Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Media Luas Daerah Bangun Datar berbasis Adobe Flash roziqin, roziqin
Joyful Learning Journal Vol 7 No 3 (2018): Joyful Learning Journal
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jlj.v7i3.25035

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran, mengetahui kelayakan media, efektifitas penggunaan media dan mengetahui perbedaan hasil belajar matematika materi luas daerah bangun datar kelas IV SD Negeri Sampangan 01 Semarang. Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Penentuan tingkat kelayakan media pembelajaran berdasarkan uji validasi para ahli dan uji coba pemakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase yang didapat dari ahli materi sebesar 73% dengan kategori layak. Persentase yang dicapai oleh ahli media 77% dengan kategori layak. Persentase yang dicapai oleh ahli rencana pelaksanaan pembelajaran mendapat nilai 79,4 dengan kategori layak. Peningkatan hasil belajar dilihat dari hasil uji skala besar pada pemberian pretest dan posttest dengan perolehan kriteria sedang sebesar 0,32 dengan kriteria sedang. Aktivitas siswa dalam penggunaan media luas daerah bangun datar berbasis adobe flash dalam pembelajaran menunjukan bahwa siswa menjadi lebih aktif. Simpulan penelitian ini yaitu media luas daerah bangun datar berbasis adobe flash dapat meningkatkan hasil belajar, layak dan efektif dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. This research aimed to develop learning media, assess the feasibility of media, the effectiveness of media, and know the learning outcomes of mathematics subject on two-dimensional figures content in 4th grade of primary School state Sampangan 01 Semarang. The type of this research was Research and Development. The feasibility level of learning media was assessed by the validation experts and used test. The result of this research showed that the percentage obtained from material expert was 73% with a decent category. The percentage achieved by media experts is 77% with a decent category The percentage that was achieved by the lesson planning expert obtained score 79,4 with a decent category. The improvement of learning outcomes seen from large scale test result on the provision of pre-test and post-test obtained average criteria in the amount of 0.32. The two-dimensional figures area media based on Adobe Flash using showed that the students became more active. The conclusion of this research was two-dimensional figures area based on Adobe Flash was feasible and effective to improve the students learning outcomes and activity in the learning process.

THE EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING MODEL BASED ON A SCOUTING METHOD ON LEARNING OUTCOMES IN PHYSICS SUBJECTS Roziqin, Roziqin; Sugianto, Sugianto
UPEJ Unnes Physics Education Journal Vol 12 No 3 (2023): Vol 12 No 3
Publisher : UPEJ Unnes Physics Education Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upej.v13i1.72161

The challenges of education in the 21st century are characterized by a very complex century of openness. The curriculum used must be able to keep up with the times that require the brain intelligence and talents of students. The researcher tried to apply the problem-based learning model based on the scouting method which was described as fun and not boring method. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the problem-based learning model based on scouting methods on student learning outcomes in physics subjects. The research used the true experimental design method with a pretest-posttest control group design, conducted at SMAN 1 Wonotunggal on XI IPA 1 as the experimental class and XI IPA 3 as the control class. Data collection techniques include cognitive assessment, affective and psychomotor assessment, and a questionnaire. The results obtained in the cognitive domain in the form of tests are that there are significant differences in learning outcomes with the t test. In the affective domain in the form of spiritual and social attitudes, the experimental class gets a very good category, while the control class gets a good category. In the psychomotor domain in the form of student skills, the experimental class got a percentage of 92.5%, while the control class got a percentage of 90%. This shows that there is a significant difference between the problem-based learning model based on scouting methods and those that only use the problem-based learning model. On improving learning outcomes, the experimental class got a percentage of 92%, while the control class got a percentage of 90%. This shows that there is a significant difference between the problem-based learning model based on the scouting method and the one that only uses the problem-based learning model. In improving learning outcomes using a problem-based learning model based on scouting methods, an increase in N-gain value of 24.5% was obtained in the low category. This shows that in this study, there was an increase in student learning outcomes. In the satisfaction response results, students were satisfied with a percentage of 79.82%. Keywords: Problem-Based Learning, Scouting Methods, Learning Outcomes, Physics.

SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH Roziqin, Roziqin; Syahrizal, Syahrizal; Theresia Koyansow , Regina
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.188

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut Sistem Rumah Tangga Materiil (Materiale huishoudingsleer), dimana pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga materiil berpangkal tolak ada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara materiil berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.

Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum Roziqin, Roziqin; Hakim, Muhammad; Dimyati, Dimyati
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.228

Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat. Dengan adanya pluralisme hukum juga memiliki kelemahan yaitu membuka peluang terjadinya konflik norma yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Keberhasilan pluralisme hukum memerlukan syarat, yaitu political will dari pemerintah terkait mengimplementasikan pluralisme hukum dalam produk hukum mengakomodir pluralitas sistem normatif tanpa menghilangkan esensi kepastian hukum didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Yang Di Akibatkan Perceraian Kedua Orang Tua Minzathu, Tomic; Pangaribuan, Piatur; Roziqin, Roziqin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan akibat perceraian kedua orang tua di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kedua orang tua di kota Balikpapan dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif tetap dibebankan khususnya kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang telah ditinggalkanya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan putusan pengadilan sampai anak yang ditinggalkannya tersebut bisa mandiri dan mampu membiaya hidupnya sendiri atau dengan cara meminta penetapan nafkah anak melalui Pengadilan Agama dan apabila jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksankan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan anak. The research objective is to analyze the legal protection for children from marriage resulting from their parent's divorce in Balikpapan City. The method used is: In carrying out this research the researcher used a normative juridical approach. From the results of the research carried out, it can be concluded that legal protection for children resulting from the divorce of their parents in the city of Balikpapan can be carried out using preventive legal protection which is still borne in particular by the father to provide support for the children he has left behind based on his abilities or based on court decisions. until the child he left behind can be independent and able to pay for his living or by requesting a child support determination through the Religious Court and if the father is unable to carry out his obligations to pay for the child's upkeep, then the court can determine that the mother also bears the responsibility to pay for the child's upkeep.

Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Roziqin, Roziqin; Ukkasah, Sangga Aritya; Budianto, Budianto
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.867

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: (1) Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan preventif mempunyai tujuan mencegah penyimpangan yang terjadi di lapangan pemerintahan daerah. Pengawasan preventif ini berkaitan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring), dan (2) pengawasan Represif atau Detektif yaitu: pengawasan dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yakni dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang direncanakan terjadi. Dalam hal pembentukan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintaha daerah, pengawasan ini berupa wewenang pembatalan (Vernetiging) atau penangguhan (schorsing).

Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Roziqin, Roziqin; Munthe , Gindo Maruli; Mahmoud, Arief Rahman
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Suatu kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang secara umum diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menguasai tanah yakni melalui pendaftaran tanah. Kebijakan terdiri dari 2 (dua) macam, yakni kebijakan yang bersifat tetap yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap yaitu kategori kebijakan yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan tujuan dan strategi. Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya disharmonisasi hukum. Keadaan dosharmonisasi hukum yang sering terjadi seperti tumpang tindihnya kewenangan, benturan kepentingan, pelanggaran, dan tindak pidana

URGENCY OF REFORMING THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING BODY IN THE WELFARE STATE FRAMEWORK Roziqin, Roziqin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v1i1.28

To realize social security, especially in the health sector, Indonesia established Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body (BPJS). Law Number 24 of 2011 targeted all Indonesian citizens to become BPJS participants in 2019, including even foreign nationals who have lived for more than six months. However, BPJS, as a public legal entity, has not yet shown excellent performance, as indicated by its deficit every year. This study uses a qualitative approach that is descriptive normative, to explain the concept of the welfare state in the National Social Security System in Indonesia, the implementation of the welfare state in the management of BPJS Healthcare in Indonesia, as well as the reforms needed for the BPJS. This study shows that the Indonesian government has an extensive role in implementing the welfare state concept in the Social Security System by forming BPJS. That significant role is starting from the formulation, management, to the accountability of the BPJS Healthcare. However, the implementation of the welfare state has not been put in proper way by the BPJS Healthcare, so that the government needs to reform the BPJS Healthcare.

RULE OF LAW AND ITS EFFECT ON CHINESE ECONOMIC DEVELOPMENT Roziqin, Roziqin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.166

China's economic growth during the Covid-19 pandemic was impressive because it did not fell into recession. China's government has become a role model for facing Covid-19 outbreaks. China is now the world's wealthiest country, if we see its Gross Domestic Product from Purchasing Power Parity (GDP-PPP). China's position as the number one globally is faster than Jacques's prediction in 2009 that it will happen in 2050. For China, which does not implement liberal democracy, the writer hypothesizes that the reasonable choice to develop the economy is state-driven development through the rule of law. At present, the rule of law has become a daily conversation of the Chinese people. However, there are still many outsiders who doubt China has and applies the rule of law. It happens because China implements the rule of law with Chinese characteristics. This research will study the rule of law with Chinese characteristics, China's effort to implement the rule of law, and the rule of law on China's economy. This study uses a qualitative descriptive approach to explain the rule of law with Chinese characteristics. It will analyze the rule of law concept and its effect on China's economy. China applies the rule of law with Chinese characteristics based on Chinese traditions, which are heavily influenced by Confucius's teachings and prioritize obligations rather than rights. China has done many reforms action to implement the rule of law. The implementation of the rule of law in china makes China become a prosperous country now.

PENGELOLAAN SEKTOR MINYAK BUMI DI INDONESIA PASCA REFORMASI: ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Roziqin, Roziqin
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.23

Oil is a very important commodity in Indonesia, so it should have a significant contribution to public welfare. The objective to create public welfare is in line with the founders of Indonesia's dream as they stated that Indonesia is a welfare state on the preamble of the 1945 constitution. This study aims to analyze problematic factors of oil, oil management policy, and the implementation of the welfare state in the oil sector in Indonesia after the reform. This study uses a qualitative descriptive method that interviews oil-gas experts and auditors of the Audit Board of the Republic of Indonesia. the result of the research in Indonesia has been trying to implement the concept of the welfare state in the oil sector with the active role of the state and efforts to achieve the prosperity of the people. However, the implementations still need continuous improvement. Moreover, Indonesia has not applied economic democracy as the initial spirit of the formation of the welfare state as stated in Article 33 of the Constitution of 1945. This is mainly due to the inclusion of concept market economies which successfully shifted the economic democracy. Thus, the postreform Indonesia has not fully implemented the concept of the welfare state in the oil sector. AbstrakMinyak bumi merupakan komoditas penting di Indonesia sehingga seharusnya dapat berkontribusi banyak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita para pendiri Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi, kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi dengan adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search