Articles
<![CDATA[APLIKASI TEKNOLOGI PUPUK ORGANIK DAN TEKNIK PEMANGKASAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI JAGUNG HIBRIDA DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Karman, Nurliani]]>;
<![CDATA[Boceng, Annas]]>
<![CDATA[ Jurnal BALIRESO Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal BALIRESO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.27 KB)
<![CDATA[Takalar an area of maize development in South Sulawesi. One of the District in Takalar is Galesong which has Gapoktan (unity of farmer groups) which consists of 28 farmer groups. Most farmers cultivate hybrid corn to meet the demand for raw materials for poultry feed. Production of farmers in this region is still low at an average of 3.94 tons per hectare is far below the potential of hybrid maize production is 10.0-13.0 tons per hectare. The low productivity of maize is caused by cultivation techniques are not optimal for examples fertilization rely on inorganic fertilizer alone, lack irrigation water, which is not a optimal spacing, pests and diseases. Corn hybrids require large amounts of nutrients to achieve high production. However, the use of inorganic fertilizers, such as urea continuously for a long time on the ground can adversely affect the quality of the soil. The purpose of this program is to provide guidance to the partners in the group of farmers increase production of hybrid corn, reducing the use of inorganic fertilizers and the use of crop residues as organic fertilizer. The method applied in this program is to provide training and demonstration plots to farmers groups partners. Determination of farmer groups using purposive sampling method, the Romang Romang Sapiria Sapiria 1 and 2 as well as Paraikatte with three basic considerations of hybrid maize farming in the dry season. Each selected farmer groups 5 farmers to be trained. Before and after training are given a pre-test and post-test. Results of demonstration plots activities using organic fertilizers made farmers group partners can increase the production of hybrid corn is 10.8 tons per hectare. These results differ significantly from the average yield of farmers using inorganic fertilizers is 7.6 tons per hectare.]]>
<![CDATA[Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System ]]>
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739
<![CDATA[Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.]]>
<![CDATA[Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ]]>
<![CDATA[Dhil's Noviades]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.155 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7135
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan administrasi pemerintah desa dalam dibidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.]]>
<![CDATA[Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Netty Netty]]>;
<![CDATA[Budi Ardianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.445 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7138
<![CDATA[Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Provinsi Jambi agar upah yang dibayarkan sesuai dengan UMK, bahkan lebih tinggi dari UMK .Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upah sesuai UMP. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen, pendapat para ahli yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan terhadap sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bentuk pengawasan yang dilakukan Disnaker Provinsi Jambi berkaitan dengan pemenuhan UMK meliputi penyusunan rencana kerja, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan dengan skala prioritas yaitu perusahaan yang dianggap sering bermasalah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dicatat dan dibuat laporan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai UMK, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan dan bisa dilaporkan kepada Kepolisian sebagai langkah terakhir.]]>
<![CDATA[Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Latifah Amir]]>;
<![CDATA[Dhil's Noviades]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11532
<![CDATA[Suku Anak Dalam disingkat dengan SAD merupakan istilah yang diberikan di Provinsi Jambi yang diberikan kepada anak rimba. Dimana SAD ini mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia biasa , cara kehidupan mereka adalah nomaden ( tidak tetap ) mereka mempunyai pola kehidupan yang berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hutan dengan system perambahan hutan. Dengan berubahnya fungsi hutan pada saat ni maka kehidupan mereka sudah mulai terancam kareana hutan sebagai sumber kehidupan mereka sudah berubah menjadi hutan produksi. Dimana hutan produksi ini lebih menguntungkan pengelola. Dengan kondisi tersebut SAD sudah susah mencari sumber kehidupan terutama untuk kebutuhan makanannya. Pada saat ini SAD sudah mulai keluar dari hutan untuk mencari makan tetapi setelah mereka berbaur dengan kehidupan masyarakat biasa mereka tidak mampu untuk bekerja selain menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk makan. Melihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dimana pemerintah baik pusat maupun daerah harus tanggap dan tidak membiarkan mereka terlantar seperti ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang di lakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hokum terhadap SAD. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bias memberika kontribusi positif terhadap pemerintah daerah sebagi bahan pengkajian untuk membuat kebijakan perlindungan hokum terhadap suku anak dalam.]]>
<![CDATA[Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Netty Netty]]>;
<![CDATA[Irwandi Irwandi]]>;
<![CDATA[Ratna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15787
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014,selanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.. Pasal 2 ayat (1 dan 2) menentukan pembentukan desa dengan memperhatikan asal usul desa dan syarat yang sudah ditentukan. Menurut penelitian pendahuluan penulis, bahwa pelaksanaan administrasi desa pada pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku karena yang hasilnya belum mengayomi masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa. Implementasi penataan administrasi pemerintahan desa dan faktor apa dapat mempengaruhi pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan desa Kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan desa dan hukum administrasi desa, khususnya tentang fungsi pemerintah desa.(kepala desa) dalam penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan desa. Metode digunakan metode yuridis empiris (legal research) dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran tentang penataan administrasi desa dan pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif dan metode yuridis-empiris. Sumber data diambil dari data lapangan dan data sekunder dan primer. Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini , kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil yang diharapkan terlaksanaan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa. Kesimpulan: penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum berjalan karena ada beberapa kendala. Saran ,Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh ulu harus meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran sendiri untuk belajar dan memahami pelaksanaan administrasi desa demi majunya Desa yang dipimpinnya.. Luaran Hasil Penelitian: (1). Harapan terbentuknya administrasi desa yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. (2) Publikasi Ilmiah pada Jurnal LPPM Universitas Jambi.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Faizah Bafadhal]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>;
<![CDATA[Diana Amir]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2944
<![CDATA[Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.]]>
<![CDATA[Efek Metode Blansing dan Suhu Pengeringan Terhadap Mutu Tepung Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) ]]>
<![CDATA[Sabahannur, St]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Ralle, Andi]]>;
<![CDATA[Ikhsan, Muhammad]]>
<![CDATA[ AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian Vol 12 No 2 (2023): AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/jagritekno.2023.12.2.143
<![CDATA[Sweet potato is the sixth food crop in the world, containing high amounts of carbohydrates with a low glycemic index value. Sweet potatoes are easily damaged during storage, so their shelf life is short. Sweet potato processing into flour is an alternative to sweet potato preservation. Blanching and drying are two processing steps that have an impact on the quality of sweet potato flour. The study aimed to examine the effect of the blanching method and drying temperature on the quality of sweet potato flour. The study used a two-factor Completely Randomized Design. The first factor was the blanching method, which had two levels: steamed blanching and blanching by boiling. The second factor was the drying temperature of 50°, 60°, and 70°C. The results showed that sweet potatoes blanched using boiling and dried at 60°C produced good-quality sweet potato flour based on a yield value of 36.12%, carbohydrates of 70.44%, bulk density of 0.52 g/mL, moisture content of 0.34% and ash content of 3.3%. The assessment results of the color and aroma of sweet potato flour using the scoring method produced a yellowish-white flour color (score of 3.53) and a slightly distinctive aroma of flour (score of 3.46).]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI: PENGATURAN PENGUAATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Arfa, Nys]]>;
<![CDATA[Febrian, Rifqi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v7i1.22537
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Penelitia ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.. dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.]]>
<![CDATA[Hubungan Pengetahuan, Paritas Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Mariani, Mariani]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Inayah, Husnul Khatimatun]]>
<![CDATA[ An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Vol 10, No 2 (2023): AN-NADAA JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (DESEMBER) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/ann.v10i2.13074
<![CDATA[Data rekapan Puskesmas Amuntai Selatan menyebutkan bahwa selama tahun 2022 sebanyak 87 ibu hamil mengalami KEK dengan angka LILA <23,5%. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang gizi terhadap kejadian kekurangan energi kronik (KEK) di wilayah kerja Puskesmas Amuntai Selatan Tahun 2023. Metode penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi seluruh ibu hamil yang mengalami KEK di wilayah kerja Puskesmas Amuntai Selatan berdasarkan data Januari-April Tahun 2023 sebanyak berjumlah 116 orang. Sampel sebanyak 60 responden menggunakan teknik accidental sampling. Uji statistik menggunakan uji Chi Square Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami KEK sebanyak 32 orang (53,3%), sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 30 orang (50,0%), sebagian besar responden memiliki paritas tidak berisiko sebanyak 40 orang (66,7%). Ada hubungan pengetahuan ibu hamil (p-value=0,003) dan paritas ibu hamil (p-value=0,001) terhadap kejadian kekurangan energi kronik di Puskesmas Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023. Diharapkan Puskesmas dapat memberikan lebih banyak motivasi dan dorongan kepada ibu hamil untuk memperhatikan masa kehamilannya banyak mengkonsumsi nutrisi dan gizi dan memberikan pengetahuan tentang tanda bahaya, resiko dan cara mengatasi KEK selama kehamilan.]]>
