Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Soedirman Law Review Journal of Law and Legal Reform
Hendriana, Rani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penolakan Status Justice Collaborators Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI) Pratama, Gilang Eka; Nugroho, Hibnu; Hendriana, Rani
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.30

Abstract

Korupsi sebagai white collar crime dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang sulit untuk dibongkar oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan peran Justice Collaborator yang nantinya memperoleh reward berkat bantuannya terebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat tidaknya permohonan status Justice Collaborator ditolak oleh pengadilan tingkat Banding dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat Banding dalam mengabulkan dan menolak permohonan status Justice Collaborator terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat menolak status Justice Collaborator yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Tinggi tingkat Banding memiliki fungsi korektor. Terdapat perbedaan pertimbangan dari kedua putusan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sedangkan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis.Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator, Banding
Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) / Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penularan Terhadap Narapidana Lainnya (Studi di Lapas IIA Purwokerto) Rani, Titah Sulistifa; Angkasa, Angkasa; Hendriana, Rani
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.17

Abstract

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lapas-lapas di Indonesia telah mengalami kelebihan penghuni yang akan meningkatkan resiko penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan khusus daripada narapidana yang tidak menderita HIV/AIDS. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya, melainkan juga kepentingan kesehatan narapidana lain dari penularan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian  ini disajikan dalam bentuk  uraian-uraian  yang  disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto disamakan dengan narapidana lain yang bukan penderita HIV/AIDS, sehingga pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS  tidak  berjalan  secara optimal.  Adapun  faktor penghambat pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dari struktur hukum yaitu tidak adanya dokter dan psikolog, ruangan khusus konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS, tidak diwajibkannya VCT bagi narapidana dan over population, dari   substansi hukum yaitu tidak adanya peraturan dan pembinaan khusus yang mengatur mengenai hak narapidana penderita HIV/AIDS dan dari budaya hukum yaitu HIV/AIDS dipandang sebagai aib oleh masyarakat, sehingga respon masyarakat lebih berorientasi pada labelling negatif terhadap penderita HIV/AIDS, termasuk di dalam LAPAS IIA Purwokerto yang kerahasiaan identitas narapidana penderita HIV/AIDS masih menjadi prioritas utama daripada pembinaan dan pencegahan penularan.Kata Kunci : Pembinaan, HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan 
Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow Wahyudi, Setya; Hendriana, Rani; Oktobrian, Dwiki; Nunna, Bhanu Prakash
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian Juvenile Justice System, established by Law No. 11 of 2012, focused on restorative justice and diversion strategies. However, two distinct aspects—handover and return to parents—do not possess sufficient supervisory measures, which raises doubts about their effectiveness in reducing recidivism and serving justice for victims. This article analyzes the legal framework and practical application of these elements using both normative and empirical methods, including interviews conducted with probation officers at the Purwokerto Correctional Center. The results indicate that although both approaches strive to safeguard the psychological health of child offenders, they lack enforceable responsibilities for parents or active community oversight. This results in a notable legal gap at the implementation level. The study suggests a redesign that combines the oversight of probation officers with community involvement to ensure observable behavioral improvements and accountability. This model aims to harmonize the principles of restorative justice with societal demands for fair justice and consideration for victims. The novelty of this article lies in providing a comprehensive institutional framework for post-diversion supervision, which has been mostly overlooked in earlier research.
The Contrarius Actus Principle: Legal Challenges and Prospects for Reform in Executing Administrative Court Decisions Pambudi, Lintang Ario; Hendriana, Rani; Kupita, Weda; Pati, Umi Khaerah
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i2.19655

Abstract

The failure to enforce state administrative court decisions with lasting legal force poses a challenge in Indonesia. Data indicates that merely 15 of 276 state administrative decisions were executed between 2013 and 2019. In 2020, statistics from the KPK, Bawas, and BPKP revealed that implementing state administrative court orders was insufficient, with an average completion rate of 34.92%. The 2021 annual report of the Ombudsman of the Republic of Indonesia documented 109 instances of non-compliance with unimplemented decisions. The research uses normative juridical methods with the addition of interviews to support existing data. This article examines the history, application, and challenges of contrarius actus, particularly in implementing state administrative court decisions. This research helps future researchers generate improvements or recommendations for state administrative court decision execution. The results show that contrarius actus originated from Roman law and is now an essential principle in state administrative law. Application of the contrarius actus in Indonesia’s administrative justice law provides for execution mechanisms without an institution or other party specialized in execution; administrative officials themselves must execute court decisions. A significant challenge in applying this principle in Indonesia is the failure of administrative officials to comply with court decisions. Despite the implementation of a merit-based system and elections aimed at selecting officials with integrity and lawfulness in filling administrative positions, many administrative officials violate court orders, making this enforcement of this concept difficult. To address this issue, it is recommended to maximize the role of the Ombudsman and state administrative courts in ensuring that administrative officials comply with legal decisions.
Co-Authors Angkasa Angkasa Hibnu Nugroho Nunna, Bhanu Prakash Oktobrian, Dwiki Pambudi, Lintang Ario Pati, Umi Khaerah Pratama, Gilang Eka Rani, Titah Sulistifa Setya Wahyudi Weda Kupita