Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Child Perpetrators of Drug Crimes: Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice Aziz, Hasnah; Rahmaddani, Imam; Kuntadi, Kuntadi
Lex Publica Vol. 9 No. 2 (2022)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.9.2.2022.102-117

Abstract

Abstract. The widespread prevalence of drug abuse has reached various segments of society, penetrating even remote villages and influencing children whose cognitive abilities are still developing and are easily susceptible. This research aims to achieve two objectives: firstly, to investigate and analyze legal protection efforts for children involved in drug abuse, and secondly, to understand and analyze the forms of legal protection within the juvenile justice system. The study adopts a Juridical Normative approach with a descriptive analytical research specification, outlining the relevant legislation in connection with legal theories and the practical implementation of positive law related to issues concerning children involved in drug abuse. The research consists of two stages in library research and field research. Conclusions are drawn using a qualitative juridical normative method. The findings indicate that, firstly, legal protection efforts for children can take the form of safeguarding their freedom and fundamental rights. In the context of child protection in Indonesia, Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection has been enacted. To protect children from drug abuse, Indonesia has also implemented Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Secondly, the forms of protection provided to children as perpetrators of drug abuse crimes within the juvenile criminal justice system in Indonesia, based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, allow for the processing of any child committing a criminal act through the legal process, including children involved in drug abuse, who may undergo formal criminal justice proceedings. Abstrak. Penyalahgunaan narkoba yang merajalela telah mencapai berbagai lapisan masyarakat, bahkan menembus desa-desa terpencil dan memengaruhi anak-anak yang kemampuan kognitifnya masih berkembang dan mudah terpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: pertama, untuk menyelidiki dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan kedua, untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Normatif Yuridis dengan spesifikasi penelitian analitis deskriptif, menguraikan perundang-undangan yang relevan terkait teori-teori hukum dan implementasi praktis hukum positif yang berkaitan dengan masalah anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode normatif yuridis kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa, pertama, upaya perlindungan hukum bagi anak dapat berbentuk menjaga kebebasan dan hak-hak dasar mereka. Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, Indonesia juga menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memungkinkan pemrosesan anak yang melakukan tindak pidana melalui proses hukum, termasuk anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang mungkin menjalani proses peradilan pidana formal. Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan narkoba, Peradilan anak, Perlindungan hukum, Narkotika
Juridical Analysis and Implementation of Perma 1/2020 in Corruption Crimes : Perma No. 1 of 2020 as an Instrument for Strengthening Judicial Accountability and Restoring Public Sense of Justice Syarifudin, Urif; Rahmaddani, Imam; Azis, Hasnah
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i2.14074

Abstract

The 1945 Constitution mandates the state to ensure justice and public welfare, encompassing moral values, social ethics, and humanitarian considerations. Public perception of justice, especially in corruption cases, is crucial, as lenient verdicts can erode public trust. President Prabowo emphasized that light sentences for corruptors harm the public’s sense of justice. The rising number of corruption cases has led to a 34-point decline in Indonesia’s Corruption Perceptions Index (CPI) from 2022 to 2023, classifying Indonesia as a “corruption-prone” country. This study analyzes sentencing provisions in Perma No. 1/2020 from a justice perspective, evaluates its implementation, and provides recommendations for fair sentencing. A mixed-method approach (qualitative-quantitative) is used, including correlation tests with SPSS. The results show a significant correlation between state losses and sentence severity in Perma 1/2020. However, its implementation remains weak, with inconsistent judicial rulings leading to sentencing disparities. This study recommends strengthening the implementation of Perma No. 1/2020 to ensure consistency, transparency, and fairness in corruption sentencing and to restore public trust in justice.
Komunitarianisme dan Digitalisasi: Peran Gen Z dalam Membangun Hubungan Sosial di Era Digital Rahmaddani, Imam; Fahmi, Rizal
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v12i1.48161

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menggali kontribusi yang Generasi Z buat untuk sosialisasi di era digital yang menekankan nilai-nilai komunitarianisme Seperti Nilai-nilai Bersama dan Identitas Kolektif, Dukungan Sosial dan Kesejahteraan, Inklusivitas dan Kerja Sama, Keseimbangan Etika dan Moral, Adaptasi terhadap Transformasi Digital. Generasi Z, yang dikenal sebagai generasi yang lahir antara pertengahan 1990an hingga awal 2010an, merupakan generasi yang pertamakali berhubungan langsung dengan teknologi digital dan media sosial. Seiring dengan adanya digitalisasi, ada terdapat kemungkinan peningkatan sosialisasi. Namun, tujuan ini berhadapan dengan tantangan yang cukup serius bagi generasi ini, perkotaan, cyberbullying, dan media sosial. Penelitian selanjutnya difokuskan pada mempelajari dampak digitalisasi terhadap pola sosialisasi Generasi Z melalui analisis kepustakaan. Berdasarkan analisa dan temuan yang didapat, meskipun teknologi di era modern ini sangat maju dan membantu  berkomunikasi satu sama lain dari jarak jauh, interaksi tersebut secara langsung tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional seperti yang didapat dari tatap muka. Selain, Generasi Z memiliki kekuatan untuk berinteraksi secara inklusif dengan membentuk komunitas digital yang menumbuhkan nilai-nilai komunitarianisme (tanggungjawab empati) di dalamnya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya program intervensi dan pendidikan yang membantu Generasi Z menghadapi tantangan yang dihadapinya dalam hubungan sosial yang positif dan berkesinambungan. Dengan melakukan ini, kami berusaha menjelaskan membantu mendampingi peserta dalam memahami isu dinamika sosial yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan memberi saran untuk membangun kondisi sosial yang sehat.
A Responsive and Fair Approach to Trialling Women Perpetrators of Corruption Crimes (Case Study of Corruption Cases with Female Perpetrators in Case Number 28/2022 at the Pontianak District Court) Syarifudin, Urif; Azis, Hasnah; Rahmaddani, Imam
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i4.11681

Abstract

This paper discusses the issue of village fund corruption through a case study involving the defendant, Feridiyana, a 29-year-old woman charged with engaging in a criminal act of corruption during her tenure as the Head of Financial Affairs in Sepang Village, Toho District, Mempawah Regency, West Kalimantan. Feridiyana was charged under Article 3 of the Anti-Corruption Law for her involvement in the misappropriation of village funds, which resulted in a state financial loss of Rp225,229,176.25. Using a gender-responsive and fair approach, this paper examines the subordinate role played by the defendant in the crime, as well as the pressure exerted by the main actor, the Village Head, Joni Fri Harianto. This research emphasises the importance of courts considering the social context differences between male and female perpetrators in corruption cases to prevent gender bias. The findings aim to provide new insights for law enforcement in adjudicating corruption cases involving women and to encourage more inclusive policies within Indonesia's criminal justice system.