Susetyo, Berlian
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963 Susetyo, Berlian; Ravico
Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah Vol. 2 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/ishlah.v2i1.14

Abstract

Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam upaya pembebasan Papua menjadi agenda besar dalam penghapusan kolonialisme. Sehingga upaya diplomatik dilakukan baik itu diplomasi terbuka maupun tertutup. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian sejarah dengan menggunakan langkah-langkah metode penelitian yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian meliputi diplomasi terbuka dengan cara melalui sidang umum PBB tahun 1954-1957, Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kebijakan kofrontasi. Selanjutnya Diplomasi Tertutup melalui diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker yang diperintah langsung oleh Sekjen PBB U Thant, usulan ini menjadi jalan keluar menuju perdamaian untuk menghentikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda atas masalah Papua.
MENGUNGKAP SEJARAH MOHAMMAD HASAN SEBAGAI BUPATI MILITER KABUPATEN MUSI ULU RAWAS PADA MASA AGRESI BELANDA II Susetyo, Berlian; Wahayuni, Muhammad; Kusmalwati, Eva
Danadyaksa Historica Vol 1, No 2 (2021): Danadyaksa Historica
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jdh.v1i2.4245

Abstract

Selama berlangsungnya Agresi Militer II Belanda, pemerintah RI memberlakukan pemerintahan militer, yakni pemerintahan yang secara taktis membawahi pemerintahan sipil dan dan merupakan alat negara di bawah pemerintahan militer, termasuk Kabupaten Musi Ulu Rawas dengan Bupati Militer Mohammad Hasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sejarah Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer di Kabupaten Musi Ulu Rawas pada periode Agustus hingga Desember Tahun 1949. Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah, dengan tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukan Mohammad Hasan dengan watak keras, cakap, dan disiplin tinggi menghantarkannya menjadi bupati Musi Ulu Rawas, apalagi setelah kekosongan pemerintahan setelah bupati sebelumnya, A. Aziz memilih bergabung dengan militer Sub Teritorium Palembang (STP) yang dipimpin Letkol Bambang Utoyo dan sipil Karesidenan Palembang dipimpin Residen Abdul Rozak yang mundur ke arah Pagaralam. Maka sosok Mohammad Hasan yang tegas dan bijaksana diperlukan dalam membuat keputusan darurat ketika masa perang gerilya akibat agresi militer Belanda II ini.
PERUBAHAN BIROKRASI MARGA WILAYAH MUSI ULU DI AFDEELING PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN 1906-1942 Susetyo, Berlian; Ravico, Ravico
Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2021): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v15i22021p305-320

Abstract

Marga is the lowest level of government system led by a pesirah  as the head of the clan that has existed since the Sultanate of Palembang Darussalam which refers to the Simbur Cahaya Act made by Queen Sinuhun Sending in 1630. After the Sultanate of Palembang Darussalam fell to the Dutch in 1821, the Dutch East Indies colonials replaced it with The Palembang Karesidenan. The clan government continued the Dutch so as to form new clans based on colonial interests. This research uses historical research methods with steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that there was the formation of a new clan, namely the Kepungut Tiang clan, combining the Ark Pumpung clan with the Middle Kepungut Tribe. Then the clans in Musi Ulu were included in the  onder district  (Muara Beliti, Semangus and Terawas). Then the clans that are in  semangus district onder are replaced and put into the muara kelingi district onder.  Finally, the clan Sindang Kelingi Ilir was raised to the status of  onder Afdeeling  Musi Ulu.Marga ialah sistem pemerintahan tingkat terendah yang dipimpin seorang pesirah sebagai kepala marga yang telah ada sejak Kesultanan Palembang Darussalam yang mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya dibuat oleh Ratu Sinuhun Sending tahun 1630. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam jatuh ke tangan Belanda tahun 1821, kolonial Hindia Belanda mengganti dengan Karesidenan Palembang. Pemerintahan marga tetap diteruskan Belanda sehingga membentuk marga-marga baru berdasarkan kepentingan kolonial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembentukan marga baru yaitu marga Tiang Pumpung Kepungut, menggabungkan marga Tiang Pumpung dengan Suku Tengah Kepungut. Kemudian marga-marga di Musi Ulu dimasukan ke dalam wilayah onder district (Muara Beliti, Semangus dan Terawas). Lalu marga-marga yang berada di onder district Semangus diganti dan dimasukkan ke onder district Muara Kelingi. Terakhir, marga Sindang Kelingi Ilir dinaikkan statusnya menjadi ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu.
Peran ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) dalam Perekonomian Masa Revolusi Fisik di Sumatera Selatan 1945-1949 Susetyo, Berlian; Lagut, Lagut; Rizal, Rizal
SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah Vol 4, No 1 (2025): SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/swadesi.v4i1.91792

Abstract

Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah sangat penting bagi masa perjuangan digunakan untuk logistik dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Penelitian ini membahas peran ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) dalam perekonomian Sumatera Selatan selama Revolusi Fisik 1945-1949. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis latar belakang penerbitan ORIDA serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan politik di Sumatera Selatan. Menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan moneter darurat yang diterapkan melalui ORIDA menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah keterbatasan distribusi mata uang dari Jawa ke Sumatera. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencetak mata uang sendiri, yang dilakukan oleh berbagai otoritas, baik sipil maupun militer. Beberapa entitas yang terlibat dalam penerbitan mata uang ini antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Karesidenan Palembang, dan Kewedanaan Lintang IV Lawang, serta pihak militer seperti Brigade Garuda Dempo dan Sub Teritorial Palembang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan ORIDA berperan penting dalam menopang perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan dinamika perjuangan ekonomi dalam menghadapi ketidakstabilan akibat perang dan tekanan dari pihak Belanda.
Enhancing Visitor Experience at The Subkoss Museum Through Historical and Cultural Education Sustianingsih, Ira Miyarni; Susetyo, Berlian
Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Yayasan Keluarga Guru Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46843/jiecr.v7i1.2531

Abstract

This study explores strategies to enhance the visitor experience at the Subkoss Garuda Sriwijaya Museum through historical and cultural education. Visiting museums is essential in education, as it offers contextual learning experiences that allow visitors to understand history and culture directly through interaction with authentic local artifacts and narratives. Using a descriptive qualitative method, this research aims to analyze the role of educational initiatives in strengthening the museum's function as a public learning space. The findings reveal that contextual education, emphasizing the values of Indonesia's independence struggle and local cultural heritage, effectively enhances visitors' emotional attachment and intellectual engagement. Key innovations include the integration of interactive media, thematic guided tours, and experiential learning activities, all of which collectively create a more dynamic and meaningful museum experience. The museum also offers public programs, including history competitions, community discussions, and participatory activities, which expand educational outreach and foster social cohesion. These efforts have led to a consistent increase in visits from diverse demographic groups. This study concludes that collaboration between museum managers and stakeholders in the education sector is crucial for developing sustainable, engaging, and participatory museum programs. It contributes to the field of museology and public history by demonstrating that educational innovation can transform museums into vibrant centers of community learning and cultural preservation.