Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Bahrul, Syahdan; Ridwan, M. Saleh
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25796

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Datara , Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabilah anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumhur ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (iḍāfaāt) kepada asmā al-ḥusnā. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hampir mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama karena kesehatan itu mitos atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa selama itu baik maka sah-sah saja untuk dilakukan dan diamalkan. Dengan maksud dan tujuan yang baik, mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit supaya sehat. Implikasi dari penelitian tersebut: Kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al-Qur’an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur’an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkanya aturan baca al-qur’an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Pembinaan akalnya, jiwanya, kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dalam analisis sosioligis terhadap kewajiban pandai baca al-Qur’an bagi calon pengantin di Desa Datara kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.
Prinsip Kejujuran Dalam Usaha: Menelaah Materi tentang Prinsip Kejujuran dalam Usaha Maghudi, Muhammad Imam; M, Misbahuddin; Ridwan, M. Saleh
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 12 (2024): Madani, Vol. 1 No. 12 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10459711

Abstract

Honesty is one of the important things that must be done by parties carrying out transactions in business ventures. A person who is honest in his soul has spiritual values that reflect an attitude of siding with the truth, commendable morals, and responsibility in carrying out his duties and work, so that he appears as a person of integrity who has a commendable and complete personality. Honesty is a pearl of morals that will place a person in a noble position. An honest business person will keep his balance, telling the good and bad of the goods he sells. From a buying and selling relationship that is based on honesty, trust will emerge between the seller and the buyer or between the service provider and the service user. This belief is one way to ensure that business is carried out in accordance with Islamic sharia, which is the most basic of all relationships and transactions in business activities.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DANA DESA TAHUN 2018 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan) Pora, Rasid; Kaunar, Abdullah; Kemhay, Hardi; Ridwan, M. Saleh; Latif, Fandi Hi.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyususnan program dana desa di desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Jenis penelitian yang dipakai deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Dalam setiap penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota tahun 2018, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam bentuk rapat umum, untuk membahas program-program apa saja yang hendak akan dilaksanakan di desa Amasing Kota dalam satu tahun anggaran. Kedua Faktor penghambat dalam penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota adalah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.
Formulation of Iḥdād Rights for Career Women in Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law Sohrah; Ridwan, M. Saleh; Musrianaa
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 1 No. 2 (2022): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v1i2.8

Abstract

This study aims to analyze and formulate applicable ihdad rights for career women within the framework of the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law. Counter Legal Draft KHI is a legal product of Islamic law reform in Indonesia. The material contained in the KHI is considered gender bias against women, so CLD-KHI was born which aims to revise the article on gender bias in the KHI. With one of the approaches used in formulating laws based on gender equality so that the role of women in society that has undergone significant evolution, including in terms of education, career, and active participation in economic life does not reduce women's rights. This research is classified as library research type, data is collected by reviewing and reviewing various books that have relevance to the subject matter, and then using primary and secondary data sources, with normative analysis research methods on various sources of Islamic law, legal documents, and related literature. This research also involves a comparative approach to compare the views of different schools of Islamic law regarding ihdad rights and their context in the lives of career women today. The results showed that it is necessary to reformulate ihdad rights in order to accommodate the aspirations and real conditions of career women. This reformulation should take into account just and balanced inheritance rights, without neglecting fundamental principles of Islamic law. In addition, it is also necessary to integrate social, economic, and cultural aspects in consideration of the formulation of new ihdad rights. This research contributes in the face of social change and the demands of gender equality in the context of Islamic law. It is hoped that the resulting ihdad rights formulation can provide guidance for legislators and legal practitioners in developing more inclusive and fair regulations for career women, while adhering to fundamental Islamic legal principles.