Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KAMPUNG ADAT KASEPUHAN GELAR ALAM KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI Sonjaya, Tarya; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4900-4908

Abstract

            Masyarakat adat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indoensia. Keberadaan masyarakat adat telah ada semenjak negara republik Indonesia berdiri, bahkan masyarakat adat telah berdiri ratusan tahun kebelakang. Sebagai masyarkaat yang telah ada sejak ratusan tahun maka tentu saja mereka telah memiliki tata aturan atau norma tersendiri dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan. Masyarkaat adat kasepuhan gelar alam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini. Secara geografis kampung adat kasepuhan gelar alam berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Dalam aturan masyarakat adat kasepuhan Gelar alam terdapat sebuah kearifan dimana dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Jika kita amati penyelesaian permasalahan melalui prinsip kekeluargaan merupakan mekanisme dari restorative justice yang kita kenal pada saat ini.            Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarkat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative.            Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa masyarakat adat kasepuhan gelar alam telah memiliki tata norma dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan khususnya masalah pidana, dimana dalam penyelesaian permasalahan, masyarakat adat kasepuhan gelar alam lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, sehingga berbagai macam perselisihan selalu diselesaikan dengan jalur perdamaian tanpa melibatkan aparat penegak hukum
IMPROVING UNDERSTANDING OF AGRARIAN LAW FAMILY LAW AND CRIMINAL LAW AMONG THE COMMUNITIES OF CILEUNSING AND MARGALAKSANA VILLAGES CIKAKAK SUB-DISTRICT SUKABUMI REGENCY Warsudin, Dudi; Hamid, Hayatun; Ayu Ghandari, R.Pursita; Sonjaya, Tarya; Kuspiana, Yana; Silaban, Benget; Solihin, Jajang; Kurnia P, Anthon; Mulyati, Novi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 9 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i9.3620-3630

Abstract

Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kecamatan yang sangat dekat dengan garis Pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Letak kecamatan Cikakak yang cukup terpencil dikarenakan cukup jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat dari Kecamatan tersebut rata-rata masih belum mengenyam pendidikan tinggi. Realita tersebut menyebabkan masyarakat Kecamatan Cikakak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya saja masyarakat Kecamatan Cikakak khususya Desa Cileungsing dan Margalaksana belum mengetahui tentang Bagaimana Mekanisme Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat, Belum mengetahui tentang pertanahan khususnya terkait pengelolaan hak guna usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Masyarakat Desa Cileungsing dan Desa Margalaksana belum mengetahui dan memahami proses hukum khususnya dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses hukuk di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut Adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam dan hukum barat, meningkatkan pemahaman terkait hukum agararia khususnya yang berhubungan dengan gadai tanah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses hukum acara pidana baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan dan pendampingan (bimbingan secara teknis). Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh tim dosen dan perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi adalah dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Waris, hukum agraria, dan hukum acara pidana. Sedangkan pendampingan atau bimbingan teknis yang dilakukan adalah membuka posko konsultasi dan pelayanan advokasi bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum.
STUDI TEORITIS PENDEKATAN ASOSIASI DIFERENSIAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI SUKABUMI Sonjaya, Tarya; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i8.2025.3644-3652

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam potensi sumber daya alam. Potensi tersebut akan menjadi sarana utama dalam rangka mennigkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tentu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yag berkualitas. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi para generasi muda akan sangat terhambat jika generasi muda Indonesia telah terpapar penyalahgunaan narkotika. Upaya refresif serta persuasive telah banyak dilakukan oleh pemerintah akan tetapi Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih saja terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan secara khusus yang lebih meneliti terkait bagaimana terjadinya interaksi sosial antara remaja sehingga dapat terjerat penyalahgunaan narkotika.            Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.            Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa perlu adanya pendekatan secara khusus terkait penangguangan penyalahgunaan narkotika di kalagan remaja khususnya di wilayah Sukabumi. Pendekatan tersebut lebih kepada mencegah adanya interaksi sosial yang dapat mengarah pada perbuatan penyelahgunaan narkotika.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ASUSILA ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Sonjaya, Tarya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4561-4570

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain kebutuhan yang bersifat material, manusia juga memiliki kebutuhan yang bersifat  biologis. Dalam kondisi normal, kebutuhan biologis dapat dipenuhi oleh pasangan suami istri dalam berkehidupan rumah tangga. Hal tersebut tentu akan berbeda jika terjadi pada seorang tahanan yang jauh dari pasangan hidupnya. Kebutuhan biologis yang tidak bisa tersalurkan menyebabkan seorang tahanan rentan untuk melakukan pelecehan seksual kepada tahanan yang lain. Hal inilah yang terjadi di lapas warungkiara Kabupaten Sukabumi. Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual antar tahanan dilapas  salah satunya adalah tidak diberikannya fasilitas cuti atau tidak ada fasilitas ruangan khusus yang disediakan oleh pihak lapas agar para tahanan bisa melepas rindu dengan pasangannya
EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KAMPUNG ADAT KASEPUHAN GELAR ALAM KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI Sonjaya, Tarya; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4900-4908

Abstract

            Masyarakat adat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indoensia. Keberadaan masyarakat adat telah ada semenjak negara republik Indonesia berdiri, bahkan masyarakat adat telah berdiri ratusan tahun kebelakang. Sebagai masyarkaat yang telah ada sejak ratusan tahun maka tentu saja mereka telah memiliki tata aturan atau norma tersendiri dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan. Masyarkaat adat kasepuhan gelar alam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini. Secara geografis kampung adat kasepuhan gelar alam berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Dalam aturan masyarakat adat kasepuhan Gelar alam terdapat sebuah kearifan dimana dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Jika kita amati penyelesaian permasalahan melalui prinsip kekeluargaan merupakan mekanisme dari restorative justice yang kita kenal pada saat ini.            Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarkat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative.            Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa masyarakat adat kasepuhan gelar alam telah memiliki tata norma dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan khususnya masalah pidana, dimana dalam penyelesaian permasalahan, masyarakat adat kasepuhan gelar alam lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, sehingga berbagai macam perselisihan selalu diselesaikan dengan jalur perdamaian tanpa melibatkan aparat penegak hukum