Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora Mendapo: Journal of Administrative Law RIO LAW JURNAL
Febrian, Rifqi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI: PENGATURAN PENGUAATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI Yarni, Meri; Netty, Netty; Arfa, Nys; Febrian, Rifqi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.22537

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Penelitia ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.. dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI Febrian, Rifqi; Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8870

Abstract

Tujuan dari penelitian Ini adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi adalah untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. melalui mediasi dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian mediasi  yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi  dan Ukm Kota Jambi. Mediasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya Mediasi dilakukan untuk mencapai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi , Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada dinas Tenaga kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi dari tahun 2017 sampai 2019 tidak semuanya mencapai kesepakatan dengan membuat perjanjian Bersama hanya 60 % yang dapat dilakukan  dan anjuran 20% dan tutup kasus 20%.Penelitian ini diharapkan agar mediator ditambah karena hanya 2 mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm dan Kota Jambi karena lebih kurang 1.700 Kasus dan tidak sebanding. Disamping para pihak harus Kooperatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan diharapkan memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Yarni, Meri; irwandi, Irwandi; Febrian, Rifqi; Amada, Khofifh Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1327

Abstract

AbstrakKeputusan DPR memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M., hakim konstitusi dalam masa jabatan dan menggantinya dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menuai banyak pro dan kontra baik dari kalangan hukum maupun dalam masyarakat. Pemberhentian Hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai pengganti dilakukan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Keputusan DPR tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi, serta menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi. Akan tetapi DPR menganggap bahwa tindakan DPR memberhentikan hakim konstitusi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana DPR mengartikan atas dasar wewenang mengajukan hakim konstitusi DPR dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diajukannya. Tulisan  ini membahas mengenai aspek yuridis pemberhentian hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode  yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil  menunjukkan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan DPR tidak memiliki wewenang memberhentikan hakim konstitusi disamping itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR menabrak ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: DPR, Pengangkatan/Pemberhentian, Hakim Konstitusi.
Co-Authors Amada, Khofifh Rizki Fitria Fitria Irwandi Irwandi Meri Yarni Netty Netty Nys Arfa