Garuda - Garba Rujukan Digital

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA MICAEL JOSVIRANTO
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 08 (2020): INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora E-ISSN 2686-5661
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini mengangkat permasalahan dimasukkannya kembali Ketetapan MPR ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian, bahwa Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundangan-undangan, karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam UndangUndang. Implikasi Ketetapan MPR masuk ke dalam hierarki peraturan perundangundangan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap tata susunan norma, kepastian hukum, maupun ruang pengujian akibat pertentangan antara sesama produk perundangundangan lainnya. Untuk saat ini secara konstitusional belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai upaya uji materil terhadap Ketetapan MPR.

Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalamIngkar Janji Menikah Josviranto, Micael; Sanry Mero Nurak, Patrick; Portasius Mude, Garvatius; Hilarius Ase, Alfonsus; Guntilda Plea, Maria
Gema Wiralodra Vol 12 No 2 (2021): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gemawiralodra.v12i2.196

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Perkara Ingkar Janji Menikahi sebagai Wanprestasi dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, apakah janji menikah merupakan suatu perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, apakah putusan hakim telah tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus (wawancara). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan hakim janji menikah adalah perbuatan Wanprestasi dikarenakan tidak ada kejelasan makna antara perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Janji menikah dapat merupakan suatu komitmen tetapi telah adanya kesepakatan antara para pihak. Ingkar janji menikah adalah perbuatan melawan hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa , kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, melanggar Undang-Undang dan kebiasaaan setempat.

Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalamIngkar Janji Menikah Micael Josviranto; Patrick Sanry Mero Nurak; Garvatius Portasius Mude; Alfonsus Hilarius Ase; Maria Guntilda Plea
Gema Wiralodra Vol. 12 No. 2 (2021): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gemawiralodra.v12i2.196

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Perkara Ingkar Janji Menikahi sebagai Wanprestasi dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, apakah janji menikah merupakan suatu perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, apakah putusan hakim telah tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus (wawancara). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan hakim janji menikah adalah perbuatan Wanprestasi dikarenakan tidak ada kejelasan makna antara perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Janji menikah dapat merupakan suatu komitmen tetapi telah adanya kesepakatan antara para pihak. Ingkar janji menikah adalah perbuatan melawan hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa , kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, melanggar Undang-Undang dan kebiasaaan setempat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Micael Josviranto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The Regional Election Committee is directly mandated by Law No.23 of 2014 concerning Regional Government which is also the hope of the local community and is also one of the objectives of regional autonomy, but there is a negative impact felt by the State civil apparatus to be co-opted and become a subordination of political forces incumbent) who are candidates for regional head elections, this cannot be denied because the State civil apparatus can be a significant political machine to win the Regional Election, The partisanship of civil servants into practical politics is not not due to the fact that even though the merit system in each of the positions of state civil apparatus at all levels both at the central and regional levels must be based on competence. Based on Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, but in the system still gives full authority to the elected regional head in placing a person of the State civil apparatus to occupy certain positions of office.

TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PESERTA CALON KEPALA DAERAH Micael Josviranto
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 4 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The participation of ex-convicts in the nominating bourse legally has been regulated in statutory regulations from philosophical foundations, constitutional foundations and other relevant regulations. So, there is no castration of a person's rights but further stipulated in the Act so that it continues to participate politically for the country.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN SIKKA Micael Josviranto
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 3 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Sikka Regency Government plays an important role in providing Legal Protection to Tourists in Sikka Regency. This legal protection causes tourists to feel that they have a tourist location, so tourism in Sikka Regency can develop better. This type of research used in this study is qualitative research in the form of intervie ws and natural observation. Types of Legal Materials are tourism and tourism law as well as Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning Tourism Business in Sikka Regency. The results showed that it could create business opportunities. With the arrival of tourists, services are needed to provide for the needs (wants), wants (want), and expectations (expectations) of tourists. Tourism is one of the potential resources to substitute other natural resources such as oil and gas which is declining.

Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Micael Josviranto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Penyelenggaraan Pemilu tidak bisa lepas dari lembaga pemiluan, salah satunya adalah Bawaslu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendektan yuridis normatif dan didukung oleh empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bawaslu mempenyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Kedua, Berbagai Permasalahan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-undang melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan tekhnis Penyelenggara Pemilu.

JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLUTION OF GENERAL ELECTION DISPUTES FOR REGIONAL HEAD: TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN KONSTITUSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Micael Josviranto
SOSIOEDUKASI Vol 9 No 2 (2020): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

purpose of this research is to find out what is the legal basis for the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of the General Election of Regional Heads in Indonesia and how the effectiveness of the authority of the Constitutional Court in disputes over Regional Head General Election. The method used in this research is juridical normative, namely, the materials collected by conducting a literature study. The authority of the Constitutional Court in judging at the first and last levels whose decisions are final in deciding disputes regarding general elections, there are several paragraphs that discuss the extent to which the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the General Election of Regional Heads has been contained in Article 157 of Law Number 10 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors which form the legal basis for the authority of the Constitutional Court in resolving disputes over the results of the General Election in Indonesia.

Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Micael Josviranto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.471 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimanakah hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam perusahaan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Perjanjian kerja bersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 116 sampai pasal 135, yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan suatu perjanjian kerja bersama.

Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Josviranto, Micael
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.3783

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimanakah hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam perusahaan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Perjanjian kerja bersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 116 sampai pasal 135, yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan suatu perjanjian kerja bersama.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search