Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Analisis Sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar Veratiani, Gek Aris; Winaya, I Ketut; Prabawati, Ni Putu Anik
CITIZEN CHARTER Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : CITIZEN CHARTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.384 KB)

Abstract

ABSTRACT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Denpasar city implements an Electronic performance system (e-kinerja) as a form of e-government development to control the performance of employees through the assessment of Employee Performance Standards (SKP), as well as the basis for granting performance benefits. The regulations governed by the e-performance (e-kinerja) are contained in the Denpasar Mayor Regulation No. 38 of 2017 concerning the Amount of Additional Income Based on Work Achievement in Civil Servants (PNS).Indicate that all performance indicators have been included in the management of e-performance systems and can improve employee performance from the increase in employee performance target values ??(SKP), the increased of community satisfaction, and the increased of retribution income in 2017-2018, but there were still shortcomings, namely the absence of operational standards, the ability of civil servants who cannot use technology and overlapping systems. Keywords : Sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja), Employee Performance, Electronic Government (E-government)
ANALISIS PROYEKSI MASA DEPAN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DIGITAL FARMING Veratiani, Gek Aris
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i3.371

Abstract

Indonesia mengalami perkembangan perkeonomian digital ditengah tragedi COVID-19, kondisi ini didukung melalui peningkatan penggunaan platform e-commerce, layanan keuangan digital hingga promosi melalui media sosial. Namun kontribusi sektor pertanian Indonesia masih rendah dalam mengikuti perubahan pasar digital tersebut. Tulisan ini menganalisis kondisi masa depan sektor pertanian di Indonesia serta mengembangkan alternatif kebijakan melalui metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menemukan bahwa diprediksikan tingkat penggunaan internet pada sektor pertanian akan terus meningkat. Sedangkan hasil analisis proses hirarkis menemukan penyebab sektor pertanian belum berkontribusi pada ekonomi digital yakni keterbatasan akses jaringan internet serta rendahnya tingkat pendidikan petani. Sehingga apabila kondisi ini tidak ditindaklanjuti diprediksikan akan berdampak pada terbatasnya kebermanfaatan ekonomi digital dan penurunan kontribusi sektor pertanian. Untuk itu diperlukan perluasan akses teknologi informasi dan pendampingan digital farming antar pemerintah dan swasta.
Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Meranggi, I Nyoman Trisna Wahyu Raharja; Wijaya, Komang Adi Sastra; Veratiani, Gek Aris
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.280

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function from the perspective of staff empowerment at Class IIA Kerobokan Correctional Facility. The prison faces significant challenges, including severe overcrowding-with an occupancy rate exceeding 254% of its ideal capacity-along with limited human resources and inadequate facilities. A qualitative descriptive approach was used, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation involving prison staff, inmates, and relevant stakeholders. The implementation framework proposed by George Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, served as the basis for analysis. The findings reveal that the supervisory function is not yet optimal due to a lack of human resources, insufficient training, and high workloads. Although communication among staff is generally effective, implementation remains constrained by limited infrastructure and the absence of supportive technologies. While staff exhibit a generally positive disposition, this needs to be reinforced by a more adaptive bureaucratic structure and concrete policy support. Therefore, empowering staff through capacity building, regular training, and the provision of adequate facilities is essential to enhance supervisory effectiveness and the success of inmate rehabilitation programs. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. Lapas ini menghadapi tantangan serius berupa overkapasitas dengan tingkat hunian mencapai lebih dari 254% dari kapasitas ideal, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas lapas, narapidana, dan pemangku kepentingan terkait. Teori implementasi kebijakan George Edward III digunakan sebagai kerangka analisis dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, dan beban kerja tinggi. Meskipun komunikasi antar petugas cukup baik, implementasi pengawasan masih terkendala oleh minimnya fasilitas fisik dan sistem pendukung teknologi. Disposisi petugas yang umumnya positif perlu didukung oleh struktur birokrasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, pemberdayaan petugas melalui peningkatan kapasitas, pelatihan rutin, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keberhasilan program pembinaan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Petugas, Pengawasan, Lapas, Overkapasitas
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum (KEMENKUM) Provinsi Bali Prastana, I Gede Krisna; Prabawati, Ni Putu Anik; Veratiani, Gek Aris
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.281

Abstract

This study aims to analyze the influence of leadership style on employee performance at the Regional Office of the Ministry of Law (KEMENKUM) in Bali Province. Leadership style plays an important role in increasing work motivation, discipline, and employee productivity. The approach used is quantitative with an associative method. The results of the study indicate that leadership style has a positive and significant effect on employee performance. Other findings reveal that there is still a 2–3% absenteeism rate per month and an average of more than 100 instances of tardiness each month, indicating weaknesses in supervision and work discipline. The dominant democratic and affiliative leadership styles have not been fully effective in improving employee discipline. Therefore, this study recommends the importance of implementing a more assertive, adaptive, and balanced leadership style to drive optimal improvements in employee performance. Keywords: Bali Provience; Employee Performance; Leadership Style; Ministry of Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum (KEMENKUM) Provinsi Bali. Gaya kepemimpinan memegang peranan penting dalam meningkatkan motivasi kerja, kedisiplinan, serta produktivitas pegawai. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Temuan lain mengungkapkan bahwa masih terdapat 2–3% tingkat absensi per bulan serta ratarata lebih dari 100 kejadian keterlambatan setiap bulan, yang mengindikasikan masih lemahnya aspek pengawasan dan kedisiplinan kerja. Gaya kepemimpinan demokratis dan afiliatif yang dominan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penerapan gaya kepemimpinan yang lebih tegas, adaptif, dan berimbang agar dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai secara lebih optimal. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan; Kinerja Pegawai; Kementerian Hukum; Provinsi Bali
ANALISIS KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: STUDI PADA DENPASAR INTEGRATED VIRTUAL OFFICE SYSTEM Aris Veratiani, Gek
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 9 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i9.3445

Abstract

Changes in people’s work patterns after the COVID-19 Pandemic have created demands for the community to be able to adapt to changes in work patterns, especially in the use of appropriate information technology. The purpose of this study was to analyze the success of the Denpasar Integrated Virtual Office System (DIVOS) in implementing e-government in Denpasar City. This study was designed using a qualitative approach and descriptive analysis methods, presenting information system success theories and interpreting them through supporting data from the DIVOS implementation process during work-from-home periods. The results of this study indicate that DIVOS has achieved its goal of assisting civil servants (ASN) while working from home. In addition to the quality of the information system, DIVOS's success is also supported by a work culture and digital performance management built through the Performance Chain feature, which includes reporting and performance evaluation. However, continuous improvements are still needed. Several indicators of information system quality need to be improved, including the quality of the system's integration with Denpasar's official website, the provision of DIVOS user complaint services, and the usability of the system according to user needs.
Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak PBB P2 Ariningsih, Ni Made; Prabawati, Ni Putu Anik; Veratiani, Gek Aris
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.293

Abstract

The Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Denpasar City plays a significant role in managing and optimizing regional revenue. The main purpose of this research is to analyze the strategies implemented by BAPENDA Denpasar City in improving taxpayers’ compliance and awareness of Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2). This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The analysis is based on the Strategic Management Theory proposed by Wheelen and Hunger, which includes several indicators: (1) Environmental Analysis, (2) Strategy Formulation, (3) Strategy Implementation, and (4) Evaluation and Control. The results indicate that BAPENDA’s strategies to enhance taxpayers’ compliance and awareness of PBB-P2, when viewed through the indicators of Environmental Analysis, Strategy Formulation, and Evaluation and Control, have not been optimally implemented. This condition is caused by unutilized opportunities and strengths, as well as threats and weaknesses that have not been adequately addressed. Meanwhile, the SWOT analysis by Freddy Rangkuti (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) produces several strategic recommendations, including: (1) enhancing and expanding administrative service features on the PAGI Denpasar application and mobile service units; (2) developing a reliable and integrated system to assist BAPENDA in monitoring land and building ownership data; (3) conducting PBB-P2 tax education through social media and establishing information booths at public events such as Denfest; and (4) actively organizing training programs or workshops while strengthening coordination among divisions and across sectors with community leaders (kaling/kadus). Abstrak BAPENDA Kota Denpasar berperan didalam pengelolaan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan pokok dari penelitian ini untuk menganalisa mengenai strategi yang dijalankan BAPENDA Kota Denpasar dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak PBB P2. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teori yang digunakan menganalisa yaitu teori Manajemen Strategi berdasarkan teori Wheelen dan Hunger adapun beberapa indikatornya yang meliputi (1) Analisa Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil penelitian bahwasanya strategi peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak PBB P2 yang dilakukan BAPENDA dilihat pada indikator Analisa Lingkungan, Formulasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan peluang dan kekuatan belum termanfaatkan, kemudian ancaman dan kelemahan belum tertangani secara maksimal dan menyeluruh. Sementara itu analisa SWOT dari Freddy Rangkuti (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) menghasilkan rumusan strategi dengan kegiatan diantaranya: (1) peningkatan dan memperluas fitur-fitur layanan administrasi pada aplikasi PAGI Denpasar dan layanan Mobil Keliling, (2) pembuatan sistem handal yang terintegrasi yang membantu BAPENDA memantau data kepemilikan objek PBB, (3) edukasi pajak PBB P2 memanfaatkan media social dan membuat booth layanan informasi di event-event seperti Denfest, (4) aktif mengadakan pelatihan ataupun bimtek dan menguatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor kaling/kadus. Kata Kunci: Kepetuhan dan Kesadaran Wajib Pajak, PBB P2, SWOT, Manajemen Strategi
Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Narayana, Anak Agung Ngurah Satya; Wijaya, Komang Adi Satra; Gek Aris Veratiani
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.295

Abstract

This study, entitled “Implementation of the e-Samsat Policy in Improving the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in Denpasar City”, is based on the phenomenon of increasing motor vehicle ownership in Denpasar that is not accompanied by a proportional rise in taxpayer compliance. The e-Samsat program was introduced as a digital innovation to simplify motor vehicle tax payments and to enhance the effectiveness of public services.The aim of this research is to analyze the implementation of the e-Samsat policy in Denpasar City using Merilee S. Grindle’s implementation model, which emphasizes the content of policy and context of implementation. This study applies a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation at the UPTD Joint Samsat Office of Denpasar City.The findings indicate that the implementation of e-Samsat has generally run well, supported by regulations, inter-agency coordination, and the readiness of implementers. The level of compliance among implementers is high, and responses to the policy are positive, as the system is considered transparent and user-friendly. However, challenges remain in the form of low digital literacy among the public, limited socialization, and certain technical issues with the application.In conclusion, the implementation of the e-Samsat policy in Denpasar has successfully improved the accessibility and efficiency of motor vehicle tax payments. Nevertheless, its effectiveness in significantly increasing taxpayer compliance has not yet reached its optimal level. Therefore, further improvements are required in public outreach, capacity building for implementers, and the development of supporting technological infrastructure to create more inclusive and sustainable public services. Abstrak Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar yang tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program e-Samsat hadir sebagai inovasi digital untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Samsat di Kota Denpasar melalui penggunaan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang didasari analisa faktor content of policy dan context of implementation. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTD PPRD Samsat Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Samsat telah berjalan dengan cukup baik, didukung oleh kebijakan, alur koordinasi instansi pemerintah yang sesuai, serta kesiapan para pelaksana dalam menjalankan tugas. Tingkat kepatuhan pelaksana tinggi dan respon terhadap kebijakan positif, karena sistem dinilai transparan dan mempermudah pelayanan. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya unsur sosialisasi terkait program pelayanan, serta kendala yang menghambat implementasi kebijakan. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-Samsat di Kota Denpasar berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan infrastruktur teknologi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, e-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor, Kota Denpasar.
STRATEGI PEMERINTAH DESA ADAT DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA SUWAT WATERFALL DI DESA SUWAT KABUPATEN GIANYAR I Wayan Raditya Wargata; I Putu Dharmanu Yudartha; Gek Aris Veratiani
Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE) Vol. 1 No. 3 (2025): Vol. 1 No. 3 : Edisi September 2025
Publisher : JCI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/ijosse.v1i3.1304

Abstract

Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa Adat Suwat dalam mengembangkan objek wisata Suwat Waterfall di Kabupaten Gianyar, Bali. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi yang telah diterapkan serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Adat Suwat menerapkan strategi peningkatan infrastruktur, promosi berbasis media sosial, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama terletak pada keunikan alam dan aksesibilitas, kelemahan pada keterbatasan SDM, peluang pada perkembangan teknologi dan lokasi strategis, serta ancaman pada persaingan destinasi lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, promosi digital yang lebih masif, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Suwat Waterfall berpotensi menjadi destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Strategy for Developing Civil Servant Competencies in the Badung Regency Government Triantara, I Kadek Rafi Yoga; Veratiani, Gek Aris
International Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): January
Publisher : Universitas Indonesia Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58290/ijpap.v2i1.185

Abstract

The capacity building of State Civil Apparatus (ASN) is an important factor in achieving professional and quality public services.The achievement of the performance of ASN Indonesia is still confronted by many problems that refer to effectiveness, professionalism and responsiveness in public service.This state tells that development of the ASN compentence must be systemic and sustainable. The purpose is to examine the approach developing ASN competency in Badung Regency Government through the Civil Service and Human Resources Development Agency. The research applies a qualitative method and adapts case study design. The methods of data collection are documentary study and regulations on the subject in question, scientific literature. Descriptive qualitative analysis is used with strategic management models and SWOT analysis.Findings indicate that ASN competency development in Badung Regency is driven by robust regulations, local government commitment and the strategic role of BKPSDM.However, there are still limitations, including expensive cost of budgeting and a brief track for training.Based on the results of this study, it is recommended that local civil service positions be further developed according to merit principles and bureaucratic reform in Badung Regency. This research concludes: that the development for ASN competence in the district government of Badung with regard to improving training quality, using technology and ongoing evaluation