Garuda - Garba Rujukan Digital

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA KENAKALAN REMAJA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Warsudin, Dudi; Heryanto, Budi; Hamid, Hayatun
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.22247

Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga serta kenakalan remaja. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat di identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum menegtahui tentnag cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga dan Kenakalan remaja. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Keluruhan Sindang Palay , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum menegtahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.

PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL CONSTITUTION QUESTION BAGI TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Warsudin, Dudi; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4823-4829

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus memperoleh perlindungan. Selain itu pula hak asasi manusia merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati oleh manusia lainnya. Begitu pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dicantumkan di dalam isi konstitusi suatu negara. Di negara republik Indonesia perlindungan terhadap hak asasi manusia telah tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia maka negara republik Indonesia membentuk sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu melakukan uji materi terhadap Undang-Undang yang disinyalir bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada satupun warga negara republik Indonesia yang merasa di rugikan oleh Undang-Undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama ini pengajuan uji materi terhada Undang-Undang yang diras amerugikan masyarakat hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Namun bagaimana jika yang melakukan permohonan uji materi tersebut adalah seorang tersangka atau terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum. Realita yang telah penulis uraikan belum pernah terjadi daam sistem peradilan pidana di Indonesia., oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang berkaitan dengan constitution questions yang menjadi pengembangan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan pengembangan kewenangan yaitu constitution questions sehingga hak asasi manusia dari seorang tersangka atau terdakwa dapat tetap terlindungi serta menjaga agar pasal-pasal yang didakwakan kepada seorang terdakwa tidak melanggar hak asasi manusia dari si terdakwa itu sendiri.

IMPROVING UNDERSTANDING OF AGRARIAN LAW FAMILY LAW AND CRIMINAL LAW AMONG THE COMMUNITIES OF CILEUNSING AND MARGALAKSANA VILLAGES CIKAKAK SUB-DISTRICT SUKABUMI REGENCY Warsudin, Dudi; Hamid, Hayatun; Ayu Ghandari, R.Pursita; Sonjaya, Tarya; Kuspiana, Yana; Silaban, Benget; Solihin, Jajang; Kurnia P, Anthon; Mulyati, Novi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 9 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i9.3620-3630

Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kecamatan yang sangat dekat dengan garis Pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Letak kecamatan Cikakak yang cukup terpencil dikarenakan cukup jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat dari Kecamatan tersebut rata-rata masih belum mengenyam pendidikan tinggi. Realita tersebut menyebabkan masyarakat Kecamatan Cikakak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya saja masyarakat Kecamatan Cikakak khususya Desa Cileungsing dan Margalaksana belum mengetahui tentang Bagaimana Mekanisme Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat, Belum mengetahui tentang pertanahan khususnya terkait pengelolaan hak guna usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Masyarakat Desa Cileungsing dan Desa Margalaksana belum mengetahui dan memahami proses hukum khususnya dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses hukuk di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut Adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam dan hukum barat, meningkatkan pemahaman terkait hukum agararia khususnya yang berhubungan dengan gadai tanah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses hukum acara pidana baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan dan pendampingan (bimbingan secara teknis). Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh tim dosen dan perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi adalah dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Waris, hukum agraria, dan hukum acara pidana. Sedangkan pendampingan atau bimbingan teknis yang dilakukan adalah membuka posko konsultasi dan pelayanan advokasi bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum.

PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL CONSTITUTION QUESTION BAGI TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Warsudin, Dudi; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4823-4829

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus memperoleh perlindungan. Selain itu pula hak asasi manusia merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati oleh manusia lainnya. Begitu pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dicantumkan di dalam isi konstitusi suatu negara. Di negara republik Indonesia perlindungan terhadap hak asasi manusia telah tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia maka negara republik Indonesia membentuk sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi.Â Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu melakukan uji materi terhadap Undang-Undang yang disinyalir bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada satupun warga negara republik Indonesia yang merasa di rugikan oleh Undang-Undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama ini pengajuan uji materi terhada Undang-Undang yang diras amerugikan masyarakat hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Namun bagaimana jika yang melakukan permohonan uji materi tersebut adalah seorang tersangka atau terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum. Realita yang telah penulis uraikan belum pernah terjadi daam sistem peradilan pidana di Indonesia., oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang berkaitan dengan constitution questions yang menjadi pengembangan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan pengembangan kewenangan yaitu constitution questions sehingga hak asasi manusia dari seorang tersangka Â atau terdakwa dapat tetap terlindungi serta menjaga agar pasal-pasal yang didakwakan kepada seorang terdakwa tidak melanggar hak asasi manusia dari si terdakwa itu sendiri.

IMPLIKASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN BANDUNG UTARA DI HUBUNGKAN DENGAN KONSEP TATA RUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TATA RUANG Warsudin, Dudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3696-3705

Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantara tujuan utama dalam pendirian suatu negara adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya dapat dicapai dari hal-hal yang bersifat materi saja seperti penghasilan yang tinggi, namun kesejahteraan bagi masyarakat diberikan melalui pemberian lingkungan hidup yang sehat. Keberadaan lingkungan hidup yang sehat dapat diraih dengan menerapkan konsep tata ruang yang baik dan benar sehingga ekosistem alam dapat berjalan secara seimbang. Kerusakan ekosistem alam tidak hanya dapat terjadi dikarenakan adanya ulah-ulah tangan manusia namun dapat juga terjadi dikarenakan kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil kebijakan oleh Pemerintag yang berwenang. Salah satu contoh kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh kesalahan pengambilan kebijakan adalah dengan adanya fenomena alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Dampak negatif dari alih fungsi lahan tersebut salah satunya adalah bencana kekeringan pada musim kemarau dan bencana banjir di musim hujan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara telah menimbulkan bencana diantaranya kekeringan di musim kemarau serta bencana banjir pada saat musim hujan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search