Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah di Bidang Reklamasi Teluk di Kota Kendari Marhum, Umar; Rauf, Sofyan
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.17139

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers. Penelitian menggunakan penelitian empiris yang mengombinasikan peraturan perundangan-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua media pers lokal di Kota Kendari dalam pemberitaannya tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, tetapi cenderung mendukung program reklamasi teluk yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang reklamasi. Hal itu dapat dilihat pada penyajian berita yang terpublikasi yang nara sumbernya kebanyakan dari pihak pemerintah. Dan mengabaikan narasumber dari pihak masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi. Tidak tampilnya keberpihakan media terhadap kepentingan masyarakat kecil, yang tinggal di sekitar wilayah teluk Kendari dalam mengungkap fakta-fakta yang akan terjadi ketika dilakukan reklamasi, menjadikan program kegiatan reklamasi teluk Kendari berjalan mulus. Walaupun secara kasat mata tampak program pemerintah tersebut akan melahirkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk Kendari. Dalam posisi seperti ini idealnya media harus tampil memberikan kritik sekaligus memberikan edukasi kepada penentu kebijakan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA UMAR MARHUM; MAJA MERONDA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 12 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JULI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di Desa Wawosanggula dan untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap norma-norma yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu penelitian empiris adalah kajian ilmu hukum untuk menemukan atau menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya mengenai pembentukan peraturan desa di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang di dasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKTA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab.Konawe) Umar Marhum
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 6 No 4 (2021): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v6i4.1589

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Desa di desa Kasumewuho dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa kasumewuho. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris diamana data dikumpulkan dengan mengunakan tekhnik wawancara, ovservasi lapangan serta menelaah dan mengkaji literatur yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah yang akan diteliti. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada desa kasumewuho diamana diatur dalam Peraturan Daerah Konawe nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 21. Peran Pemerintah Daerah Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 52.

DAMPAK IMPLEMENTASI HRIS (HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM) TERHADAP KINERJA KARYAWAN Nirwana, Ni Kadek Ayu; Makduani, Rivai; Marhum, Umar; Rahmayanti, Rima; Widaningsih, Raden Rara Ayu
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i6.3685

Perkembangan teknologi yang semakin canggih bisa memliliki efek untuk perubahan pada sistem di lingkungan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak Implementasi HRIS (Human Resource Information System) terhadap kinerja karyawan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian pustaka atau studi pustaka. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan dan membedakan berbagai teori, seperti yang ditemukan dalam literatur penelitian, untuk mengkaji teori-teori yang ada. Berdasarkan hasil literature review pada pada artikel bahwa dampak penerapan dari HRIS adalah dapat mengelola kegiatan administrasi sumber daya manusia seperti absensi, gaji, tunjangan, dan bonus. Dengan menggunakan aplikasi HRIS, kegiatan absensi, penggajian, dan pemberian bonus serta tunjangan dapat diproses secara langsung untuk mempercepat pekerjaan HRD dalam mengolah data karyawan.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKTA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab.Konawe) Umar Marhum
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 4 (2021): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v6i4.1589

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Desa di desa Kasumewuho dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa kasumewuho. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris diamana data dikumpulkan dengan mengunakan tekhnik wawancara, ovservasi lapangan serta menelaah dan mengkaji literatur yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah yang akan diteliti. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada desa kasumewuho diamana diatur dalam Peraturan Daerah Konawe nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 21. Peran Pemerintah Daerah Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 52.

Fungsi Kontrol Pers Media Harian Rakyat Sultra Terhadap Kebijakan Penanganan Bencana Banjir Pemerintah Kota Kendari Marhum, Umar; Tomalili, Rahmanuddin; Hasjad, Hasjad; Ariadi, Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.996

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dibidang penanganan bencana banjir di Kota Kendari serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bentuk pressure kebijakan Pemerintah Kota Kendari terhadap masalah penanganan bencana banjir di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023 di kantor Harian Rakyat Sultra, penelitian ini lebih komprehensif dan obyektif, karena data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, media Harian Rakyat Sultra dalam mengemban fungsi kontrol pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers No : 40 Tahun 1999 tentang Pers dibidang lingkungan, khususnya dalam hal menyuarakan masalah penagananan banjir yang terus melanda masyarakat Kota Kendari, pada setiap musim hujan dengan intensitas tinggi, belum maksimal. Walaupun pada dibidang lain seperti Pendidikan, Bisnis dan Politik telah dilakukannya secara maksimal, karena adanya rubrikasi khusus yang disiapkan. Sementara rubrik lingkungan, khususnya penanganan masalah banjir di Kota Kendari hanya ditempatkan pada rubrik halaman Metro, yang merupakan gabungan dari semua berita peristiwa di Kota Kendari. Tidak adanya rubrik halaman khusus tentang lingkungan pada media Harian Rakyat Sultra, alasan adanya unsur fungsi bisnis media dalam sebuah penetapan rubrik menjadi faktor penyebab minimnya jumlah berita harian Rakyat Sultra dalam menyorot isu kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap masalah banjir dan penanganannya.

Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Masyarakat Ni Nyoman Triana; Hasjad; Umar Marhum; Rahmanuddin. T,; Abd. Mutalib Saranani; Dewi Oktoviana Ustien; Sitti Misnar Abd. Jalil; Hasim Hartono; Mega Mulyani; Siti Selma Resmala
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.11

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search