Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Jatiswara J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam
Jannah, Aisyah Wardatul
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PSIKODINAMIKA ANGGOTA MLM TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH Nuranisa, Cyril Harubhatin; Jannah, Aisyah Wardatul
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 9, No 2 (2024): J-Alif, Volume 9, Nomor 2, November 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v9i2.5448

Abstract

Industri Multi Level Marketing MLM) telah menjadi subjek perdebatan yang intens dalam berbagai aspek, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Multi Level Marketing sebagai model bisnis yang menawarkan peluang penghasilan melalui penjualan produk dan merekrut anggota baru untuk dapat membangun jaringan dan mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, sejalan dengan pertumbuhan industri ini, telah menimbulkan berbagai perdebatan tentang keberadaannya yang sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Problematika tersebut melatar belakangi perlunya kajian secara mendalam, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui psikodinamika anggota MLM yang terhadap hukum ekonomi syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan studi hukum non-doktrinal (socio-legal research) penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan dan didasarkan pada kajian tentang cara kerja hukum dalam Masyarakat. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan menunjukkan pentingnya pemberdayaan komunitas dalam pengembangan industri MLM. Kesadaran akan hukum ekonomi syariah dapat mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan, meningkatkan inklusivitas ekonomi, dan membawa dampak positif pada masyarakat. Dengan demikian, implementasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya tentang mematuhi aturan agama, tetapi juga tentang membangun bisnis yang berkelanjutan, etis, dan mendukung keadilan sosial ekonomi.
Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency Jannah, Aisyah Wardatul
JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.366

Abstract

Cyrptocurrency telah menjadi salah satu tren fin-tech yang berkembang saat ini di Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah penggunanya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perlu untuk ditelusuri apakah cyrptocurrency telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum yang ada di Indonesia, disamping itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam maka keabsahan penggunaan cryptocurrency menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum islamnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum yang ada di Indonesia saat ini berkenaan dengan fenomena cryptocurrency yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia juga untuk melihat bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap penggunaan cryptocurrency baik sebagai jenis komoditas, investasi maupun perolehan keuntungan atasnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan statute (Statute approach) salah satunya melalui kajian terhadap UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta aturan-aturan lainnya yang mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dengan berdasar pada UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang kemudian didukung dengan hasil fatwa MUI yang juga melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, akan tetapi cryptocurrency diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis komoditi yang diizinkan untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019. Secara umumnya, hukum islam mengharamkan cryptocurrency karena terdapat unsur gharar dan maysir, akan tetapi MUI memberi penegasan bahwa cryptocurrency diperbolehkan jika memenuhi syarat si’lah dan memiliki underlying yang jelas kemanfaatannya.
A Constitutional Review of Indonesia’s Marriage Law: Legal Reconstruction and Human Rights Considerations in Law No. 1 of 1974 Nuruddin, Nuruddin; Jannah, Aisyah Wardatul
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p12

Abstract

Law No. 1 of 1974 represents the unification of national laws in the field of marriage, deriving from Islamic law, civil law, and customary law. As society has progressed in the era of modernization and digitalization, this law has presented numerous legal issues, underscoring the need for legal reform to address legal voids and conflicts. Over its 50-year history, at least seven judicial reviews have been initiated, challenging provisions that conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), particularly those that are inconsistent with principles of justice and human rights for all citizens. This study utilizes normative (doctrinal) legal research methods, incorporating three approaches: statutory, comparative law, and analytical methods. The analysis highlights the necessity of reconstructing Law No. 1 of 1974 on Marriage to ensure it aligns with principles of justice and human rights, focusing especially on Article 2(1) (regarding interfaith marriages), Article 7 (marriageable age), Article 43(1) (status of children born outside of lawful marriage), Article 57 (mixed marriages), and provisions related to child rights post-divorce.
Co-Authors Nuranisa, Cyril Harubhatin Nuruddin, Nuruddin