Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI: URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Yulia, Yulia Monita; Najemi, Andi; Arfa, Nys
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.21931

Salah jenis tindak pidana korupsi yang banyak juga terjadi adalah gratifikasi yang banyakterjadi dalam birokrasi. Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negara ataupenyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dari berbagai cara yang diimplementasikan dalam hal pemberantasan korupsitermasuk tindak pidana gratifikasi, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan bebanpembuktian yaitu beban pembuktian dilimpahkan kepada terdakwa dan proses pembuktian inihanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik, serta bagaimana cara pengaturannya dalam UU korupsi saat ini, yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengaturannya, karena jika pengaturan tidak tepat akan sulit untuk diterapkan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah perangkat hukum sudah cukup memandai untuk di terapkan pada pelaku tindak pidana korupsi terutama gratifikasi. Permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi menurut UU Korupsi ? dan Bagaimana pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi yang lebih tepat ? Untuk menjawabpermasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Â ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier beserta sumbernya. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa sudah ada pengaturan dalam UU Korupsi saat ini, namun masih ada permasalahan dan perlu ada pembaharuan hukum pidana ke depan berkaitan dengan jenis tindak pidana korups yg bisa diterapkan pembalikan beban pembuktian, cara dan bentuk pembalikan beban pembuktian tersebut harus diatur lebih tepat lagi. Â Jika pengaturan untuk baik dan tepat maka pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bisa diterapkan

PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI: PENGATURAN PENGUAATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI Yarni, Meri; Netty, Netty; Arfa, Nys; Febrian, Rifqi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.22537

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Penelitia ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.. dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya? Pradea, Regina; Haryadi, Haryadi; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31794

This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems worldwide are mental and mental disorders. People with mental disorders (ODGJ) experience stigmatization and discrimination which makes them easy victims of acts of violence. In Indonesia, there are around 2.5 million people who experience mental disorders and about 60% of them are at risk of experiencing violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Legal protection will also be provided to ensure the rights of people with mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about all forms of legal protection for people with mental disorders (ODGJ). Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban. Masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian artikel ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Individu yang menjadi korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan untuk memastikan hak-hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa (OMGJ) terlindungi. Sebagai korban belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prayoga, Dimas; usman, Usman; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.37252

This article aims to find out and analyze the legal provisions for the criminal act of insulting the President and Vice President and to find out and analyze the urgency for the government to re-establish the article on insulting the President and Vice President. This article discusses the legal provisions governing the criminal act of insulting the President and Vice President and whether it is urgent for the government to re-establish this article. The type of research used is normative juridical. The results of the research show that the legal provisions for the insult article are contained in Article 310-321 of the Criminal Code, Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 134, Article 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code. Currently it is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which consists of Article 218 Paragraphs (1) and (2), Article 219 and Article 220 Paragraphs (1) and (2). The government's urgency regarding the insult article is that the president is a symbol of the state, insult is a disgraceful act, it is felt odd if insulting the president is not regulated. Therefore the suggestion put forward is to remove the article on insulting the President and Vice President in accordance with the decision of the Constitutional Court, because the decision of the Constitutional Court is final and binding ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas 1). Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden? serta 2). Apakah urgensi pemerintah menetapkan kembali pasal tersebut?. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: 1). Ketentuan hukum pasal penghinaan terdapat pada Pasal 310-321 KUHP,Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Saat ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdiri dari Pasal 218 Ayat (1), dan (2), Pasal 219, dan Pasal 220 Ayat (1) dan 2). Urgensi pemerintah tentang pasal penghinaan yaitu presiden merupakan simbol negara, penghinaan merupakan perbuatan tercela, dirasakan janggal kalau penghinaan presiden tidak diatur. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu untuk menghapus pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan putusan Mahkamah Konsitusi bersifat final dan mengikat.

Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Sekolah Dasar di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Arfa, Nys
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: â€œAnak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depanâ€. Salah satu permasalahan anak adalah mengenai penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang pada awal mula penggunaannya bertujuan untuk memnuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, kini keberadaannya menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya anak karena disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini yang menjadi dasar dari tim pengabdian pada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan tujuan siswa yang mengikuti penyuluhan hukum dan sosialisasi UU Narkotika yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi di Sekolah Dasar di Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi mengetahuinya tentang bahaya narkotika dan bisa memberikan pemahaman dan penyebaran informasi kepada para guru hingga bisa dicegah untuk melakukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang Narkotika atau juga mencegah anak didik jadi korban narkotika yang bisa merusak masa depan anak salah satunya.

Uji Model Pengukuran Radikalisme Studi Implementasi Terhadap Kemahasiswaan usman, usman; Sudarti, Elly; Arfa, Nys; Hernando, Riski
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.37903

Mengurai Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Napi Anak Sebagai Bandar Narkotika: Tepatkah? Arfa, Nys; Imam, Tri; Usman, Usman; Adamy, Zulham
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.37937

This article aims to find out and analyze the pattern of developing child prisoners as narcotics dealers as well as the obstacles in fulfilling the rights of prisoners at the Muara Bulian Class II Special Children's Correctional Institution. Children as criminals, especially narcotics abusers, are not only users for themselves but also as narcotics dealers. The threat of punishment for narcotics dealers is certainly different from that for self-abusers due to the normative aspect of actions carried out by carrying out activities of distributing, circulating or abusing narcotics in large quantities. Therefore, it is necessary to study the pattern of developing children as narcotics dealers in the special correctional institution for class II children in Muara Bulian. As empirical juridical research, this article refers to looking at the operation of law in society. The results of this research show that the development of child prisoners at the Muara Bulian Class II Special Children's Penitentiary receives guidance, supervision, mentoring, education and training as well as other rights in accordance with statutory provisions that apply to all types of criminal acts, except for criminal convicts. terrorism. The mixing of child prisoners with youth prisoners is an obstacle in the development of prisoners, apart from affecting the fulfillment of the rights of children assisted, this will also affect the ongoing development activities which are vulnerable to intimidation by youth prisoners. Therefore, looking at the types of crimes and the effects of crimes committed by children, of course the crimes of children as narcotics dealers must receive serious attention regarding appropriate training patterns. It is necessary to carry out special coaching patterns such as separating special cells between children as dealers and children as other abusers, seen from the crime aspect in order to maximize the coaching carried out, including the coaching pattern for children and youth, which in practice still occurs. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pembinaan narapidana anak sebagai bandar Narkotika serta kendala dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian. Anak sebagai pelaku kejahatan khususnya penyalahguna narkotika bukan hanya sebegai pengguna untuk diri sendiri namun juga sebagai bandar narkotika. Ancaman hukuman bagi bandar Narkotika tentu berbeda dengan penyalahguna bagi diri sendiri dikarnakan aspek norma perbuatan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Oleh karna itu perlu dikaji bagaimana pola pembinaan anak sebagai bandar narkotika di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Muara bulian. Sebagai penelitian yuridis empiris, artikel ini mengacu kepada melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian mendapatkan bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, dikecualikan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Bercampurnya narapidana anak dengan narapidana pemuda menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana, selain mempengaruhi pemenuhan hak anak binaan hal ini juga akan berpengaruh pada kegiatan pembinaan yang berlangsung yang rentan intimidasi oleh narapidana pemuda. Oleh karna itu dilihat dari jenis kejahatan serta efek dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, tentunya kejahatan anak sebagai bandar narkotika harus mendapatkan perhatian serius bagaimana pola pembinaan yang tepat. Perlu dilakukannya pola pembinaan khusus seperti pemisahan sel khusus antara anak sebagai bandar dengan anak sebagai penyalaguna lainnya dilihat dari aspek kejahatan guna memaksimalkan pembinaan yang dilakukan termasuk pola pembinaan anak serta pemuda yang secara praktek masih terjadi khususnya di LPKA Muara Bulian.

Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa di Desa Delima Prasna, Adeb Davega; Yarni, Meri; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys; Syelvita, Rema; Irwandi, Irwandi
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 11 (2025): September
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/apb6nb51

Artikel ini membahas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara partisipatif, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam teknik perancangan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat terbentuk tata kelola desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Shift of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Towards Realizing The Welfare of The People Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Nys Arfa; Pahlefi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6185

This research has the purpose to: This research is motivated by the absence of a supervision system for oil mining permits and the occurrence of norm shifts in criminal sentencing for unauthorized oil mining offenses, resulting in a lack of clarity in procedures and processes regarding the imposition of criminal sanctions. The issues in this research are as follows: (1) How is the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Framed to Achieve the Welfare of the People? (2) Can the Shift in Norms Regarding the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Contribute to the Welfare of the People? Research Methodology: (1) Normative juridical research type. Analysis of Legal Materials: The obtained legal materials are inventoried and subsequently analyzed qualitatively, providing descriptions of results that prioritize the quality of legal materials. The method of legal material analysis employed is systematic interpretation. Drawing conclusions from the analysis results is conducted using the deductive method, which involves inferring research outcomes from general principles to specific instances. The intended results include discovering a formulation regarding a supervision system for oil mining permits and elaborating on the concept of shifting criminal liability in imposing penalties for unauthorized oil mining offenses, resulting in the lack of clarity regarding procedures and processes for imposing criminal sanctions. This research has the purpose to: This research is motivated by the absence of a supervision system for oil mining permits and the occurrence of norm shifts in criminal sentencing for unauthorized oil mining offenses, resulting in a lack of clarity in procedures and processes regarding the imposition of criminal sanctions. The issues in this research are as follows: (1) How is the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Framed to Achieve the Welfare of the People? (2) Can the Shift in Norms Regarding the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Contribute to the Welfare of the People? Research Methodology: (1) Normative juridical research type. Analysis of Legal Materials: The obtained legal materials are inventoried and subsequently analyzed qualitatively, providing descriptions of results that prioritize the quality of legal materials. The method of legal material analysis employed is systematic interpretation. Drawing conclusions from the analysis results is conducted using the deductive method, which involves inferring research outcomes from general principles to specific instances. The intended results include discovering a formulation regarding a supervision system for oil mining permits and elaborating on the concept of shifting criminal liability in imposing penalties for unauthorized oil mining offenses, resulting in the lack of clarity regarding procedures and processes for imposing criminal sanctions.

Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda) Fikri, Ahmad; Usman, Usman; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48426

This study aims to determine, analyze, and compare the provisions of social work punishment in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with the social work punishment system implemented in the Netherlands. This research is a normative juridical legal study using a statutory, conceptual, and comparative approach. Social work punishment is a form of alternative punishment given to perpetrators of minor crimes as a substitute for short-term imprisonment or fines. The results of the study indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize social work punishment as an alternative punishment instrument. However, the Netherlands has a more mature system through implementing regulations and a structured supervisory mechanism, while Indonesia has not yet established detailed implementation and supervision provisions. Therefore, it is necessary to immediately formulate implementing regulations and an adequate supervisory system in Indonesia so that social work punishment can be implemented effectively and the objectives of punishment, such as rehabilitation and social reintegration of prisoners, can be optimally achieved ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sistem pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mengakui pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif. Namun, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang melalui peraturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, sedangkan Indonesia belum menetapkan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan pelaksana dan sistem pengawasan yang memadai di Indonesia agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search