Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ADMINISTRASI PERKANTORAN DENGAN KERJA KONTRAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Tengku Mabar Ali]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.148 KB)
<![CDATA[Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan Lubis]]>;
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i1.359
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah: 1) diskusi dan tanya jawab seputar kegaiatn pengabdian; 2) Kegiatan dalam penyuluhan dilakukan menggunakan model ceramah atau penyuluhan; 3) Praktek terbimbing selama kegiatan pelatihan dilakukan sekitar 1-4 jam sampai peserta memahami isi materi; 4) Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan melalui pemberian kuesioner kepada peserta; 5) Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa. Para peserta dalam mengikuti pengabdian ini sangat antusias dan mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kekerasan seskual yang marak terjadi pada saat ini]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp) ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jmh.v2i2.432
<![CDATA[Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 616/Pid.B/2016/ PN.Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan terhadap dana nasabah diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama ( (lima) bulan penjara.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEDAGANG RITEL ]]>
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7508
<![CDATA[One of the problems encountered when talking about the business climate is unfair competition. Basically the business world is concerned with or longs for big profits in its business sector. The form of business competition in retail traders is that business actors set prices below the market price that should be, between franchise minimarkets one with another vying to set prices far below the market price. The existence of price competition carried out by the franchised minimarkets can have a negative impact on traditional business actors in the vicinity of these locations, namely traditional traders losing consumers. The legal remedy for retail traders in dealing with conflicts between retail traders is to make a complaint or report to KPPU. Parties who suffer losses as a result of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition may report in writing to KPPU with complete information and include the identity of the complainant.Keywords: Competition Unfair, Business, Retail.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Venny Fraya Hartin Nst]]>;
<![CDATA[Rini Novita]]>;
<![CDATA[Diana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v1i2.306
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi tindak asusila anak dibawah umur. Acara sosialisasi ini melibatkan masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram.Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi tindak asusila anak dibwah umur di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang tindak asusila anak dibawah umur. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan Lubis]]>;
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>;
<![CDATA[Cut Nurita]]>;
<![CDATA[Muhammad Ansori Lubis]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v2i2.441
<![CDATA[Penjualan obat melalui media online sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media online, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media online, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media online semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media online. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.]]>
<![CDATA[MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ACEH (MECHANISM FOR IMPLEMENTING CHILD ADOPTION IN THE ACEH COMMUNITY) ]]>
<![CDATA[Lubis, Muhammad Ridwan]]>;
<![CDATA[Siregar, Gomgom TP]]>;
<![CDATA[Ichsan, Reza Nurul]]>;
<![CDATA[Lubis, Mhd Ansori]]>;
<![CDATA[Nurita, Cut]]>
<![CDATA[ PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.4008
<![CDATA[Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia. Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandung, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.]]>
<![CDATA[Asas Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurita, Cut]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 1 (2023): Edisi September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/jhk.v23i1.8457
<![CDATA[The reverse system of evidence as regulated in as stipulated in Indonesian positive law, namely as stipulated in Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption. Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption. Then The next problem that arises is whether the application of the reversed system of evidence in proving corruption cases can prevent or prevent corruption. system in proving corruption cases can prevent or reduce and even eliminate corruption in Indonesia completely. reduce or even eliminate corruption in Indonesia completely. This research is based on the theoretical framework of Roscoe Pound argues that Law as a tool of social engineering, law as a tool of society reform. society renewal. This concept was reported by Muchtar Kusumaatmadja and adapted to the conditions of Indonesia into law as a means of social engineering. adapted to Indonesian conditions into law as a means of community renewal. society. Law must be used as a means to renew and solve all problems in society. solve all problems that exist in society, including the problem of corruption. corruption. The reverse proof system is a special rule established by the government through the issuance of the government through the issuance of the provisions of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. as amended in Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Corruption. Because the evidentiary system applied in corruption crimes is different from that applied in corruption crimes. corruption is different from that applied in procedural law in general. procedural law in general. Keywords: Reverse proof, criminal offense crime, corruption]]>
