Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Journal De Facto Jurnal Lex Suprema Journal of Lex Theory (JLT)
Pangaribuan, Piatur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal De Facto

 1 
UPAH MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stipulation of minimum wage by the Governor either district provincial, cities or at cities level often give rise to the issue between the worker union/labor union with employers and often occur demonstration call for a high minimum wage increasing and on the other side a lot of entrepreneurs who are not able to meet the minimum wage has been set and ultimately conduct termination of employment. According to the researcher, the Governor in setting the minimum wage did not refer to legal aspects of the determination of the minimum wage. Government should refer to appropriate regulation that it has already regulated under specific law namely, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-01/MEN/1999 and the latest amendment KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum, so that it able to accommodate all interests of unions, employers and the unemployed labor force as well.
Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta Liling, Trisna Harjuni; Pangaribuan, Piatur; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial,membagai perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, danperselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Meski pada tahap awalpenyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,namun pembagian keempat macam perselisihan ini membawa konsekuensi yang berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengambil permasalahan bagaimana perlindungan hukum dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di sektor swasta? Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketika terjadi perselisihan perburuhan industrial maka dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) akan terlebih dahulu mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau abritrase. Setelah tahap – tahap tersebut dilewati dan tidak mencapai kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.
IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN Sari Damayanti; Piatur Pangaribuan
Jurnal de Facto Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Balikpapan yang terletak pada posisi Stategis dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat di tempuh dengan beberapa metode, diantaranya ialah metode pencegahan. Metode tersebut merupakan hal paling mendasar bagi masyarakat guna untuk lebih teredukasi perihal penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba Di Kota Balikpapan dapat melalui pendekatan Pendekatan secara Promotif yaitu program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana narkotika Di Kota Balikpapan dibagi menjadi 3 Faktor diantaranya pertama, Faktor Penegak Hukum yaitu terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada saat melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim selain itu terbatasnya sarana dan prasarana tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Piatur Pangaribuan, Muhammad Zamhuri; Muhammad Zamhuri
Jurnal de Facto Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyak lagi beberapa perusahaan yang sampai pada saat ini dalam mengoperasikan perusahaan yang seharusnya wajib amdal ataupun UKL/UPL sesuai dengan besarannya masih mengoperasikan perusahaannya walau sebenarnya instansi pemerintah sendiri baik tingkat 2 dan tingkat sudah ada yang membawahinya untuk melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangannya. Jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: Pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comperative approach). Adapun yang digunakan dalam penelitian dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk pernyataan pada tindak pidana lingkungan hidup yaitu (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban, (2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban, (3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban, (4) Pengurus korporasi dan keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul tanggung jawab.
Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Paruntu, Sesti Selvia; Pangaribuan, Piatur; Nadzir, Muhammad
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.229

Abstract

Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertliban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan- aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Rumusan masalah yang akan dicari jawabnya pada penulisan ini yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalalan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana dan upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalalan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana. Metode penelitian ini lebih mendekatkan penggunaan penelitian secara yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks, namun demikian dalam penelitian yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah - masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Hasil dari penelitian lnl yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian yaitu pengaturan delik pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perusahaan yang lalai karena tidak mengelola dengan baik konsep keselamatan tenaga kerja.
Co-Authors Adelia Winda Irani Aditya Dendi Darmawan Liling, Trisna Harjuni Minzathu, Tomic Muhammad Hery Susanto Muhammad Nadzir Muhammad Zamhuri Paruntu, Sesti Selvia Roziqin Roziqin Roziqin, Roziqin Sari Damayanti