Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi (Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 07/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) Zulfikar, Raden Viqi Maulana Ihsan; Achmad, Suparji; Suartini
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7102

Abstract

Uang pengganti tambahan dalam perkara korupsi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan menjadi tuntutan tambahan yang digabungkan dengan hukuman pokok. pada dasarnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dicegah dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. berdasarkan penelitian yang berjudul kedudukan uang pengganti pada kasus korupsi (analisa putusan pengadilan nomor: 07/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode penelitian hukum normatif" (yati nurhayati, & ifrani, 2021) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan hanya mengandalkan data sekunder untuk memperoleh data yang valid. penelitian ini mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif, di mana hasil yang diperoleh diterima kebenarannya dan disimpulkan secara khusus, sementara penalaran induktif memperkaya tulisan dengan bukti yang ada. oleh karena itu, penalaran deduktif dan induktif berfungsi untuk mengembangkan kemampuan secara seimbang dan menarik kesimpulan secara umum. penjatuhan uang pengganti ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan negara ke keadaan semula, sekaligus memberikan efek jera kepada terdakwa korupsi.
Legal politics of criminal law against the revival of death penalty as an alternative punishment in the new criminal code Kadir, Abdul; Santiago, Faisal; Achmad, Suparji; Redi, Ahmad
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 9 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i9.902

Abstract

The reform of the death penalty into an alternative crime in the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023 pertaining to the Criminal Code) is a long-standing agenda that has been launched by the Indonesian Government. This paper aims to analyze how Indonesian criminal law is currently enforced to determine how it will be implemented in the future. This research focuses on the politics of criminal law and basic freedoms regarding the reform of capital punishment into an alternate crime in Law No. 1 of the Republic of Indonesia (KUHP) 2023. The study is based on literature studies and documentation. The results of this study show that, despite the fact that KUHP is primarily intended to protect society, its application should be cautious and targeted at the offender; consequently, it must be selective, and there should be provisions for conditional death sentences or delaying the execution of the penalty.