Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buana Ilmu Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Buana Pengabdian Jurnal Hukum Caraka Justitia Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Farhan Asyhadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Jarak Pasar Modern dan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pasar di Kabupaten Karawang) Abas, Muhamad; Setiawan, Ade Yunas; Farhan Asyhadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di daerah pemukiman di Indonesia, pada dasarnya daerah tersebut telah memiliki pasar rakyat yang telah menyediakan bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat setempat. Dengan masuknya pasar modern ke dalam kawasan pasar rakyat, hal ini menimbulkan konflik antara penjual di pasar rakyat dengan pengelola pasar modern. Saat ini hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang terdapat ritel yang berformat pasar modern, bahkan terkadang terdapat lebih dari satu ritel yang berformat pasar modern. Metode Yuridis sosiologis yang sesuai dengan desain penelitian survei lapangan, studi kepustakaan dan studi hukum. Jumlah minimarket di Kabupaten Karawang menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 525 buah, sedangkan jumlah pasar rakyat di Kabupaten Karawang dari 30 kecamatan terdiri dari 31 pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari 31 pasar rakyat yang tersebar di setiap kecamatan, terdapat 20 pasar rakyat yang lokasinya berdekatan dengan minimarket di daerah tersebut, lebih dari 50% pasar rakyat di Kabupaten Karawang tidak terlindungi oleh penegak hukum. Menurut analisis penulis ada 3, diantaranya faktor hukum yang saling bertentangan, dengan kata lain pembuatan peraturan presiden dan peraturan daerah sinkronisasi antara keduanya.
SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LEMAHSUBUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG Farhan Asyhadi; Sartika Dewi; Lia Amaliya
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9933

Abstract

Sejak diterbitkannya beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, secara terus menerus Pemerintah berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini, tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ± 126.000.037 bidang. Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang PTSL sehingga diharapkan banyak Masyarakat yang sadar dalam pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas kepemilikan tanah yang dimilikinya, bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik Tematik di desa Lemahsubur Kecatamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Masyarakat desa, staff desa, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil dari pengabdian Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat mengetahui tentang program PTSL dan manfaat dari pendaftaran kemepilikan hak atas tanah atau manfaat sertifikat.
Analisis Yuridis Tentang Status Hukum dan Pengangkatan Anak di Pengadillan Negeri Karawang: Studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg Mochammad Adi Alamsyach Fadillah; Farhan Asyhadi; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v5i2.2317

Abstract

Adoption functions as a formal legal process aimed at protecting children’s rights and welfare, especially for those without parental care from their birth parents. It aims to provide legal security, familial stability, and social protection for adopted children within a legitimate family structure. This study presents a normative legal analysis of the procedural aspects of child adoption and critically examines the judicial considerations outlined in the Decision of the Karawang District Court Number 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Employing a normative juridical approach combined with a case study and conceptual analysis, the research finds that the adoption application submitted by Silwanus Betti and Maria Agustina Kono complies with both formal and material legal requirements. The judge took into account the child’s background, born to a single mother facing economic hardship, and emphasized the best-interests of the child principle. The petition was supported by authentic documents and credible witness testimonies. The court’s ruling not only provides legal legitimacy and protection for the adopted child but also establishes legal certainty for all parties involved in the adoptive family relationship.
Co-Authors Abas, Muhamad Lia Amaliya M. Gary Gagarin Akbar Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Muhamad Abas Rosidawati Wiradirja, Imas Sartika Dewi Setiawan, Ade Yunas Zarisnov Arafat