Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Bulletin of Community Engagement
Lubis, Diana
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011) Lubis, Diana
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v1i3.11

Abstract

Sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum, bagaimana hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak. bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mentelaah data-data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukn pengambilan dan penguasaan tanah-tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/menguasai tanah tersebut. Hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hokum dan berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan tuntutan ganti rugi.
PELAKSANAAN HAK RETENSI DAN PELELANGAN BARANG OLEH PT PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI Armaini Ry, Agus; Lubis, Diana
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 3 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i3.9840

Abstract

PT. Pegadaian sebagai Badan Uusaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas. Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian  Merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfokus membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga dan surat-surat berharga lainnya. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian  adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam hal pelaksanaan lelang atas barang-barang bergerak pada PT. Pegadaian  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan agar pihak PT. Pewgadaian  menjelaskan akibat hukum jika terjadi pelelangan kepada debitur.Kata Kunci : Retensi, Pelelangan, Pegadaian, Wanprestasi
Legal Administration By The Medan City Land Office Concerning Complete Systematic Land Registration Mechanism For Land Who Have No Rights Lubis, Diana; Novita, Rini; Armaini RY, Agus; Hartin Nst, Veny F raya; Hayati, Winta
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8548

Abstract

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Ridwan Lubis, Muhammad; Siregar, Gomgom TP; Nurita, Cut; Fraya Hartin Nst, Venny; Lubis, Diana
Bulletin of Community Engagement Vol. 3 No. 2 (2023): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v3i2.900

Abstract

Embezzlement is the act of dishonestly hiding someone else's property without the owner's knowledge with the intention of transferring ownership, control or use for other purposes. This is considered a type of financial fraud and a violation of criminal law. The crime of fraud is broader than inclusion. Although embezzlement is limited to goods or money, fraud also includes granting debts or writing off receivables. Fraud and embezzlement are considered relative offenses and can be revoked. However, the case will continue to be examined at the investigation, prosecution and trial stages, even though compensation has been paid. Relative offenses are considered ordinary offenses related to the family. If the victim does not file a complaint, then the violation becomes a complaint offense and can only be prosecuted by complaint. Distinguishing between criminal acts of fraud and embezzlement can be determined by the elements of each. An act can be considered fraudulent if it meets the criteria as intended in Article 378 which contains elements of fraud. Conversely, fraud may involve debt or write-offs of receivables. This element is often carried out through repeated seduction or promises to deceive the victim. Fraud has a wider scope than participation which is limited to goods or money in accordance with Article 372 KUPIdana. Any individual or community making purchases must follow the correct payment methods and comply with legal guidelines. Keywords: Public Legal Awareness, Crimes of Fraud, Crime Embezzlement
Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Lubis, Diana
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.4308

Abstract

Consumer disputes arise because consumer rights are violated. Settlement of consumer disputes outside the court is carried out by dispute resolution institutions or by the parties themselves. This research is normative and legal in nature and is linked to the applicable laws and regulations. The library research method will be used for this research, and the data will be evaluated through qualitative analysis and written description. The Consumer Dispute Resolution Body is an institution tasked with handling and resolving disputes between economic actors and consumers. Since the settlement of bad credit disputes is not regulated in the mandate and authority of BPSK, the authority of the Consumer Dispute Settlement Body in settling defaults of credit agreements is not included in the scope of BPSK. BPSK misunderstood Article 52 of the Consumer Protection Law and exceeded its authority in resolving bad credit disputes.
Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Objek Sengketa Tanah lubis, Diana
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5402

Abstract

This article or paper aims to analyze the responsibilities and obligations of a Notary/PPAT in making land sale and purchase deeds, as well as assess the validity of the deed based on the fulfillment of material and formal requirements, as well as provide recommendations to prevent errors and improve the quality of Notary/PPAT services. This research is descriptive, secondary data includes literature materials such as laws and regulations, legal documents, related literature, and the results of previous research. This study uses a normative juridical approach by analyzing secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively to identify patterns, gaps, and relevance between legal theory and its practice, using content analysis techniques against regulations, documents, and literature. The results of the study show that the sale and purchase of land require the role of a Notary/PPAT to ensure that the deed is per the law. Its duties include document verification, land legality, and agreement recording. Negligence may lead to the invalidation of the deed, lawsuit, or sanctions. The validity of the act depends on the material and formal requirements. Notary Professionalism guarantees legal certainty and protects the rights of the parties.
Pelakasanaan Lelang Barang Jaminan akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Lubis, Diana
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i1.2731

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan lelang jaminan sebagai akibat dari wanprestasi dalam perjanjian kredit, ditinjau dari sudut pandang yuridis. Perjanjian kredit pada umumnya disertai dengan jaminan, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan pribadi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian (wanprestasi), maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut melalui mekanisme lelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan lelang jaminan akibat wanprestasi, serta meninjau prosedur hukum yang harus ditempuh oleh kreditur agar pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Hak Tanggungan, dan peraturan pelaksanaan lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang jaminan harus memperhatikan asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa kredit yang melibatkan jaminan.
The Urgency of Rehabilitation in the Utilitarian Paradigm to Punishing Narcotics Addicts Lubis, Muhammad Ridwan; Nurita, Cut; Pramana, Dian; Lubis, Diana
Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.39.2.295-306

Abstract

Rehabilitation for narcotics abusers is a recovery method that needs to be carried out by prisoners who are categorized as addicts and victims of narcotics abuse. Rehabilitation is part of the use of utilitarian principles. The purpose of this research is to analyze the urgency of implementing rehabilitation for drug addicts and to analyze the rehabilitation of narcotics addicts in the utilitarian paradigm. This research is a type of normative juridical research to examine the urgency of implementing rehabilitation for narcotics addicts in a utilitarian paradigm. Even though articles regarding the implementation of rehabilitation have been regulated, enforcement of the law remains rare, creating the impression of selective logging in its implementation. Therefore, it is essential to scrutinize whether the implementation of rehabilitation for narcotics users aligns with the provisions of the Narcotics Law and the norms outlined in the relevant articles. The benefits that people with drug addiction get from rehabilitation are in the form of detoxification and social rehabilitation, which are designed to facilitate the user's reintegration into regular life, along with the following stages of treatment. Thus, regarding the benefits for the Indonesian state, providing rehabilitation for narcotics addicts is believed to be able to reduce the number of narcotics trafficking itself.
Pengembangan Sistem Pendidikan Hukum Pidana untuk Masyarakat Ridwan Lubis, Muhammad; Nurita, Cut; Lubis, Diana; Novita, Rini; Armaini Ry, Agus
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 1 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i1.1068

Abstract

Questioning the existence of law that lives in society in reforming criminal law is an important challenge in developing a legal system that is in accordance with changing social dynamics. In this endeavor, it is important to consider two main perspectives: juridical and theoretical. From a legal theory perspective, the position of law as it exists in society in reforming criminal law can be seen as a reflection of the interaction between existing norms in society and norms produced by formal legal institutions. This legal theory emphasizes the importance of understanding how informal norms that exist in society, such as customs, values ??and traditions, can influence the development of criminal law. In this context, the law that lives in society is not something separate or independent, but is an integral part of the formation and renewal of criminal law. This research applies a normative juridical approach with a focus on descriptive analysis. The results of this research show that there is a contribution of law that lives in society in reforming criminal law, which has strong theoretical support. This shows that in developing or updating criminal law, it is important to consider not only the norms established by formal legal institutions, but also the social realities and values ??that live in society. In addition, justification for adopting these social rules in criminal law reform can be found not only in national law, but also in international law, which shows the relevance and importance of global norms in the local context. Keywords: Development Criminal Law Education System, Criminal Law Education System
PELAKSANAAN HAK RETENSI DAN PELELANGAN BARANG OLEH PT PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI Armaini Ry, Agus; Lubis, Diana
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 3 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i3.9840

Abstract

PT. Pegadaian sebagai Badan Uusaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas. Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian  Merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfokus membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga dan surat-surat berharga lainnya. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian  adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam hal pelaksanaan lelang atas barang-barang bergerak pada PT. Pegadaian  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan agar pihak PT. Pewgadaian  menjelaskan akibat hukum jika terjadi pelelangan kepada debitur.Kata Kunci : Retensi, Pelelangan, Pegadaian, Wanprestasi
Co-Authors Armaini Ry, Agus Dian Pramana Gomgom TP Siregar Hartin Nst, Veny F raya Hayati, Winta Muhammad Ridwan Lubis Novita, Rini Nurita, Cut Venny Fraya Hartin Nst