of the case and even at the end of the trial before the panel of judges announces its decision. According to PERMA Number 1 of 2016, mediation must be considered as one of the stages of the litigation process in the General Courts and Religious Courts.
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 4, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i1.9444

Abstract

Children are the crown of a family. However, the journey of a household sometimes has to end with the divorce of both parents, so that the child's right to get parental affection is neglected. The purpose of this study is to determine the custody rights of children after the divorce of their parents. The method used is normative juridical research method with legislative approach and conceptual approach. The results showed that Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that the mother has the full right to obtain custody of children after divorce. important conditions must be met to achieve the objectives of Article 105 KHI. Therefore, the mother as the bearer of the mandate must be able to legally prove all her actions, especially those that ensure the survival of the child. In this case, the mother has the legal authority to take care of him. The mother may exercise her rights as a child custodian unless the mother does not have good faith towards her child.
EKSISTENSI HAK KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BW Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 3, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i1.5820

Abstract

Substantive rights in terms of civil law, substantive rights are absolute rights over an object, which gives direct control over an object, which can be defended against anyone, and which cannot be protected by the object against other people. For example, property/ownership rights, mortgages, mortgages, trustees, and other collateral rights and titles. In the current civil law system in Indonesia, substantive rights guaranteed by the distinction between property rights are divided into movable and immovable property. What is meant by separation of personal and immovable property is very important in relation to security devices. These differences in objects are used to determine the type of guarantor/loan guarantee that can be assigned to a given loan.Keywords: Property Rights, and Civil Law
Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4209

Abstract

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 4, No 2 (2024): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i2.9554

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat menjadi perspektif yang sangat penting dalam kerangka hukum suatu negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Komponen-komponen seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, kebutuhan akan aset, dan tantangan dalam persyaratan hukum merupakan hambatan terbesar dalam mencapai tujuan perlindungan anak yang ideal.
KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2893

Abstract

Artikel ini membahas tentang kedudukan paralegal dalam pendampingan hukum. Karenaa padaa awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang pralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.Kata Kunci: Kedudukan, Paralegal dan Pendampingan Hukum
WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3414

Abstract

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP TANTANGAN DAN SOLUSI NORMATIF DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 5, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v5i2.13094

Abstract

This research aims to analyze the form of consumer legal protection in e-commerce transactions in Indonesia and identify new challenges that arise in its implementation in the midst of the rapid development of the digital market. The method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant literature studies from scientific journals in the last ten years. The results of the study show that consumer legal protection is still fragmentary and has not been fully adaptive to the dynamics of digital transactions, especially in terms of business actors' responsibilities, personal data protection, and online dispute resolution mechanisms. Weaknesses in the national legal system are also exacerbated by the low digital literacy of consumers and the ineffective supervision and enforcement of the law by the competent authorities. This study concludes that regulatory reform is needed through harmonization with international legal instruments, strengthening community-based consumer legal education, and applying the principles of fairness and transparency in digital regulations. These findings are expected to be a reference in formulating consumer protection policies that are more adaptive, sustainable, and inclusive in the digital economy era. 
PERILAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN UPAYA PENANGGULANGAN Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 5, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v5i1.13114

Abstract

 ABSTRACT This study aims to analyze violent behavior against children from the perspective of Islamic family law by examining the causative factors, psychological impacts, and efforts to overcome them through positive legal instruments and Islamic values. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques, where the author examines various written sources, such as books, scientific articles, and legal regulations related to child protection. The data obtained were analyzed descriptive-analytically with a normative juridical approach to uncover the relationship between the factors that cause violence against children, the psychological impact it causes, and the relevant coping mechanisms. The results of the study show that violence against children is caused by complex individual, family and social factors, and negatively impacts children's physical, emotional, and psychological development. In terms of positive law, regulations in Indonesia have provided quite comprehensive protection, although their implementation still faces cultural barriers and weak law enforcement. Meanwhile, in Islamic family law, children are seen as the mandate of Allah SWT that must be cared for and treated with affection, so that violence in parenting cannot be justified. The recommendations of this study emphasize the importance of synergy between positive legal instruments and Islamic values in building a complete child protection system, by involving families, communities, and the state collaboratively. Keywords: Violence against children, Islamic family law, child protection, causative factors, countermeasures 
Co-Authors A. Mansur Ainur Rofiq Kh, Humaidi Mashuri, Imam Mun'im, Ali Nurani Rahmania Ramadhoni Samsul Arifin suharlina, siti