Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PERATURAN EKSTRADISI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS MODEL TREATY ON EXTRADITION OF 1990 Zarisnov Arafat; Muhammad Gary Gagarin Akbar
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v4i1.640

Ekstradisi secara universal hingga saat ini mengalami perubahan yang semakin baik, terutama setelah kehidupan bernegara sudah mulai tampak lebih maju sampai abad 20 ini. Hubungan dan pergaulan internasional menemukan bentuk dan substansinya yang baru dan berbeda dengan zaman sebelum Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648. Negara-negara yang berdasarkan atas prinsip kemerdekaan kedaulatan dan kedudukan sederajat mulai menata dirinya masing-masing terutama masalah domestik dengan membentuk dan mengembangkan hukum nasionalnya, yang salah satunya di bidang hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional masing-masing negara, terutama jenis-jenis kejahatan atau tindak pidananya, disamping pula ada kesamaan dan perbedaannya. Semakin menguat batas wilayah dan kedaulatan teritorial masing-masing negara, semakin menguat pula penerapan hukum nasionalnya di dalam batas wilayah negara masing-masing. Semakin banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara baik bilateral ataupun multilateral untuk mengatur suatu masalah tertentu yang sudah, sedang, dan akan dihadapi. Dalam pembuatan perjanjian tersebut mulai dilakukan pengkhususan atas substansinya, jadi tidak lagi satu perjanjian mencakup berbagai macam substansi yang berbeda-beda. Di Indonesia peraturan mengenai Ekstradisi dibuat pada tahun 1979, mengingat hingga saat ini belum terjadi perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 padahal PBB telah membuat suatu model pembuatan perjanjian ekstradisi pada tahun 1990, sehingga sudah selayaknya peraturan mengenai ekstradisi di Indonesia harus mengalami pembaharuan ke depan yang lebih baik. Kata Kunci: Ekstradisi, Politik Hukum, Hukum Pidana. Abstract Extradition is universally up to now experiencing increasingly good changes, especially after the state of life has begun to appear more advanced until the 20th century. International relations and relationships find new and different forms and substance from the times before the Treaty of Peace of Westphalia in 1648. Countries that are based on the principle of freedom of sovereignty and equal position begin to organize themselves, especially domestic problems by forming and developing national laws, which one of them is in the field of national criminal law. The national criminal law of each country, especially the types of crime or criminal acts, besides there are similarities and differences. The stronger regional boundaries and territorial sovereignty of each country, the stronger the application of national laws within the borders of each country. The increasing number of agreements made by countries both bilaterally and multilaterally to regulate a particular problem that has been, is being, and will be faced. In making these agreements, specialization of the substance began to be carried out, so no more than one agreement covers a variety of different substances. In Indonesia, the Extradition regulation was made in 1979, considering that until now there had been no changes in Law Number 1 of 1979 even though the United Nations had made a model for making an extradition treaty in 1990, so that proper regulations on extradition in Indonesia must undergo reform better future. Keyword: Extradition, Politics of Law, The Criminal Law.

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KARAWANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH Irma Garwan; Zarisnov Arafat; Yola Ardila
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1918

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandangdan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untukmemberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atastanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Bahwa rumah tinggaldiperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status HakGuna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatanyang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama danstudi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihalpelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah seringditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkapdikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda prosespeningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humansalso need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership ofland to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas aresidence is needed by the community, the land is used as a residence from the status ofBuilding Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examinedin this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights forresidences in the Karawang Regency Land Of ice? and what are the conditions that must bemet in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences?In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of theincrease in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang RegencyLand Of ice. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is anapproach that focuses on collecting data from field studies as the main data and librarystudies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding theimplementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often thecase that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack ofknowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes along time. Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Right

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DARI ANCAMAN HUKUM PIDANA Muhammad Gary Gagarin Akbar; Zarisnov Arafat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v2i1.399

Abstrak Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya perjanjian utang piutang. Dari masyarakat kelas atas sampai kelas bawah pernah melakukan perjanjian utang piutang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang mengandung resiko bahwa adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kasus wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian utang piutang membawa masalah baru manakala kreditor yang merasa dirugikan melaporkan debitor kepada pihak kepolisian karena ketidakmampuannya membayar utang. Debitor harus mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pidana karena masalah perjanjian merupakan masalah hukum perdata yang jika terjadi permasalahan harus diselesaikan dengan jalur perdata pula. Lokasi dilakukannya penelitian ini yakni di beberapa wilayah Kabupaten Karawang dan Polres Karawang sebagai tempat dalam memperoleh data-data terkait kasus wanprestasi utang piutang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap debitor wanprestasi apabila debitor pada saat melakukan negosiasi sebelum tercapainya kesepakatan melakukan tipu daya seperti nama palsu ataupun martabat palsu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Kemudian pola penyelesaian sengketa yang ideal dalam sengketa utang piutang adalah melalui negosiasi agar tercapainya win-win solution. Kata Kunci : Debitor, Perjanjian, Wanprestasi.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Anwar Hidayat; Zarisnov Arafat; Nursidik
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2293

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayahPapua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikapyang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuahpesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selaludilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalammenangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang TeknisPenanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasihambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Padapenelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitiandengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalampenelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studikepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logikadeduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategidengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan kerassecara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampuditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsippenanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mamputerpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dankesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed inaccordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (eitherPapua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. TheGovernment of the Republic of Indonesia really understands a message of theconstitution and ef orts to reform are always being made. This study aims to measurethe security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in termsof Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcomeobstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used ajuridical approach, namely conducting research in the field. The type of research usedby the writer in this research is descriptive research using literature study methods andfield studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carryingout a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuanseparatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of publicsupport, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can befulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice oflaw enforcement in the form of a hard approach Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK UMKM DI DESA KLARI Zarisnov Arafat
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 3 No 2 (2021): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Tingginya nilai upah minimum regional Kabupaten Karawang memicu banyaknya keinginan angkatan kerja untuk bekerja di sektor industri sebagai pekerja perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Karawang. Desa Klari sebagai salah satu desa yang terletak di Kabupaten Karawang turut mengalami laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat didominasi dengan para pendatang dari luar Karawang yang berkeinginan bekerja di sektor tersebut. Hal itu dianggap sebagai peluang usaha terutama di bidang kuliner bagi beberapa pihak, karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat di Karawang, sehingga mendorong banyaknya produk makanan yang diproduksi melalui UMKM. Namun pada kenyataannya banyak wirausahawan (UMKM) yang belum mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap merk produk makanannya yang mana memunculkan polemik untuk menjaga orisinalitas produk mereka sebab mulai banyaknya produk makanan tiruan, sehingga harus diberikan pemahaman kepada mereka. Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (APR) dengan cara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mammpu membuat rencana dan melakukan tindakan nyata. Diharapkan dengan pemberian pemahaman atas pentingnya pendaftaran merk dagang tersebut, dapat menjaga orisinalitas produk ketika terjadi persaingan usaha dengan produk yang sama Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merk Dagang, Masyarakat. The high value of regional minimum wages in Karawang Regency has triggered the desire of the workforce to work in the industrial sector as company workers domiciled in Karawang Regency. Klari Village as one of the villages located in Karawang Regency has also experienced a rapid population growth rate dominated by migrants from outside Karawang who wish to work in this sector. This is considered as a business opportunity, especially in the food sector, for several parties, due to the high level of public consumption in Karawang, thus encouraging the number of food products produced through a.k.a UMKM. But in fact, many entrepreneurs do not yet know the form of legal protection for their food product brands, which raises a polemic to maintain the originality of their products because there are many counterfeit food products, so they must be given an understanding. The service method used is Participatory Rural Appraisal (APR) by jointly analyzing life problems to increase community knowledge so that they can make plans and take real action. It is hoped that by providing an understanding of the importance of trademark registration, it can maintain product originality when there is business competition with the same product. Keywords: Legal Protection, Trademark, Society

Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Persfektif Politik Hukum Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Zarisnov Arafat; Imas Rosidawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15093223

Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Larangan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai: (1) Bagaimana implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, (2) apakah politik hukum dapat membantu membuat kebijakan dalam pemberantasan judi online lebih efektif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan kebijakan. Hasil penelitian didapatkan: Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA Satryo, Bagus; M. GARY GAGARIN AKBAR; ZARISNOV ARAFAT; PRAMESWARA WINRIADIRAHMAN
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.421

Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai core bisnisnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya. Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula. Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.

Tanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip (Good Corporate Govermance) : Studi Kasus Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang M. Gary Gagarin Akbar; Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Zarisnov Arafat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2296

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, praktik penyelenggaraan perusahaan daerah masih sering diwarnai lemahnya pertanggungjawaban direksi dalam mengelola aset publik. Penelitian ini menyoroti bentuk tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMD, khususnya pada Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang yang bergerak di bidang energi dan migas. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan BUMD agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan etika publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, wawancara, dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan administratif yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip GCG karena masih ditemukan lemahnya transparansi laporan keuangan dan efektivitas pengawasan internal. Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat sistem evaluasi dan akuntabilitas melalui kebijakan pengawasan yang lebih independen dan berbasis kinerja

Peran Kantor Hukum Dalam Mendampingi Perusahaan Menuju Kepatuhan Hukum Dan Etika Bisnis M. Gary Gagarin Akbar; Zarisnov Arafat; Sartika Dewi; Lia Amaliya; Farhan Asyhadi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.2127

Kepatuhan hukum dan penerapan etika bisnis merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan global. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi perusahaan dalam memahami dan menginternalisasi prinsip hukum serta etika bisnis. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan edukatif dan konsultatif melalui pelatihan, asistensi penyusunan kebijakan internal, serta konsultasi reguler. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat budaya etika, dan membangun mekanisme kepatuhan internal yang lebih sistematis, sehingga mengurangi risiko pelanggaran regulasi serta memperbaiki tata kelola perusahaan. Pendampingan hukum juga terbukti mendorong terciptanya hubungan yang lebih sehat antara perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara kantor hukum dan perusahaan merupakan strategi efektif untuk memperkuat good corporate governance yang berintegritas

Sosialisasi Hukum Kesehatan: Memahami Pentingnya Informed Consent Dalam Pelayanan Medik Sartika Dewi; Lia Amaliya; Farhan Asyhadi; Zarisnov Arafat
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.2128

Informed consent merupakan hak fundamental pasien yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan etika informed consent dalam tindakan medis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris melalui ceramah, diskusi interaktif, dan observasi terhadap masyarakat Karangpawitan. Hasil menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru tentang konsep dasar informed consent, dasar hukum nasional dan internasional yang melandasinya, serta prosedur pelaksanaannya dalam praktik medis. Peserta juga mampu memahami implikasi hukum apabila informed consent tidak dijalankan secara benar, termasuk potensi sengketa antara pasien dan tenaga medis. Kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika medis di kalangan masyarakat, yang berimplikasi pada penguatan budaya pelayanan kesehatan berbasis hak pasien dan kepatuhan hukum

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search