Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BARANG SITA EKSEKUSI DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI Nurjannah, Miftah; Artina, Dessy; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Prosecutor’s execution auction come from found items and looted itemsrelated to evidence in criminal cases. The Prosecutor’s office is executor of courtdecisions that have been determined for evidence that has been decided to be returned,confifcated for destruction, confiscated for the state or auctioned.The type of research used is sociologicalresearch, using primary data obtaineddirectly at the research location throughdirect interviews with related parties andssecondary data obtained by means of library research in the form of books, scientificworks, related documents and internet sites related to the research this. The porposeof thisresearch is to determine the imp;ementation of the evidence auction at the KuantanSingingi District Prosecutor’s Office based on Prosecutor’s Regulation Number 10 of2019 and then obstacles to the implementation of the Prosecutor’s Office evidenceauction.Based on the research results, it is clear that the auction process for the executionof confiscated goods carried out by the Kuantan Singingi District Prosecutor’s Officeshows that there are still obstacle in its implementation. Coordination between variousgovernment agencies requires time because determining the limit price for goods to beauctioned cannotbe determined directly without a physical inspection of the goods. Thelow interest of auction participants also influences the implementation of the auctionbecause the large number of auction participants determines whether or not the items tobe auctioned will sell.Keywords: Prsecutor’s Office, Auction, Evidence.

Pengaturan Electronic Voting ( E-Voting ) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu ) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia Junindri, M. Tegar; HB, Gusliana; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin. Pelaksanaan Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi suatu negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan dalam Pemilu konvensional seperti kesalahan dalam penandaan kertas suara dan lamanya proses perhitungan suara. Oleh karena itu, muncul gagasan Pemilu elektronik (e-voting) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. E-voting memiliki banyak keunggulan namun juga tantangan seperti kerentanan terhadap kecurangan. Perlu persiapan matang agar penerapan e-voting berjalan baik sesuai asas Pemilu. Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, fokus mengkaji mengenai perbandingan hukuman dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Adil Dalam Pemilu Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem E-voting dengan konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, akurat, konkret, serta transparan, sedangkan pengaturan hukum terhadap pemilu melalui e-voting perlu memperhatikan kedudukan putusan MK dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang setara dengan UU sehingga berkekuatan hukum mengikat, dengan contoh putusan MK nomor 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU no. 32 tahun 2004, PP pengganti UU no. 1 tahun 2014, UU no. 11 tahun 2008, dan perbup tentang pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.

Analisis Yuridis Pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional Rinaldi, Rahmi; Haryono, Dodi; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan kewenangan tidak sedikit kepada Presiden. Salah satu kewenangannya adalah menetapkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, karena negara itu tidak selamanya dalam kondisi normal/damai/stabil. Pada saat kondisi sebaliknya Presiden sebagai kepala negara diberi kewenangan secara konstitusional untuk menetapkan keadaan bahaya dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Keabsahan pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional dan Penetapan status bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa syarat formil dan materil pembentukan Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional dapat dinyatakan sah dan Penetapan penyebaran Covid 19 sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan Bencana, yang berwenang menetapkan status bencana nasional dan daerah adalah pemerintah. Normatifnya, penetapan status dan tingkat bencana harusnya ditetapkan berdasarkan indikator yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (2) huruf c yang mana mengamanatkan dibentuknya Perpres yang memuat indikator dalam penentuan tingkatan bencana, tetapi sampai saat ini perpres yang diamantkan tersebut belum terbit. indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

POLITIK HUKUM KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN WARGA NEGARA PERKARA NON LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Vitari, Jihan Aqila; Haryono, Dodi; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pasal 87 huruf (a)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merubahbanyak aspek termasuk kewenangan mengadili dari PTUN terhadap tindakan faktualsebagai salah satu perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh pemerintah atauOnrechmatige Overheidsdaad (OOD). Meskipun telah ditegaskan tentang kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili gugatan OOD tindakan faktual, padapraktiknya seperti nomor 262/Pdt.G/2021/PN. Pbr, masyarakat maupun aparat penegakhukum masih mengajukan, menerima, bahkan mengadili Gugatan OOD tindakan faktual diPeradilan Umum karena belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakankompensi absolut gugatan Citizen lawsuit terkhusus perkara non lingkungan hidup.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitiankepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yangmemiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakansumber data sekunder yang terdiri dari bahan buku primer, sekunder, dan tersier. Penelitianini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif.Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapakesimpulan yang diperoleh yaitu: Pertama Perkembangan OOD sebagai objek sengketaberirisan dengan perluasan kewenangan PTUN melalui Pasal 85 dan 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diikuti SEMANomor 1 tahun 2016 atas tindakan faktual serta adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2019yang mengalihkan kewenangan Peradilan Umum kepada PTUN atas OOD. timbulpersinggungan karena tindakan faktual meskipun tidak ditujukan untuk berakibat hukumnamun harus dilakukan secara tidak menimbulkan kerugian sehingga tidak bertentangandengan Pasal 1365 KUH Perdata bagi pihak lain yang mana pertimbangan akan timbulnyakerugian akibat tindakan faktual pemerintah menjadi salah satu unsur utama OOD. Kedua,pasca Pasal 87 huruf a UU AP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 perkara non lingkunganhidup yang digugat dengan mekanisme Citizen Lawsuit idealnya menjadi kewenanganPTUN karena pada dasarnya gugatan dengan mekanisme Citizen Lawsuit baik terkaitperkara lingkungan hidup maupun non lingkungan hidup akan mempersoalkan tindakanfaktual pemerintah seperti kelalaian atau pengabaian yang karena tindakan pemerintahtersebut merugikan masyarakat.Kata Kunci: Citizen lawsuit, Kewenangan, PTUN

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Simanjuntak, Eben Haizer; Firdaus, Emilda; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In order to realize the availability of accessibility of transportation facilities and infrastructurefor people with disabilities, a full understanding of policy makers is still needed both in the center and inthe Pekanbaru City area. There are still many public facilities and infrastructure that need attention.People with disabilities have the same right to mobility in order to fulfill their daily activities. Providingaccessibility for people with disabilities is an obligation, not a compulsion. Article 17 paragraph (1) of theRiau Provincial Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Peoplewith Disabilities states that every person with disabilities has the right to the provision of accessibility inthe utilization and use of public facilities and infrastructure, the environment and transportation facilitiesand infrastructure.This type of research is sociological legal research, because it is based on field research,namely by collecting data through interviews, questionnaires, and literature studies, reviews related to theproblems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This research was conducted atthe Pekanbaru City Transportation Service, the Pekanbaru City Social Service, while the population andsample were all parties related to the problem being studied. This research uses qualitative data analysisand produces descriptive data.From this study, it can be concluded that the implementation of the fulfillment of the rights ofpersons with disabilities in the use of transportation facilities and infrastructure has not been runningoptimally. Inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of the rights of persons with disabilitiesin the use of transportation facilities and infrastructure are due to inadequate budget factors, unpublishedsupporting regulations, weak human resources, limited facilities and infrastructure, and lack ofsocialization, education and supervision from the Pekanbaru City Social Service and the Pekanbaru CityTransportation Service. Efforts made by the Pekanbaru City Government through the Pekanbaru CityTransportation Service in implementing the fulfillment of the rights of persons with disabilities are toincrease the procurement and renovation of special road signs/markings for persons with disabilities,provide bus stops and terminals that are more friendly to persons with disabilities.Keywords: Disability, Implementation of Regional Regulations, Transportation Facilities andInfrastructure

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search