<![CDATA[ABSTRAKBab Al-Qawa’id sering kali disebut-sebut sebagai sebuah konstitusi diberbagai tulisan makalah, jurnal, artikel, media dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah Bab Al-Qawa’id Kerajaan Siak Sri Indrapura dapat dikategorikan sebagai konstitusi, padahal Kerajaan Siak Sri Indrapura telah berdiri sejak tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) selaku Sultan pertama. Sedangkan Bab Al-Qawa’id baru dibentuk dan dicetak pada tahun 1901 dibawah kepemimpinan Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke 11. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut untuk menelusuri Bab Al-Qawa’id sebagai konstitusi perlu ditinjau lebih lanjut melalui berbagai pendekatan teori-teori hukum konstitusi dan sumber-sumber sejarah. Selain itu, pasca Kerajaan Siak Sri Indrapura melebur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat ikrar Sultan Syarif Kasim II untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Posisi keberlakuannya Bab Al-Qawa’id sebagai produk hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura didalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menjadi pertanyaan dan ditelusuri lewat pendekatan sejarah hukum. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang terkait dengan penelitian terhadap Sejarah Hukum. Dalam mengumpulkan data menggunakan menggunakan metode studi dokumen/bahan pustaka (library research) yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memperhatikan validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis secara rinci dengan teori mazhab hukum sejarah dan teori konstitusi.Kata kunci: bab al-qawa’id; konstitusi; hukum adat tata negara.ABSTRACTBab Al-Qawa’id is often mentioned as a constitution in various written papers, journals, articles, media and so on. The question is whether the Bab Al-Qawa'id Kingdom of Siak Sri Indrapura can be categorized as a constitution, even though the Siak Sri Indrapura Kingdom has been established since 1723 by Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) as the first Sultan. Meanwhile, Bab Al-Qawa'id was only formed and printed in 1901 under the leadership of the 11th Sultan of the Siak Sri Indrapura Kingdom. Therefore, further research to explore Bab Al-Qawa’id as a constitution needs to be further examined through various theoretical approaches, constitutional law theories and historical sources. In addition, after the Siak Sri Indrapura Kingdom merged into part of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the pledge of Sultan Syarif Kasim II to participate in fighting for the independence of the Republic of Indonesia in 1945. The position of the application of Bab Al-Qawa'id as a legal product of the Siak Sri Indrapura Kingdom in the system Indonesian constitutional law becomes a question and is traced through a historical legal approach. This type of thesis research uses normative legal research methods or literature law research related to research on legal history. In collecting data using the method of document study / library materials (library research) which includes the collection of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with due regard to their validity and reliability. Furthermore, this problem is analyzed in detail with historical law schools of theory and constitutional theory.Keywords: bab al-qawa'id; constitution; customary constitutional law.]]>
