Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KAJIAN PERBANDINGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Anwar Hidayat; M. Gary Gagarin Akbar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.546

Abstract

Abstrak Pemberlakuan aturan mengenai kewarisan di Indonesia selama ini terjadi perdebatan antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat.Berkaitan dengan permasalahan dalam hukum waris pada hukum Islam dan hukum Adat, maka perlu adanya kesesuaian bagi masyarakat yang akan mempergunakan masing-masing hukum tersebut dalam menyelesaian warisannya kepada sang ahli waris yang berhak. Ketentuan hukum Islam di Indonesia belum merupakan undang-undang (kodifikasi) haruslah sistematis dan prosedural, harus jelas siapa subyek dan obyeknya dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum islam dan hukum adat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Hukum waris Islam telah menempatkan atauran kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup atau perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai kekhususan dalam hukum waris yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kata Kunci:Waris, Hukum Islam, Hukum Adat Abstract The enactment of the rules regarding inheritance in Indonesia has been a debate between legal experts about the status of Islamic law and customary law. In connection with problems in inheritance law in Islamic law and Customary law, it is necessary for the community to use each of these laws in complete the inheritance to the rightful heirs. The provisions of Islamic law in Indonesia are not yet laws (codification) must be systematic and procedural, it must be clear who the subject and object are and are promulgated by the authorized institutions in the country. The formulation of the problem in this study is how comparisons in inheritance distribution are based on Islamic law and customary law. This research method uses qualitative methods with an empirical juridical approach method. The results of the research, namely Islamic inheritance law has placed the inheritance and law regarding property as well as possible and as fair as fair. Islam establishes someone's property rights, both for men and women, such as the transfer of property rights and women while still alive or the transfer of property to his heirs after he dies. The customary inheritance law stems from the form of the community and the family character found in Indonesia according to the hereditary system, and each of the offspring systems that have specific inheritance laws is different from one another Keyword: Inheritance, Islamic Law, Customary Law
PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA Satryo, Bagus; M. GARY GAGARIN AKBAR; ZARISNOV ARAFAT; PRAMESWARA WINRIADIRAHMAN
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.421

Abstract

Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai core bisnisnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya. Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula. Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.
Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; M. Gary Gagarin Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2126

Abstract

Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan instrumen penting yang menjamin perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan informed consent bagi pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dewasa, informed consent lebih sederhana karena pasien cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara langsung, sedangkan pada pasien anak persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Regulasi nasional maupun instrumen internasional, seperti Declaration of Lisbon dan Patient’s Bill of Rights, memperkuat kedudukan informed consent sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Perbedaan antara pasien anak dan dewasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik, namun pada dasarnya keduanya menegaskan urgensi komunikasi yang transparan antara dokter dan pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa setiap pasien, termasuk anak, terlindungi secara adil dalam pengambilan keputusan medis.
Tanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip (Good Corporate Govermance) : Studi Kasus Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang M. Gary Gagarin Akbar; Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Zarisnov Arafat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2296

Abstract

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, praktik penyelenggaraan perusahaan daerah masih sering diwarnai lemahnya pertanggungjawaban direksi dalam mengelola aset publik. Penelitian ini menyoroti bentuk tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMD, khususnya pada Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang yang bergerak di bidang energi dan migas. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan BUMD agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan etika publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, wawancara, dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan administratif yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip GCG karena masih ditemukan lemahnya transparansi laporan keuangan dan efektivitas pengawasan internal. Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat sistem evaluasi dan akuntabilitas melalui kebijakan pengawasan yang lebih independen dan berbasis kinerja
Peran Kantor Hukum Dalam Mendampingi Perusahaan Menuju Kepatuhan Hukum Dan Etika Bisnis M. Gary Gagarin Akbar; Zarisnov Arafat; Sartika Dewi; Lia Amaliya; Farhan Asyhadi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.2127

Abstract

Kepatuhan hukum dan penerapan etika bisnis merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan global. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi perusahaan dalam memahami dan menginternalisasi prinsip hukum serta etika bisnis. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan edukatif dan konsultatif melalui pelatihan, asistensi penyusunan kebijakan internal, serta konsultasi reguler. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat budaya etika, dan membangun mekanisme kepatuhan internal yang lebih sistematis, sehingga mengurangi risiko pelanggaran regulasi serta memperbaiki tata kelola perusahaan. Pendampingan hukum juga terbukti mendorong terciptanya hubungan yang lebih sehat antara perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara kantor hukum dan perusahaan merupakan strategi efektif untuk memperkuat good corporate governance yang berintegritas