Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Ilmiah Dikdaya Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Innovative: Journal Of Social Science Research Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Rauf, Sofyan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Dalam Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2021/ PN Unh) Rauf, Sofyan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8115

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui ratio decidendi hakim mengesampingkan ketentuan pasal 160 KUHP dalam dakwaan primer dan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam memutus perkara No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh tentang tindak pidana terhadap penguasa umum. Penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif. Sendangkan teknik analisis menggunakan Inventarisasi atau pengumpulan peraturan perundang-undangan, Identifikasi norma-norma hukum, dan Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum dijamin dalam undang-undang. Tetapi, tentu harus memperhatikan Himbauan dari pemerintah (penguasa umum) dalam hal ini Kapolres Konawe terkait pandemik Covid-19. Ketika terjadi tindak pidana maka lembaga yang berwenag dalam menyelesaikan adalah pengadilan. Tentu majelis hakim dalam membuat putusan harus menggunkan Ratio decidendi merupakan dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan ialah berdasarkan dakwaan dan memperhatikan fakta-fakta hukum.
Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rauf, Sofyan; Yunus, Fajar; Hasjad, Hasjad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative research) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan pemidanaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian-pembuktian lain yang juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemidanaan berupa keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.
Co-Authors Fajar Yunus, Fajar Guntur, Sabri H, Hasjad Hasjad J, Jabaruddin K, Karmila Rosmaidar Rosmaidar, Rosmaidar Triana. S, Ni Nyoman UMAR MARHUM Ustien, Dewi Oktoviana