Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buana Ilmu Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Buana Pengabdian Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Farhan Asyhadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Jarak Pasar Modern dan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pasar di Kabupaten Karawang) Abas, Muhamad; Setiawan, Ade Yunas; Farhan Asyhadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di daerah pemukiman di Indonesia, pada dasarnya daerah tersebut telah memiliki pasar rakyat yang telah menyediakan bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat setempat. Dengan masuknya pasar modern ke dalam kawasan pasar rakyat, hal ini menimbulkan konflik antara penjual di pasar rakyat dengan pengelola pasar modern. Saat ini hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang terdapat ritel yang berformat pasar modern, bahkan terkadang terdapat lebih dari satu ritel yang berformat pasar modern. Metode Yuridis sosiologis yang sesuai dengan desain penelitian survei lapangan, studi kepustakaan dan studi hukum. Jumlah minimarket di Kabupaten Karawang menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 525 buah, sedangkan jumlah pasar rakyat di Kabupaten Karawang dari 30 kecamatan terdiri dari 31 pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari 31 pasar rakyat yang tersebar di setiap kecamatan, terdapat 20 pasar rakyat yang lokasinya berdekatan dengan minimarket di daerah tersebut, lebih dari 50% pasar rakyat di Kabupaten Karawang tidak terlindungi oleh penegak hukum. Menurut analisis penulis ada 3, diantaranya faktor hukum yang saling bertentangan, dengan kata lain pembuatan peraturan presiden dan peraturan daerah sinkronisasi antara keduanya.
SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LEMAHSUBUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG Farhan Asyhadi; Sartika Dewi; Lia Amaliya
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9933

Abstract

Sejak diterbitkannya beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, secara terus menerus Pemerintah berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini, tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ± 126.000.037 bidang. Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang PTSL sehingga diharapkan banyak Masyarakat yang sadar dalam pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas kepemilikan tanah yang dimilikinya, bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik Tematik di desa Lemahsubur Kecatamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Masyarakat desa, staff desa, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil dari pengabdian Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat mengetahui tentang program PTSL dan manfaat dari pendaftaran kemepilikan hak atas tanah atau manfaat sertifikat.
Kepastian Hukum Surat Wasiat dalam Pembagian Warisan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sistem Hukum di Indonesia Harshart Priya Ambada; Farhan Asyhadi; Muhamad Abas
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i2.3326

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of wills concerning inheritance distribution from the perspective of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). A will is a legal instrument that plays an important role in determining a testator’s wishes regarding the distribution of their estate after death. However, in practice, issues often arise concerning its validity, execution, and legal protection for heirs. A will contains a person’s declaration of intent regarding actions or arrangements intended to take effect after death. In principle, the wishes expressed in a will remain under the testator’s control, allowing the will to be amended or revoked during the testator’s lifetime. Generally, a will is a legal document created during a person’s lifetime to regulate the distribution of assets after death. This study employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. The data consist of primary legal materials as the basis for analyzing the legal issues, supported by secondary and tertiary legal materials. All materials are analyzed qualitatively. The findings indicate that the Indonesian Civil Code provides clear provisions concerning the validity requirements, forms, and binding force of wills. Nevertheless, legal certainty in the execution of wills still faces several obstacles, including claims related to the statutory share of inheritance (legitime portie), potential disputes among heirs, and limited public understanding of applicable legal provisions. Therefore, although the Indonesian Civil Code provides a legal framework for wills, effective implementation remains dependent on compliance with inheritance provisions and increased public legal awareness.
Analisis Yuridis terhadap Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai dalam Praktik Peradilan Agama Wulandari Febrianti; Farhan Asyhadi; Muhamad Abas
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i2.3329

Abstract

This study analyzes the cumulative filing of marriage legalization (isbat nikah) and divorce petitions in Indonesian Religious Courts, as well as the factors influencing judges’ decisions. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods through the examination of Religious Court decisions from Karawang, Cikarang, Bekasi City, Purwakarta, and Bandung City during the 2022–2026 period. The legal materials used include Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and relevant court decisions. The findings show that cumulative petitions may be granted when administrative requirements, procedural rules, and evidentiary standards are fully satisfied. Conversely, petitions may be rejected or declared inadmissible when there are procedural defects, incomplete documents, or insufficient evidence. The study also finds that judges’ decisions are influenced not only by formal legal considerations but also by social circumstances of the parties, in order to achieve substantive justice. Differences in judicial outcomes across courts indicate that legal interpretation in cumulative isbat nikah and divorce cases is still not fully uniform. This situation creates challenges for legal certainty and consistency in the Religious Court system. Therefore, clearer procedural guidelines are needed to harmonize the handling of cumulative petitions and to strengthen access to justice for litigants. The study concludes that cumulative filing is a practical legal adaptation to social needs, but its implementation requires more consistent standards and stronger doctrinal support.
Tinjauan Hukum Pembagian Hak Waris Istri dan Perkawinan Poligami di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Syaichul Mubarok; Farhan Asyhadi; Muhammad Abbas
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Maret : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i1.3333

Abstract

Polygamous marriage in Indonesia continues to be a very active legal issue, both in normative, social, and legal aspects. In the existing legal context, polygamy is considered fundamental based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, but only with strict conditions and procedures, namely the need for court approval and written permission from the first wife. If polygamy meets the established formal and material requirements, then the second, third, or fourth wife has legal status and is included in the legal consequences, including issues of property and inheritance rights. The objective of this study is to examine the impact of polygamous marriage on the inheritance rights of the second, third, and fourth wives as determined by Regulation Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The approach used in this study is a normative juridical analysis with literature analysis. The results of the study indicate that each wife has the right to receive inheritance according to Islamic law, but only regarding joint property acquired during the marriage bond, the second, third, and fourth wives do not have rights to the property obtained before they were married. Therefore, the validity and registration of polygamous marriages have a major impact on the recognition and protection of inheritance rights for each wife.
Co-Authors Abas, Muhamad Harshart Priya Ambada Imas Rosidawati Wiradirja Lia Amaliya M. Gary Gagarin Akbar Muhamad Abas Muhammad Abbas Sartika Dewi Setiawan, Ade Yunas Syaichul Mubarok Wulandari Febrianti Zarisnov Arafat