Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sospol : Jurnal Sosial Politik Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Journal of Politics and Democracy Jurnal Ragam Pengabdian
Wardani, Sri Budi Eko
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Vote-buying Practices in the Kesu Indigenous Communities During the 2020 North Toraja Elections Zain, Aqidatul Izza; Wardani, Sri Budi Eko
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 8, No 3 (2023): General Issue: Indonesian Politics
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v8i3.46996

Abstract

This research examines the phenomenon of vote-buying within the Kesu indigenous community during the 2020 North Toraja Regional Head Election. It employs the clientelistic exchange theory proposed by Aspinall and Berenschot (2019). A qualitative research method, utilizing a case study approach, was adopted for this study. Data were collected through a comprehensive review of literature, observations, and documentation from diverse sources, including manuscripts from the Kesu' indigenous peoples, media reports, and previous studies. These data were subsequently subjected to qualitative analysis and presented in a descriptive manner. The primary findings of this research are: (1) The 2020 North Toraja Regional Head Election witnessed a widespread practice of vote-buying, colloquially termed "money politics," particularly within the Kesu indigenous community; (2) Evident clientelistic exchanges were observed, marked by the active participation of the Kesu' indigenous community and traditional stakeholders at grassroots levels, such as Parengge', Anak Patalo, and Patulak, who acted as intermediaries in the vote-buying process.
Transactional Political Practices and Incumbent Defeat in the 2021 Patengteng Kab. Bangkalan Election Ibrohim, Moh; Wardani, Sri Budi Eko
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat MH. Rohim dan kekalahan petahana pada pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Susan C. Stokes mengenai politik transaksional dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat lebih lanjut bentuk dan operasi politik transaksional. Didukung oleh pandangan Frederick Charles Schaffer mengenai politik transaksional untuk melihat perspektif transaksi politik dari sudut pandang kandidat dan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi politik yang dilakukan oleh seorang kandidat dapat menjadi penyebab pemilih mengubah dukungannya di beberapa kelompok masyarakat sekaligus menjadi penyebab kekalahan petahana. Hal ini dibuktikan dengan cara MH. Rohim melakukan transaksi politiknya di pos-pos penting di desa Patengteng seperi masjid, madrasah, makam ulama. Sang kandidat dapat mengambil hati para pemilih dengan memperhatikan rumah ibadah, pendidikan dan ulama. Selain itu dalam melakukan transaksi politiknya MH. Rohim berperan sebagai problem solver atas persoalan yang ada di masyarakat Patengteng. Masyarakat melihat distribusi bantuan tersebut sebagai penghormatan dan hadiah. Penilaian tersebut kemudian terkonfirmasi dengan adanya perubahan dukungan di beberapa kelompok masyarakat di Patengteng yang menyebabkan kekalahan dari petahana. Faktor lain yang menyebabkan petahana kalah adalah ketidakpuasan pemilih terhadap keputusan petahana yang melakukan pernikahan dengan klebun Sadi tanpa menunggu masa iddah. Hal ini membuat citranya buruk di mata masyarakat Patengteng. Karena tindakannya tersebut telah menciderai norma-norma yang ada di masyarakat Patengteng
Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018 Andrian, Achmad; Wardani, Sri Budi Eko
Journal of Politics and Democracy Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Politics and Democracy (September)
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/polikrasi.v1i1.3

Abstract

The study on the role of political and social capital in the candidacy of Suryana and Wiwin Suwindaryati through the independent route in the 2018 Garut Regency local election (Pilkada) aims to provide an overview and analysis of how these two forms of capital contributed to the candidates’ efforts to meet the minimum support requirements in the independent candidacy stage. This research adopts a qualitative approach with a descriptive method, conducted through field studies involving interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that political capital, manifested in the candidates’ experience within religious and political organizations, as well as the support of local political elites, including religious leaders and a long-established, cohesive campaign team, played a pivotal role. When combined with social capital, reflected in the trust of Garut’s community, social relations through continuous interaction, and supportive social networks, these assets collectively strengthened Suryana and Wiwin Suwindaryati’s position in fulfilling the minimum endorsement requirements for their independent candidacy in the 2018 Garut Regency election.
The Failure of the Zulkifli Nurdin Dynasty in the Case of Ratu Munawaroh's Defeat in the 2020 Jambi Gubernatorial Election Seprini, Giyanti Elsa; Wardani, Sri Budi Eko
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v9i3.8824

Abstract

This research explains the phenomenon of the failure of Zulkifli Nurdin's political dynasty, who had held power in Jambi Province since 1999. More specifically this research aims to analyze the reasons behind the defeat of Ratu Munawaroh (Zulkifli Nurdin's wife) in the 2020 Jambi gubernatorial election. Researchers used a qualitative study and boundary control theory from Edward L. Gibson (2012) with two frameworks, namely: boundary strengthening by political dynasties to maintain power in an area and boundary opening by the opposition to open the boundaries of political dynasty power.This research found that; in the case of Ratu Munarawoh's defeat, boundary strengthening did not take place (passive family support, difficulty in getting PAN support, and economic problems) which led to the strengthening of boundary opening (Al Haris-Abdullah Sani won PAN support, Ratu Munawaroh was the target of negative and anti-dynasty campaigns) 
Proses pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar Saman, Saman; Wardani, Sri Budi Eko
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 5 (2023): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v2i5.561

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai partai politik yang identik dengan perjuagan Gus Dur, PKB telah menjadi partai politik yang unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator yaitu (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang bagus, meskipun indikator pelembagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa PKB terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Abdul Muhaimin Iskandar juga menjadikan PKB sebagai “personalistic party”. Sehingga disimpulkan bahwa pada Pemilu 2019 kemaren, proses kandidasi dapat dilakukan bukan karena pelembagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari keputusan DPP PKB. Basis pendukung PKB yang sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg atau pun kandidat yang diusung dalam pemilu.
Representasi Substantif Perempuan dalam Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di DPR RI Periode 2019-2024 Nikmah, Choris Satun; Wardani, Sri Budi Eko
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43548

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang representasi substantif perempuan anggota legislatif dalam pembahasan RUU PPRT. RUU ini dimaknai sebagai salah satu kebijakan yang sangat berdampak pada perempuan karena mayoritas Pekerja Rumah Tangga adalah perempuan.  Peneliti menganalisis permasalan dalam penelitian ini menggunakan mapping the substantive representation of women ala Sarah Childs dengan dua indikator utama: (i) definisi feminis dan non-feminis pada isu-isu perempuan; dan (ii) dampak yang diantisipasi dari peningkatan proporsi perempuan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, anggota legislatif perempuan memaknai RUU PPRT sebagai isu perempuan karena adanya urgensi perlindungan dan pengakuan hukum bagi PRT yang saat ini dirasa belum cukup. Kedua, dukungan Kaukus Perempuan Parlemen terhadap RUU PPRT lebih condong pada dukungan personal dan fraksi. Ketiga, dalam pembahasan RUU PPRT terdapat perdebatan yang timbul dalam pandangan aleg perempuan, meliputi upah minimum, hak cuti, dan serikat pekerja. Keempat, perempuan aleg DPR menggunakan beragam sumber daya yang dimiliki untuk melakukan lobi politik kepada pimpinan Partai, pimpinan Fraksi, hingga aleg perempuan lain yang belum sepakat terhadap RUU PPRT. Studi ini berkontribusi pada pengayaan kajian representasi substantif perempuan dengan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di parlemen tidak secara otomatis menghasilkan dukungan kolektif, tetapi membuka ruang bagi strategi lobi informal dan negosiasi politik sebagai bentuk representasi substantif alternatif.
Strategi Campaign Personalization Dalam Keberhasilan Pecah Telur PKB Pada Pemilu DPR-RI 2024 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat Vaza Sabila Ananda Rizqy; Wardani, Sri Budi Eko
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/ssjabw47

Abstract

This study aims to analyze the winning strategy of the National Awakening Party (PKB) in gaining legislative seats in non-basic electoral districts (dapil) in the 2024 Election. The main focus of this study is the phenomenon of "broken eggs" in three electoral districts that recorded electoral deadlock for PKB during the reform era, until finally winning its first seat in the 2024 Election. Using the theoretical framework of Campaign Personalization from Söderlund (2024), this study dissects how the interaction between the dimensions of candidate campaign orientation contributes to individual and party vote acquisition. This qualitative research was conducted through case studies in three electoral districts with heterogeneous voter characteristics. The research findings indicate that PKB's success is driven by a combination of three integrative strategic dimensions. First, the person-oriented dimension that relies on the construction of religious authority, professional reputation, and a candidate profile that is accommodating to a spectrum of Islamic groups. Second, the constituency-oriented dimension through issue localization and "politics of presence" that is responsive to the sociocultural needs of constituents, both in traditional bases and urban residential areas. Third, the party-oriented dimension manifests the party's collective reputation through the synchronization of individual campaign narratives with the momentum of the Anies-Muhaimin (AMIN) national coalition. The analysis concludes that electoral victory in an open proportional representation system depends heavily on the candidate's ability to build a personal reputation aligned with the party's political momentum at the national level. This synergy has proven effective in penetrating new voter niches and breaking down electoral barriers in historically impenetrable areas.
Biaya Politik Kandidat Perempuan dalam Pemilu di Tingkat Lokal (Studi pada Perempuan Terpilih DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024) Asri, Dea Febriva; Wardani, Sri Budi Eko
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/st6srj98

Abstract

Pemilu 2024 mencatat lonjakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi dari 8% menjadi 32%, salah satu peningkatan tertinggi dalam satu periode pemilu di Indonesia. Artikel ini menganalisis struktur pembiayaan kampanye kandidat perempuan terpilih yang berkontribusi pada pencapaian tersebut dengan memfokuskan perhatian pada komponen biaya, estimasi pengeluaran, dan pola sumber pendanaan. Analisis menggunakan kerangka Gendered Electoral Financing (GEF), yang menyoroti hubungan antara akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang keberhasilan elektoral perempuan.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima anggota DPRD perempuan terpilih periode 2024–2029, wawancara dengan seorang aktivis perempuan Sumatera Barat yang telah mendampingi kandidat perempuan sejak 2004, serta triangulasi menggunakan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola biaya kampanye dan sumber pendanaan yang digunakan para kandidat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengandalkan sumber dana internal keluarga tanpa mengakses jaringan donor eksternal. Komponen biaya mencakup administrasi pencalonan, alat peraga kampanye (APK), operasional door-to-door, sosialisasi komunitas, biaya saksi, dan kontribusi kepada partai politik, dengan estimasi total pengeluaran antara Rp35 juta hingga Rp172 juta per kandidat. Tidak ditemukan praktik mahar politik, tetapi dukungan finansial partai sangat terbatas. Data LHKPN menunjukkan kekayaan informan berkisar antara Rp176 juta hingga Rp9,9 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih sangat bergantung pada kapasitas finansial individual sehingga bias kelas dalam representasi politik perempuan tetap berlangsung meskipun kuota 30% telah meningkatkan keterwakilan perempuan.
Co-Authors Andrian, Achmad Asri, Dea Febriva Ibrohim, Moh Nikmah, Choris Satun Saman, Saman Seprini, Giyanti Elsa Vaza Sabila Ananda Rizqy Zain, Aqidatul Izza