Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Khonsa Rahayu, Alya Maya; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325

This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.Â

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo; Waluyo, Waluyo; Hermawan, Sapto; Nugroho, Asianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Kristiadi, Elias Yulio; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43813

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan bahwa,Â Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana perlindungan diberikan yakni fase sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Shofi, Zalfa Dhea Fairuz; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.

The Concept of Indefeasible Title in Electronic Land Certificates as an Initiative to Prevent Land Mafia Weningtyas, Annisa; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) 2024: Volume 5 Issue 1
Publisher : Indonesian Academy of Social and Religious Research (IASRR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53639/ijssr.v5i1.188

The study aims to analyze the indefeasible title concept on electronic land certificates for preventing land mafia. This research is normative legal research using legal and conceptual approaches. Legal materials include primary and secondary legal materials. According to the study, one of the causes of the land mafia is the land registration system's tendency to publish harmful material, as contained in Government Regulation 24 of 1997 on Land Registration. Therefore, reforming and developing the land law system into a positive publication system is necessary. By the Regulations of the Minister of Agrarian No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, Electronic certificates are expected to be a database of landlords to reduce land disputes and strengthen the legitimacy of land certificates as a guarantee of ownership of land rights in Indonesia. Suppose an error in the registration procedure of a positive publication causes the losses of the party that should be more entitled. In that case, the state will guarantee compensation in substance to the party whose right is proven correct using the indefeasible title concept.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Program Daerah Agraria di Surakarta Sava, Farrel Ridho Ian; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Primagraha Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/w5ycd447

With the Covid-19 pandemic that has hit all of Indonesia, it has caused losses that have had a huge impact on people's lives. This of course not only has an impact on the central government but also has an impact on regional governments because each region has its own responsibility to protect and serve the community. in the region, in this way the regional government also gets a very pronounced impact, especially in the Original Regional Income (PAD) sector. Original Regional Income itself is very important for regional governments because Original Regional Income itself is one of the sources of regional government financing and regional development, In ithe future, Regional Original Income will be used to finance expenditure from the regional government itself and for development costs for the region itself, for example the development of tourist areas, government programs that benefit the community and the regional government itself, and so on. In the explanation above, of course, in implementing this regional program, there are of course obstacles. With the obstacles that arise, they must be resolved and there must be a solution that might or could be implemented in other regions and be beneficial for other regions in terms of the Agrarian Regional Program.

EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Khonsa Rahayu, Alya Maya; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325

This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search