Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Shophan Tornado, Anang
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan Putra*, Eka Kurniawan; Shophan Tornado, Anang; Suprapto, Suprapto
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26299

Abstract

Tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ii untuk menganalisis tentang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan dan untuk menganalisis tentang batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan sudah mencerminkan nilai keadilan Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang pertama batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan diperlukan, karena dengan adanya batas waktu tentang hal tersebut akan memberikan ketentuan yang jelas bagi semua pihak dan jika telah di tentukan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan maka proses selanjutnya akan lebih mudah dan efesien. Jika tidak diatur mengenai batas waktu tersebut maka akan memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Kedua batas waktu pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan sudah mencerminkan nilai keadilan, karena adanya penentuan mengenai batas waktu tersebut telah memperhatikan kepentingan dari semua pihak , sehingga baik dari pemohon ataupun termohon serta penegak hukum lainnya memiliki pegangan yang jelas mengenai bagaimana hak mereka dalam pengajuan permohonan praperadilan objek penghentian penyidikan
THE CONCEPT OF HAND-CATCHING OPERATIONS (OTT) BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) INPERSPECTIVE LEGAL CERTAINTY Adawiyah, Rabiyatul; Erham Amin, Muhammad; Shophan Tornado, Anang
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1844-1855

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Hand-Catching Operation (OTT) system carried out by the Corruption Eradication Commission and also how the Effectiveness of the Hand-Catching Operation Position (OTT) carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the perspective of legal certainty. The type of research used is normative legal research by collecting andanalyze legal material related to the issue to be discussed. As well as comparing several judge's decisions related to the one in question. The results of this study are that the Hand-Catching Operation is an Illegal Action or an arrest where this action can be a reason for carrying out a Pretrial, in which the meaning of Hand-Catching Operation (OTT) still does not have a clear meaning, legal basis and direction. Because the Hand-Catching Operation (OTT) does not have clear regulatory basis in Corruption Crimes, it follows from the juridical implications of the process of investigating Corruption criminal cases. The Hand-Catching Operation carried out by the Corruption Eradication Commission is also an act of Super Power because it is not contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP), so the concept of Hand-Catching Operation is still a question mark against the legal framework
Co-Authors Erham Amin, Muhammad Putra*, Eka Kurniawan Rabiyatul Adawiyah Suprapto Suprapto