Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS FRAMING MEDIA PEMBERITAAN PADA TRAGEDI KANJURUHAN MALANG:Studi Pemberitaan Detik.com, NarasiTV, Dan Tribunnews.com Periode 2 Oktober - 19 Oktober 2022 Anshori, M Syukron; Rufaidah, Rufaidah; Suprapto, Deddy
ROLLING Vol. 6 No. 2 (2023): ROLLING Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/rolling.v6i2.43824

Abstract

This research examines the framing of the Kanjuruhan Malang tragedy in online media outlets, specifically Detik.com, NarasiTV, and Tribunnews.com, utilizing Robert N. Entman's framing theory. The study employs four key elements of framing: problem definition, causal diagnosis, moral judgment, and treatment recommendations. The research methodology adopted is interpretative qualitative, employing Robert N. Entman's framing analysis. Data collection involved the compilation of news articles pertaining to the Kanjuruhan tragedy from the aforementioned online media sources. The findings of the research reveal that NarasiTV and Tribunnews.com, in their reporting, emphasize the use of tear gas, while Detik.com underscores allegations of falsehood and fraud involving the parties associated with the Kanjuruhan tragedy.
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Daun (Allium fistulosum L.) Akibat Pemberian Limbah Cair Industri Tahu Hadid, Abdul; Fathurrahman, Fathurrahman; Mustakim, Mustakim; Firda, Firda; Rufaidah, Rufaidah
Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Vol 31 No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/agrolandnasional.v31i1.2024

Abstract

Bawang daun merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan permintaan pasar yang cukup tinggi. Seiring dengan permintaan yang pasar yang cukup tinggi maka diperlukan suatu teknologi untuk dapat meningkatkan produksi bawang daun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis terbaik limbah cair industri tahu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Akademik Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 6 taraf : Tanpa pemberian limbah cair industri tahu (kontrol), Pemberian limbah cair industri tahu 100 ml/tanaman, Pemberian limbah cair industri tahu 200 ml/tanaman, Pemberian limbah cair industri tahu 300 ml/tanaman, Pemberian limbah cair industri tahu 400 ml/tanaman, Pemberian limbah cair industri tahu 500 ml/tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian limbah cair industri tahu berpengaruh nyata terhadap pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar, bobot segar akar, bobot kering akar, bobot segar tanaman dan bobot kering tanaman dan Perlakuan terbaik yaitu pemberian limbah cair industri tahu 500 ml/ tanaman.
Polemik Dalam Upaya Perampasan Aset Sebagai Bentuk Memiskinkan Koruptor Di Indonesia Rufaidah, Rufaidah; Azis, Abdul
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai polemik yang muncul dalam upaya perampasan aset sebagai langkah untuk memiskinkan pelaku korupsi di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada aspek kewenangan dan pembuktian, mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara yang selama ini hasilnya belum sebanding dengan nilai aset yang berhasil dirampas. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa solusi, antara lain perlunya sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola aset rampasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. RUU tersebut juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Konsep unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan juga disarankan untuk dimasukkan ke dalam RUU sebagai upaya mempermudah proses pembuktian korupsi, misalnya melalui pemanfaatan data LHKPN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Peralihan Hak Cipta pada Karya Adaptasi Audiovisual dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Alzagladi, Sarah; Alzagladi, Hasan; Rufaidah, Rufaidah
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1151

Abstract

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, imajinasi di balik karya audiovisual kini berkembang luas di media sosial. Selain itu, sejumlah besar karya audiovisual saat ini sedang diadaptasi menjadi film. Penelitian ini berfokus pada kemampuan penulis untuk mengalihkan hak kepemilikan atas karya audiovisual yang dilindungi hak cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak memberikan perlindungan yang jelas bagi pencipta dalam konteks kreasi, mengingat ketidakjelasan rumusan norma terkait hak cipta, meskipun banyak karya kreatif telah diproduksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengalihan hak cipta dalam karya kreatif, termasuk dalam adaptasi audiovisual, serta perlindungan hukum terhadap karya kreatif turunan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji pengalihan hak cipta, baik hak moral maupun ekonomi, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014, dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam karya adaptasi audiovisual. Berdasarkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan penelitian terkait hak cipta, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Untuk menghindari pelanggaran hak ekonomi dalam adaptasi suatu karya, izin dari pencipta atau pemegang hak cipta harus diperoleh terlebih dahulu, dan pengalihan hak tersebut dilakukan melalui penjualan atau pemberian lisensi. Dengan demikian, karya tersebut akan terlindungi secara hukum.
INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK Rufaidah, Rufaidah; Widowaty, Yeni
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.516

Abstract

ABSTRAK Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre adalah putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Terdakwa dengan inisial ABR dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara oleh hakim. Putusan ini mengandung inkonsistensi. Hakim seharusnya melihat subjek dan objek hukum ketika menjatuhkan vonis. Namun, pada kasus ini hakim hanya mempertimbangkan objek hukumnya yaitu narkotika sedangkan subjek hukumnya yaitu anak di bawah umur diabaikan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya inkonsistensi putusan hakim atas tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. Kedua, untuk memahami dan menganalisis konsep ideal yang sebaiknya diberikan hakim terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Adapun Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan tidak dilakukan kecuali sebagai upaya terakhir.Kata kunci: inkosistensi putusan hakim; narkotika; peradilan anak. ABSTRACT Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre is a decision on a narcotics crime involving a minor. The defendant ABR was sentenced to two years and six months in prison. This decision contains inconsistency. The judge should look at the subject and object of the law when imposing punishment. In this case, the judge only considered the legal object, narcotics, while the legal subject, the minor, was ignored. This research has two objectives. First, to understand and analyze the cause of inconsistency in the judge’s decision on this case. Second, to understand and analyze the ideal concept judges should give to minors involved in narcotics crime. This study uses a normative legal method that examines the application of positive legal principles or norms. The data comes from secondary sources, namely books, articles, research, and experts’ opinions. The study displays that the decision contradicts Article 114 of the Law on Narcotics, Article 67 of the Law on Child Protection, and Article 3 letter g of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The judge should decide this case following the Law on Child Protection and the Juvenile Criminal Justice System. Article 67 of the Law on Child Protection mentions that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics, and other addictive substances and children who are involved in production and distribution is carried out through monitoring, prevention, and rehabilitation. Meanwhile, Article 3 letter g of the Juvenile Criminal Justice System states that apprehension, detention, or imprisonment is executed as a last resort. Keywords: judge’s decision inconsistency; narcotics; juvenile justice