Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Notary Law Journal
Erham Amin, Muhammad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan pada Putusan Verstek sebagai Dasar untuk Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Sintawati, Annisa; Erham Amin, Muhammad; Erliyani, Rahmida
Notary Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.04 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i2.41

Abstract

 Peralihan hak melalui jual beli di bawah tangan mengakibatkan pembeli hanya dapat menguasai tanah secara fisik dan tidak dapat menguasai tanah secara yuridis, dimana pembeli tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya tersebut. Penjual kemudian menghilang/pindah domisili serta tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak pernah menyelesaikan proses jual beli tanah di hadapan PPAT. Demi melindungi hak dan kepentingannya, Pembeli kemudian menggugat penjual ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi/ingkar janji penjual dalam membantu proses balik nama sertipikat tanah. Atas gugatan tersebut lahirlah putusan verstek. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis eksistensi putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat dalam relevansinya dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana suata bidang tanah yang telah bersertipikat diperjual-belikan tanpa Akta Jual Beli PPAT, juga untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis implikasi yuridis pendaftaran peralihan hak atas tanah yang didasari dengan putusan verstek. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Eksistensi putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat dalam relevansinya dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat menjadi dasar bagi penggugat/pembeli tanah untuk bisa mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya/melakukan proses balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tanpa adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang sama sebagai akta otentik.
THE CONCEPT OF HAND-CATCHING OPERATIONS (OTT) BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) INPERSPECTIVE LEGAL CERTAINTY Adawiyah, Rabiyatul; Erham Amin, Muhammad; Shophan Tornado, Anang
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1844-1855

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Hand-Catching Operation (OTT) system carried out by the Corruption Eradication Commission and also how the Effectiveness of the Hand-Catching Operation Position (OTT) carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the perspective of legal certainty. The type of research used is normative legal research by collecting andanalyze legal material related to the issue to be discussed. As well as comparing several judge's decisions related to the one in question. The results of this study are that the Hand-Catching Operation is an Illegal Action or an arrest where this action can be a reason for carrying out a Pretrial, in which the meaning of Hand-Catching Operation (OTT) still does not have a clear meaning, legal basis and direction. Because the Hand-Catching Operation (OTT) does not have clear regulatory basis in Corruption Crimes, it follows from the juridical implications of the process of investigating Corruption criminal cases. The Hand-Catching Operation carried out by the Corruption Eradication Commission is also an act of Super Power because it is not contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP), so the concept of Hand-Catching Operation is still a question mark against the legal framework
Co-Authors Erliyani, Rahmida Noor Hafidah Rabiyatul Adawiyah Shophan Tornado, Anang Sintawati, Annisa