Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Al Ishlah Jurnal Pendidikan Syntax Idea JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Sapulette, Marlyen Sharly
Universitas Pattimura
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Konflik Penetapan Mata Rumah Parentah Hulan Lesi dan Marayase di Desa Ureng: Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Siska Wati Laitupa; Fatimah Sialana; Marlyen Sharly Sapulette
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik internal terkait perebutan hak kepemimpinan tradisional (mata rumah parentah) antara kelompok keturunan Hulan Lesi dan Marayase di Negeri Ureng, Kabupaten Maluku Tengah, melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja melalui teknik snowball sampling, yang melibatkan Penjabat Negeri, Saniri Negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari perbedaan klaim historis dan legitimasi silsilah patrilineal yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda tahun 1932. Konflik dipicu oleh penunjukan pejabat sementara dari luar garis keturunan sah. Dampak dari sengketa ini memicu perpecahan sosial di masyarakat serta menghambat jalannya roda pemerintahan adat akibat kekosongan jabatan raja definitif selama kurang lebih lima tahun. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui kombinasi dua pendekatan utama, yaitu musyawarah adat bersama Saniri Negeri dan penempuhan jalur hukum formal di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penyelesaian ketegangan adat memerlukan penguatan kesadaran hukum dan karakter warga negara yang berbasis pada nilai Pancasila agar masyarakat mampu mengelola perbedaan sosial secara damai demi menjaga integrasi komunitas adat.
Penguatan Civic Culture dalam Pengembangan Pariwisata Masyarakat Lokal Jimi Seleky; Aisa Abas; Marlyen Sharly Sapulette
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan civic culture dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di Pantai Air Babunyi, Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya kontribusi nilai kewarganegaraan dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata lokal. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam kesadaran, partisipasi aktif, serta kerja sama masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic culture yang tercermin melalui partisipasi sosial, tradisi gotong royong, dan tanggung jawab lingkungan memegang peran sentral dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah. Keterlibatan aktif ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam manajemen destinasi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya kewarganegaraan menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Implementasi civic culture yang kuat terbukti mampu memberdayakan ekonomi komunitas lokal secara mandiri, sekaligus meminimalkan dampak negatif komersialisasi terhadap kelestarian ekosistem alam di Desa Leksula.
The effect of digital ethics as a civic virtue on ChatGPT misuse behavior among high school students Marlyen Sharly Sapulette
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 23 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v23i1.93081

Abstract

The development of artificial intelligence technology, such as ChatGPT, has had a significant impact on education worldwide, including in Ambon City. However, its use often raises the risk of misuse, especially in cases of plagiarism, task manipulation, or the instant completion of academic assignments. The research method used is a descriptive, non-experimental, quantitative approach, with 120 high school students in Ambon City as respondents. This research aims to analyse the association between digital ethics as a civic virtue and ChatGPT misuse, and to identify the relationship between indicators in both variables. The research instrument consisted of 15 indicators of digital ethics and 15 indicators of ChatGPT misuse. The results showed that the digital ethics instrument had very good reliability (Cronbach's Alpha = 0.867), and ChatGPT misuse behaviour also had very high reliability (Cronbach's Alpha = 0.932). Fourteen of the 15 indicators of digital ethics and all indicators of ChatGPT misuse were declared valid. This research also showed a positive and significant influence between digital ethics and ChatGPT misuse behaviour (r = 0.203, p = 0.027). Although the correlation is weak, a p-value <0.05 indicates that the relationship remains significant. This relationship suggests that students who have knowledge of digital ethics do not always practice ethical behaviour when using ChatGPT. This finding provides new insights into the complexity of students' digital behaviour, suggesting that an understanding of digital ethics does not always guarantee ethical behaviour in the digital realm, necessitating the need for more effective digital citizenship education strategies.
Co-Authors Abas, Aisa Aisa Abas Amika Wardana Ansiska, Paisal Ayuasthika, Vivin Fatimah Sialana Fitriyanti, Ida Gaite, Titus Hatuwe, Hamdani Jimi Seleky Lisye Salamor Matdoan, Sania PATMAWATI, SUSI ANITA Siska Wati Laitupa