Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Khonsa Rahayu, Alya Maya; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325

This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.Â

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo; Waluyo, Waluyo; Hermawan, Sapto; Nugroho, Asianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA Kristiadi, Elias Yulio; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43813

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan bahwa,Â Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana perlindungan diberikan yakni fase sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Shofi, Zalfa Dhea Fairuz; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.

The Concept of Indefeasible Title in Electronic Land Certificates as an Initiative to Prevent Land Mafia Weningtyas, Annisa; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) 2024: Volume 5 Issue 1
Publisher : Indonesian Academy of Social and Religious Research (IASRR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53639/ijssr.v5i1.188

The study aims to analyze the indefeasible title concept on electronic land certificates for preventing land mafia. This research is normative legal research using legal and conceptual approaches. Legal materials include primary and secondary legal materials. According to the study, one of the causes of the land mafia is the land registration system's tendency to publish harmful material, as contained in Government Regulation 24 of 1997 on Land Registration. Therefore, reforming and developing the land law system into a positive publication system is necessary. By the Regulations of the Minister of Agrarian No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, Electronic certificates are expected to be a database of landlords to reduce land disputes and strengthen the legitimacy of land certificates as a guarantee of ownership of land rights in Indonesia. Suppose an error in the registration procedure of a positive publication causes the losses of the party that should be more entitled. In that case, the state will guarantee compensation in substance to the party whose right is proven correct using the indefeasible title concept.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Program Daerah Agraria di Surakarta Sava, Farrel Ridho Ian; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Primagraha Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/w5ycd447

With the Covid-19 pandemic that has hit all of Indonesia, it has caused losses that have had a huge impact on people's lives. This of course not only has an impact on the central government but also has an impact on regional governments because each region has its own responsibility to protect and serve the community. in the region, in this way the regional government also gets a very pronounced impact, especially in the Original Regional Income (PAD) sector. Original Regional Income itself is very important for regional governments because Original Regional Income itself is one of the sources of regional government financing and regional development, In ithe future, Regional Original Income will be used to finance expenditure from the regional government itself and for development costs for the region itself, for example the development of tourist areas, government programs that benefit the community and the regional government itself, and so on. In the explanation above, of course, in implementing this regional program, there are of course obstacles. With the obstacles that arise, they must be resolved and there must be a solution that might or could be implemented in other regions and be beneficial for other regions in terms of the Agrarian Regional Program.

EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Khonsa Rahayu, Alya Maya; Raharjo, Purwono Sungkowo
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325

This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.

PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN Subekti, Rahayu; Budyatmojo, Winarno; Raharjo, Purwono Sungkowo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.771 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.

Legal Protection of Consumer Rights for Clean Water Services of Tirta Mulia Regional Public Company in Pemalang Regency Ma’rufin, Muhammad Zainul; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Strata International Journal of Social Issues Vol. 1 No. 1 (2024): February
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sijosi.v1i1.171

This research examines the legal protection of consumers' rights to clean water services by the Regional Public Company (Perumda) Tirta Mulia, Pemalang Regency. The research background illustrates the importance of the availability of clean water as a basic human need in the context of Indonesian law, which is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The main focus of the research is to analyze how Perumda Tirta Mulia fulfills its obligations as a business actor in line with the Consumer Protection Law. In this context, research also identifies obstacles that may arise in protecting consumers legally, especially concerning clean water services. The method used is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. Primary data was obtained through interviews with Perumda and consumers, while secondary data came from legal literature, statutory regulations, and related information sources. Data analysis was conducted qualitatively by referring to legal theories and consumer protection concepts. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding the implementation of Law Number 8 of 1999 in the context of clean water services by Perumda. Apart from that, it is also hoped that this research can provide recommendations for increasing consumer legal protection and improving clean water services provided by Perumda Tirta Mulia, Pemalang Regency.

Implementation of Fulfillment of the Rights to Health, Safety, Comfort, and Convenience for Residents of Begalon II Rusunawa Fachry, Muhammad Rizqon; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Strata International Journal of Social Issues Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sijosi.v1i2.206

This research aims to examine the fulfillment of the Right to Health, Safety, Comfort, and Convenience by the Surakarta city government, namely the flats Manager for the Begalon II Tipes flats Residents. The background of this research is a complaint from the voice of the Low-Income Community or MBR for the Government to pay more attention to their rights. In addition, the gap between the rights obtained between residents in flats which were built longer is not as good or as appropriate as the rights obtained by residents in flats which were built more recently. The main focus of this research is the fulfillment of health, safety, comfort, and convenience rights that should be fulfilled by the manager fairly. The efforts of the manager in fulfilling these rights are also the focus of this research. This research also describes the rights and obligations of flats residents so that the research is also balanced. This research method is empirical legal research. Primary data is obtained through interviews with the Head of UPT Rusunawa of the Surakarta City Housing and Settlement Office and residents of Begalon Tipes II flats. While secondary data is sourced from legal literature, laws and regulations, and from various related sources of information. Data analysis is done qualitatively by referring to the rights of occupants of houses or buildings from various laws and regulations. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the implementation of regulations on flats and the protection of the rights of residents, especially the rights to health, safety, comfort, and convenience.

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search