Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Buana Pengabdian Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Lia Amaliya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KARAWANG TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGA KONSUMEN Lia Amaliya
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v5i1.1266

Abstract

Pada masa sekarang ini perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah ditemukan. Harus dapat diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdangangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggungjawabnya Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka. Data dianalisis kualitatif-normatif, yaitu menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) selaku badan atau Lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Kata kunci: BPSK, Klausula Baku, Konsumen Today, agreements containing standard clauses between consumers and business actors can be easily found. It must be admitted that standard clauses really help the smooth running of trade. However, this closes the negotiation process between consumers and business actors so that it is possible for business actors to transfer their responsibilities. Research uses empirical juridical methods, namely analyzing problems by combining legal materials with primary data. The data collection method uses the library research method by testing document materials and library materials. The data were analyzed qualitatively-normative, namely interpreting and constructing statements contained in statutory regulations documents. The result of the research is that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection gives authority to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as the agency or institution in charge and authority in resolving consumer disputes and supervising the inclusion of standard clauses. Keyword: BPSK, Standard Clause, Consumer
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN Lia Amaliya; Muhamad Abas; Muhammad Gary Gagarin Akbar
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2292

Abstract

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik danakta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utangpiutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatanhukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawahtangan. Metedologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji denganpendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan denganpermasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihakyang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangansesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukumyang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sertamemiliki kekuatan pembuktian selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalamakta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta di bawah Tangan, Utang Piutang The agreement is basically not bound by a certain form. Specifically, a writtenagreement can be stated in the form of a deed, both authentic deed and private deed, which have dif erent evidentiary powers. The problem of this research is how thevalidity of the debt agreement made in the form of a deed under the hand and how thelegal force of the debt agreement is made in the form of a deed under the hand. Themethodology used is normative juridical and is reviewed with the statute approach andis related to the problems discussed. The results of the study are that as long as theparties who make the debt agreement deed in the form of an underhand deed inaccordance with the terms of the validity of the agreement as implied in article 1320 ofthe Civil Code, the debt agreement has binding legal force as law for the partiesinvolved. make it. And has the power of proof as long as the contents and signaturescontained in the deed are recognized by the parties who made the deed Legal Power, Deed Under Hand, Accounts Payabl
PENYULUHAN HUKUM: PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (DI DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG) Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9931

Abstract

Hukum agraria mengatur secara hukum mengenai tanah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan karakteristik permasalahan yang rumit dan unik, hal ini berbeda dengan permasalahan di bidang lain. Penyelesaian masalah pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Mediasi. Penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa workshop dengan menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kegiatan workshop. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami tentang lembaga mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, serta masyarakat belum mengetahui bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang.
SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LEMAHSUBUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG Farhan Asyhadi; Sartika Dewi; Lia Amaliya
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9933

Abstract

Sejak diterbitkannya beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, secara terus menerus Pemerintah berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini, tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ± 126.000.037 bidang. Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang PTSL sehingga diharapkan banyak Masyarakat yang sadar dalam pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas kepemilikan tanah yang dimilikinya, bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik Tematik di desa Lemahsubur Kecatamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Masyarakat desa, staff desa, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil dari pengabdian Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat mengetahui tentang program PTSL dan manfaat dari pendaftaran kemepilikan hak atas tanah atau manfaat sertifikat.
PENYULUHAN HUKUM: PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (DI DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG) Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9941

Abstract

Hukum agraria mengatur secara hukum mengenai tanah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan karakteristik permasalahan yang rumit dan unik, hal ini berbeda dengan permasalahan di bidang lain. Penyelesaian masalah pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Mediasi. Penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa workshop dengan menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kegiatan workshop. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami tentang lembaga mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, serta masyarakat belum mengetahui bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang.
Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Persfektif Politik Hukum Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Zarisnov Arafat; Imas Rosidawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15093223

Abstract

Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Larangan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai: (1) Bagaimana implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, (2) apakah politik hukum dapat membantu membuat kebijakan dalam pemberantasan judi online lebih efektif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan kebijakan. Hasil penelitian didapatkan: Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan
PENYULUHAN HUKUM: PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (DI DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG) Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 2 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/0hqqjm79

Abstract

Hukum agraria mengatur secara hukum mengenai tanah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan karakteristik permasalahan yang rumit dan unik, hal ini berbeda dengan permasalahan di bidang lain. Penyelesaian masalah pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Mediasi. Penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa workshop dengan menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kegiatan workshop. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami tentang lembaga mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, serta masyarakat belum mengetahui bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang.
Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; M. Gary Gagarin Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2126

Abstract

Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan instrumen penting yang menjamin perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan informed consent bagi pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dewasa, informed consent lebih sederhana karena pasien cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara langsung, sedangkan pada pasien anak persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Regulasi nasional maupun instrumen internasional, seperti Declaration of Lisbon dan Patient’s Bill of Rights, memperkuat kedudukan informed consent sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Perbedaan antara pasien anak dan dewasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik, namun pada dasarnya keduanya menegaskan urgensi komunikasi yang transparan antara dokter dan pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa setiap pasien, termasuk anak, terlindungi secara adil dalam pengambilan keputusan medis.
Peran Kantor Hukum Dalam Mendampingi Perusahaan Menuju Kepatuhan Hukum Dan Etika Bisnis M. Gary Gagarin Akbar; Zarisnov Arafat; Sartika Dewi; Lia Amaliya; Farhan Asyhadi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.2127

Abstract

Kepatuhan hukum dan penerapan etika bisnis merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan global. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi perusahaan dalam memahami dan menginternalisasi prinsip hukum serta etika bisnis. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan edukatif dan konsultatif melalui pelatihan, asistensi penyusunan kebijakan internal, serta konsultasi reguler. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat budaya etika, dan membangun mekanisme kepatuhan internal yang lebih sistematis, sehingga mengurangi risiko pelanggaran regulasi serta memperbaiki tata kelola perusahaan. Pendampingan hukum juga terbukti mendorong terciptanya hubungan yang lebih sehat antara perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara kantor hukum dan perusahaan merupakan strategi efektif untuk memperkuat good corporate governance yang berintegritas
Sosialisasi Hukum Kesehatan: Memahami Pentingnya Informed Consent Dalam Pelayanan Medik Sartika Dewi; Lia Amaliya; Farhan Asyhadi; Zarisnov Arafat
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.2128

Abstract

Informed consent merupakan hak fundamental pasien yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan etika informed consent dalam tindakan medis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris melalui ceramah, diskusi interaktif, dan observasi terhadap masyarakat Karangpawitan. Hasil menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru tentang konsep dasar informed consent, dasar hukum nasional dan internasional yang melandasinya, serta prosedur pelaksanaannya dalam praktik medis. Peserta juga mampu memahami implikasi hukum apabila informed consent tidak dijalankan secara benar, termasuk potensi sengketa antara pasien dan tenaga medis. Kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika medis di kalangan masyarakat, yang berimplikasi pada penguatan budaya pelayanan kesehatan berbasis hak pasien dan kepatuhan hukum
Co-Authors Ahmad Saprudin Farhan Asyhadi Imas Rosidawati M. Gary Gagarin Akbar Muhamad Abas Muhammad Gary Gagarin Akbar Sartika Dewi Zarisnov Arafat