Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Kosmik Hukum Jurnal Idea Hukum Soedirman Law Review Journal of Law and Legal Reform
Weda Kupita
Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Ordinary State Administrative Dispute and Positive-Fictitious decisions Dispute in Administrative Court (PTUN), In Relation to Administrative Appeal Weda Kupita
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.1.2922

Abstract

The State Administration decisions,  is a written determination by a government official, if it is the object of a dispute in the Administrative Court, it is categorized as an "Ordinary State Administrative Dispute". PTUN is also authorized to adjudicate disputes caused by the existence of "Positive-Fictitious Decisions", which is interpreted as a silence of government officials not issuing the requested petition, then the petition is considered legally granted. The dispute is categorized as "Fictitious-Positive Decision Dispute". Before filing a lawsuit to the Administrative Court, it must first take an " Administrative Appeal ", it is determined if the authorized official does not respond (acts in silence) to Administrative Appeal, then "Administrative Appeal are deemed granted". Then there will be a juridical problem: "whether the dispute will be tried by PTUN as" Ordinary State Administrative Dispute "or as" Fictitious-Positive Decision Dispute? ". The approach method used is Normative Juridical, qualitative normative analysis method, and grammatical and systematic interpretation method. It is not yet clear whether the legal event will become an "Ordinary TUN Dispute" or a "Fictitious-Positive Decision Dispute", because it cannot be classified into the two types of disputes. Certainty is needed, because the procedural law are very different between the two types of disputes.Keyword: Ordinary Dispute, Positive-Fictitious Dispute, Administrative Appeal, Administrative Court.
Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Siti Kunarti; Kartono Kartono; Budiyono Budiyono; Supriyanto Supriyanto; Sri Hartini; Weda Kupita
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12262

Abstract

AbstrakPandemi Covid-19 yang di alami berbagai negara termasuk Indonesia telah menyebabkan permasalahan serius yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan mengeluarkan keputusan yang ekstrim seperti mem-PHK pegawainya, mengurangi gaji dan menghentikan perjanjian kerja. Masalah tersebut diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya, bahkan sebagian perusahaan harus mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya.Kehadiran pemerintah di tengah pandemi melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menuai kontroversi, dengan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab pemutusan hubungan kerja  dan penggajian kepada pengusaha dan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum dan implikasi hukumnya sebagai instrument negara terhadap perlindungan hukum bagi pekerja serta keberlangsungan usaha di tengah Pandemi Covid-19.Surat Edaran menteri tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, namun demikian menjadi petunjuk pelaksanaan selama sejalan dengan undang-undang yang berwenang. Implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan pekerja dan pengusaha adalah munculnya negosiasi antara pekerja dan pengusaha sebagai jalan keluar utama untuk mencegah PHK di tengah Pandemi Covid-19 ini.Kata kunci: Kedudukan Surat Edaran, Perlindungan Tenaga Kerja.
Ontological Study of The Classification of People in The Transfer of Land Rights in Realizing Legal Certainty Rahadi Wasi Bintoro; Noor Dzuhaidah Dzuhaidah; Antonius Sidik Maryono; Sanyoto Sanyoto; Weda Kupita
Pandecta Research Law Journal Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v17i1.34806

Abstract

Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/ Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration contains regulations regarding the classification of the population in the preparation of a certificate of inheritance. At present, such arrangements are considered irrelevant, especially since there are already regulations concerning citizenship and population administration in a law. Therefore, this article discusses the ontological basis for regulating population classification in Indonesia. In order to answer these problems, three normative research approaches are used, in the form of a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. This study uses primary and secondary sources of legal material, which after an inventory has been processed and analyzed using a qualitative approach. The classification of the Indonesian population, when viewed from an ontological study, was a policy of the Dutch East Indies government to divide the Indonesian nation and reduce the power of customary law and Islamic law that developed in society. However, if judging from the existence of the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, the classification of the population which has implications for the institution authorized to make certificates of inheritance is not due to the politics of dividing the Indonesian nation. This rule exists because it is still possible for people to submit to the law of inheritance of Burgelik Wetboek. This regulation in the statutory system is hierarchically positioned lower than the law. Even though this regulation is inferior and contradicts the Citizenship Law and the Population Administration Law, and therefore contradicts the principle of lex superior derogate legi inferiori, but to prevent a legal vacuum this Ministerial regulation is still in effect.
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA LEBIH SINGKAT DARI MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI KEBENCIAN (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr) Diego Zinedine; Dwi Hapsari Retnaningrum; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim, seta implikasi yuridis dari putusan hakim mengenai tetap ditahanya seorang terpidana yang telah menjalani masa tahanan lebih lama dari putusan pidananya pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr tentang diputusnya terdakwa Ahlidin Raharjo bersalah menyebarkan informasi kebencian yang dapat menimbulkan keresahan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis dengan metode analis kualitatif. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim adalah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, dan terpenuhinya asas minimum pembuktian pada pasal 183 KUHAP serta oleh karena itu timbul keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Implikasi yuridis dari putusan tersebut yang pertama adalah batal demi hukumnya putusan, kedua dapat diajukanya ganti kerugian oleh terpidana, ketiga dapat diajukan sebagai alasan banding, dan keempat adalah dapat dilaporkanya Hakim ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik.Kata Kunci: Masa Penahanan; Putusan Pidana; Penyebaran Informasi Kebencian.
KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. DAN NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN) Bintang Parashtheo; Abdul Aziz Nasihuddin; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaituPerkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dari organisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukan peran kedua organisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan WALHI,terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakan dirinya “merasadirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UUPERATUN. Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.
ANALISIS YURIDIS FREIES ERMESSEN SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG DEMOSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 088/G/2014/PTUN.SMG) JURIDIC ANALYSIST ABOUT FREIES ERMESSEN AS DECISION LEGALITY FUNDAMENTAL BY EMPLOYMENT SUPERVISORY OFFICER ABOUT DEMOTION (SEMARANG STATE ADMINISTRATIVE COURT CASE STUDY NUMBER: 088/G/2014/PTUN.SMG) Arista Jehan Sandy; Tedi Sudrajat; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.49

Abstract

This research is sourced from the Semarang State Administrative Court Case Study Number: 088 / G / 2014 / PTUN.SMG, which will elaborate on how the Employment Supervisory Officer authority uses discretionary power in determining demotion decisions, also how the judges determines legal consideration in determining the cancellation of demotion decree that against the discretionary power principle. Defendant in this case is Magelang Regency Regent with lawsuit object is Magelang Regent Decree Number 821.2/123/KEP/13/2014 at 26 September 2014. The method research used in this study is normative juridict with statute approach, case approach, and conceptual approach. The author uses primary legal materials and secondary legal materials with normative legal inventory and scientific literature studies related to research. The legal materials is processed by qualitative data analysis methods with grammatical interpretation, systematic interpretation, and authentic interpretation. Based on this research, discretionary power principle in demotion decree is not in accordance with Legislation Number 30, 2014 that regulate about using discretionary power as decision legality fundamental that use discretionary power, because demotion is rigidly regulated in Government Regulation Number 53, 2010. The Judges decide to cancel the decree because defendant violated his authority as employment supervisory officer, the decree is against the rule of discretionary power, and defendant uses improper legal standing in issuing the decree. Keywords: Discretionary Power, Demotion Decree, State Administrative DecisionLegality
INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT) Farizadi Ilham Wirachmanto; Antonius Sidik Maryono; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.155

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara mengenai unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya dengan karakter atau ciri : menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas; menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan keputusan objek sengketa sebagai suatu bentuk tindakan melampaui kewenangan dengan alasan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini didasari oleh UU AP Pasal 18 Ayat 1 huruf c.Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Dasar Pembatalan , Keputusan Tata Usaha Negara
PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN TIKTOK MELALUI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS ARBITRATION AND MEDIATION CENTER Lintang Ario Pambudi; Nur Wakhid; Mukhsinun Mukhsinun; Haedah Faradz; Weda Kupita; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14191

Abstract

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (electronic commerce) menjadi salah satu strategi bisnis yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia dalam waktu yang singkat. Namun prinsip ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain TikTok antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam menangani sengketa nama domain TikTok diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute di Arbitration and Mediation Center milik WIPO. Penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute WIPO biayanya lebih terbuka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat karena sengketa harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel administratif. Hasil penelitian juga melihat pertimbangan panel administratif memenangkan Bytedance Ltd. karena nama domain yang didaftarkan oleh Dubinin Alexey identik dan membingungkan konsumennya, Dubinin Alexey tidak memiliki hak nama domain tersebut, serta Dubinin Alexey telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain TikTok dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial.Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, WIPO, Nama Domain Penyelesaian Sengketa.
ANALISIS YURIDIS FREIES ERMESSEN SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG DEMOSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:088/G/2014/PTUN.SMG) Arista Jehan Sandy; Tedi Sudrajat; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.87

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Semarang Nomor: 088/G/2014/PTUN.SMG, yang akan menguraikan bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam menggunakan wewenang freies ermessen/diskresi dalam menentukan keputusan demosi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan keputusan demosi tersebut yang bertentangan dengan konsep freies ermessen/diskresi. Tergugat dalam perkara aquo adalah Bupati Magelang, dan objek gugatan perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan inventarisasi hukum normatif dan studi pustaka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut diolah dengan metode analisis data normatif kualitatif dan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran authentik. Berdasarkan penelitian ini, konsep freies ermessen dalam keputusan demosi tidak memenuhi UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan freies ermessen sebagai syarat keabsahan suatu KTUN yang menggunakan wewenang bebas, karena demosi secara rigid telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan surat keputusan tersebut karena tergugat melanggar kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, surat keputusan bertentangan dengan aturan penggunaan freies ermessen, dan tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dalam penerbitan keputusan.Kata Kunci : Freies Ermessen, Keputusan Demosi, Keabsahan KTUN
Enhancing Efficiency: The Use Of Electronic Signatures In Notarial Deed Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati; Pambudi, Lintang Ario; Kupita, Weda; Wakhid, Nur; Legowo, Pramono Suko; Taufiq, Muhammad
Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.2.529

Abstract

The use of electronic signatures for the parties in the notarial deed is still a matter of debate as to whether its validity is recognized or not. In practice, there are still many notaries who in signing a deed by the parties do not use electronic signatures because there is no clear arrangement regarding electronic signatures in notarial deeds. Therefore, the article will focus on the problem of the concept of electronic signatures that are in accordance with the laws and regulations and the validity of the use of electronic signatures in the partij akta. The research method is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research are that basically electronic signatures have legal force and legal consequences as long as they meet the requirements regulated in the Electronic Information Electronic Law 2008 (Amendment 2016). However notarial deeds are not allowed to use electronic signatures according to Article 5 of the EIT Law 2008 (Amendment 2016). Notary as state officials must also create efficient public services by following existing technological developments by using electronic signatures to support e-government to create efficient public services. Therefore, the Government must also provide clear legal protection related to electronic signing for the parties in the notarial deed, mainly in the Notary Law and EIT Law.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Agus Mardiyanto Aminuyati Anggitariani Rayi Larasati Siswanta Antonius Sidik Maryono Arista Jehan Sandy Bintang Parashtheo Budiman Setyo Haryanto Budiyono Budiyono Budiyono Budiyono Diego Zinedine Dwi Hapsari Retnaningrum Farizadi Ilham Wirachmanto Haedah Faradz Hendriana, Rani Kartono Kartono Lintang Ario Pambudi Muhammad Taufiq Mukhsinun Mukhsinun Noor Asyik Noor Dzuhaidah Dzuhaidah Nur Wakhid Nur Wakhid Pambudi, Lintang Ario Pati, Umi Khaerah Pramono Suko Legowo Rahadi Wasi Bintoro Sanyoto Sanyoto Siti Kunarti Sri Hartini Sri Hartini Tedi Sudrajat Tenang Haryanto