Articles
<![CDATA[Proses Persidangan Putusan Hakim Terdakwa Mengalami Stres Berat Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pada Acara Pemeriksaan Biasa ]]>
<![CDATA[Erliyani*, Rahmida]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>;
<![CDATA[Mario, Alke]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak stres berat yang dialami oleh hakim dalam proses persidangan terhadap putusan terdakwa dalam perkara tindak pidana umum pada acara pemeriksaan biasa. Stres yang dialami oleh hakim dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan, serta dapat memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental hakim itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim yang terlibat dalam proses persidangan perkara tindak pidana umum pada acara pemeriksaan biasa. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan hakim mengalami stres berat dalam proses persidangan, seperti beban kerja yang tinggi, tekanan publik, dan tingginya tuntutan profesionalisme. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi strategi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi stres hakim dalam proses persidangan, seperti dukungan psikologis dan pengaturan waktu yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara) ]]>
<![CDATA[Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Barkatullah, Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.924 KB)
|
DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.12
<![CDATA[Tujuan penelitian ini Untuk menganalisa pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Wilayah Banjarmasin Utara dan kendala pendaftaran hak tanggungan tidak dilakukan secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Banjarmasin Utara. Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan, dengan cara mengumpulkan data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Dalam hal pelaksanaan pendaftaran setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yaitu, pada saat pendaftaran Hak Tanggungan secara manual dimana PPAT harus datang langsung ke kantor BPN untuk mewakili bank mengurus keseluruhan sampai diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan, kini tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap keabsahan dokumen - dokumen pendukung yang dimuat dalam sebuat surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik lebih cenderung pada kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan sistem elektronik.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri ]]>
<![CDATA[Nugroho, Kresno Adi]]>;
<![CDATA[Djumadi, Djumadi]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 1 No. 3 (2022): July-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.482 KB)
|
DOI: 10.32801/nolaj.v1i3.27
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) ketika dalam melakukan sebuah perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dan meminta mantan pekerja persuahaan tersebut menandatanganinya. Mantan pekerja tersebut merasa keberatan karena ada poin-poin yang didalam Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) merasa dirugikan sehinga perlu dikaji akibat yang ditimbulkan jika mantan pekerja tersebut menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement). Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji menganalisis Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dari perusahaan dapat mengakomodir asas keadilan dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila pekerja yang mengundurkan diri menolak menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dari perusahaan metode yang digunakan bersifat normatif yaitu mengkaji persoaln hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian Theoritical Research Hasil Penelitiannya adalah perlu adanya batasan yang jelas dalam Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) agar suatu perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan pekerja dapat memenuhi tujuan yang berlandaskan asas keadilan kedua Seharusnya si pekerja pada saat menandatangani perjanjian kerja pada awal memasuki perusahaan tersebut juga harus mempelajari apakah dalam isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa mengharuskan si pekerja menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dan Pengaturan mengenai Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) sendiri belum diatur secara eksplisit dan perjanjian ini pun mengacu pada asas kebebasan berkontrak sehingga ketika seorang pekerja mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan kompetitor, selama dalam perjanjian kerja tidak diatur demikian, maka hal itu tidak mengapa karena telah dijamin oleh ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Pramudiyana, Agustina Dewi]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i1.82
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah menganalisis Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang dapat menjadi dasar pada pembaharuan sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani dengan Hak Tanggungan dan Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur penerima hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis.Hasil penelitiannya adalah pertama, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan belum dapat diterapkan pada pembaharuan sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani dengan Hak Tanggungan karena ada hal-hal yang belum diatur. Diperlukan aturan baru tentang pembaharuan Hak Guna Bangunan khususnya bagi Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggunan dan pemasangan Hak Tanggungan kembali setelah dilakukan pembaharuan hak. Kedua, memperbaharui kembali perjanjian pokok dan juga Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan salah satu langkah yang dapat dijadikan alat untuk bisa melindungi bank selaku kreditur. Walaupun ini kelalaian bank selaku kreditur dalam hal habisnya Hak Guna Bangunan yang menyebabkan berakhirnya utang debitur, namun tetaplah kreditur perlu dilindungi mengingat masih ada utang yang harus dibayar oleh debitur.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DATA AGUNAN DEBITUR DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Amin, Muhammad Erham]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.100
<![CDATA[Pendaftaran Jaminan Fidusia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA menjadi sebuah kewajiban dan keharusan sebagai syarat perjanjian fidusia dan sebagai wujud implementasi asas publisitas. Dalam prosedur pendaftaran Fidusia secara online terdapat tahapan searching data (atau istilah dalam praktek adalah “beli data”) yang dibebani biaya sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,00). Apabila user memilih pilihan searching data tersebut, maka sejumlah data terkait agunan debitur akan muncul, seperti bentuk agunan, siapa yang menjadi kreditur, dan data nilai penjaminan. Menjadi sebuah pertanyaan ketika data agunan debitur dikaitkan dengan pihak bank selaku kreditur. Apakah data agunan yang dapat di akses oleh user yang terdiri dari Notaris, Korporat (terdiri dari bank dan non bank) dan Retail (terdiri dari perorangan dan badan usaha) merupakan bagian dari keterangan rahasia bank? Data debitur dalam ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam UU Perbankan hanya dapat dibuka kepada pihak pihak tertentu dengan sebab yang tertentu pula. Oleh karena itu perlu kajian terhadap data agunan debitur dalam kaitanya dengan ketentuan rahasia perbankan dan perlindungan terhadap bank, karena hal ini bersinggungan dengan perbankan selaku kreditur.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT KARIAS CONNECT VISION NO. 36/PDT.P/2021/PN/AMT) ]]>
<![CDATA[Annisya, Rizki]]>;
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.140-152
<![CDATA[Tujuan Penelitian Untuk menganalisis bagaimana bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUPT. dan apa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan organ PT yang meniadakan saham salah satu pemegang saham. Jenis Penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Hasil Penelitian Bahwa bukti kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas bentuk kepemilikan saham adalah akta pendirian. Di dalam akta pendirian yang berisi anggaran dasar perusahaan tercantum pemilik saham, berapa lembar atau persen saham dan nilai saham. Kedua Langkah Hukum yang dilakukan terhadap Perbuatan organ Perseroan terbatas dilakukan dengan dua langkah yang pertama melalui perdata yang dapat ditempuh terhadap organ perseroan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan dalam pasal 138 ayat (1) angka b UUPT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Yang kedua dengan hukum pidana, organ perseroan terhadap perbuatan salah satu organ perseroan yang melakukan perbuatan tersebut dapat dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia ]]>
<![CDATA[Akbar, M. Ilham]]>;
<![CDATA[Barkatullah, Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i4.1868
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari manipulasi pasar oleh whale dan bentuk perlindungan hukum bagi investor korban rug pull di Indonesia. Penelitain ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi whale menghadapi kekaburan hukum, karena ketiadaan definisi formal dalam peraturan spesifik aset kripto, sehingga penegakannya bergantung pada konsep umum perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap korban rug pull ditemukan sangat tidak memadai akibat adanya kekaburan hukum, di mana peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur subjek hukum pengembang proyek maupun sarana transaksi modern seperti platform Decentralized Finance (DeFi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum saat ini belum memberikan perlindungan yang efektif dan merekomendasikan dua hal: (1) penerbitan peraturan teknis oleh OJK untuk mengatasi manipulasi pasar; dan (2) pembentukan undang-undang baru yang komprehensif tentang aset digital dengan mengadopsi model internasional untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.]]>
<![CDATA[Function Of Notary In The Appointment Of Extra-Marital Children As Testamento Heirs ]]>
<![CDATA[Sari, Emala]]>;
<![CDATA[Gozali, Djoni Sumardi]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.226
<![CDATA[In inheritance law, it has been regulated regarding inheritance for extra-marital children differently in accordance with the principles regulated by civil inheritance law which certainly rests on justice. In a condition where an extra-marital child who does not get recognition, can get inheritance through testamentair or will. The granting of a will containing efrstelling in the form of an openbaar testament to an unrecognized extra-marital child is an effort to fulfill a sense of justice. Justice is basically a relative thing, which does not always have to be the same, something can be said to be fair if it has done something according to the appropriate provisions. As the concept of distributive justice put forward by Aristotle, namely justice that gives everyone a portion according to their achievements. This legal research method is normative legal research. The approaches in this research are statutory, and conceptual approaches. The results of this study state that wills containing efrsteling against unrecognized extra-marital children in the form of openbaar terstamen have provided a sense of justice. This is because the Openbaar testament to an unrecognized extra-marital child has fulfilled the provision of rights to all heirs including extra-marital children who get a share in the inheritance, in other words, the principle of justice has been fulfilled due to the openness of the testator made before a notary and in the presence of witnesses. The notary plays a role in providing legal counseling to the person who will make a testament on an extra-marital child. The granting of Openbaar Testamen to extra-marital children has fulfilled a sense of justice. This is because the Openbaar Testament is an open form of testament so that the child outside of marriage can know the part to which he is entitled.]]>
