Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA International Journal of Applied Business and International Management Innovative: Journal Of Social Science Research SASI
Pinori, Josepus Julie
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik Pinori, Josepus Julie; Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.
Safeguarding Fishermen's Livelihoods: A Human Rights Approach Against Coastal Reclamation Palilingan, Toar Neman; Pinori, Josepus Julie; Lengkong, Natalia Lana; Yunus, Ahsan; Setiabudhi, Donna Okthalia
SASI Volume 30 Issue 4, December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i4.2330

Abstract

Introduction: Coastal reclamation has become a controversial issue with significant impacts on the lives of local fishermen. Reclamation activities aimed at regional and economic development often neglect the rights of traditional fishermen who depend on the sea for their livelihoods, leading to conflicts between development interests and the protection of human rights, particularly the rights of local fishermen.Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal protection of fishermen in the context of reclamation in North Sulawesi, focusing on a human rights perspective.Methods of the Research: The research employs a normative juridical approach, examining relevant legislation related to reclamation and fishermen's rights, as well as analyzing the implementation of laws in practice.Results of the Research: The findings reveal that reclamation in North Sulawesi presents two conflicting sides. On one hand, it offers significant economic benefits to the state, but on the other hand, it poses a risk of human rights violations, particularly for coastal fishermen. The negative impacts of reclamation are evident in the decline in fishermen's income and the increase in living costs since the project was implemented. Legal protection of fishermen's human rights must be enforced through strict sanctions, including substantial fines, against parties who fail to fulfill their obligations to the fishermen.
Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management Pinori, Josepus Julie
International Journal of Applied Business and International Management Vol 5, No 2 (2020): August 2020
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/ijabim.v5i2.856

Abstract

This study aims to analyze legals on village government authority in village assets management. The study was conducted at Tateli and Kanonang village, Minahasa Regency by legal research. The Empirical Legal Research method was used directly on informants in Minahasa Regency. The study finds that: (1) The authority of the village government in managing assets as a source of original village income is opaque. (2) The village decentralization system has not yet reached financial decentralization. (3) Village autonomy and autonomy of financial sector remains difficult to realize in Indonesia.
Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemilihan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan Meruntu, Valentino Lincoln; Mawuntu, Jacobus Ronald; Pinori, Josepus Julie
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18750

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, konstitusional, teori, dan interpretatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan hak angket DPR RI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 22E UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR .Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPU merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislatif dalam mengawasi penerapan undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemilu. Meski terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, hak angket tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota DPR merupakan perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan dan agenda politik masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.Walaupun terdapat jalur penyelesaian hukum lainnya terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penerapan hak angket terhadap KPU pada Pemilu 2024 sejatinya sangat penting. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap sistem pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali, tetapi juga sebagai sarana mengungkap berbagai persoalan pemilu, karena DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi dan menyelesaikan persoalan melalui jalur legislatif. Kata Kunci : Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum.
Co-Authors Donna Okthalia Setiabudhi Jacobus Ronald Mawuntu Lengkong, Natalia Lana Meruntu, Valentino Lincoln Palilingan, Toar Kamang Ronald Palilingan, Toar Neman Yunus, Ahsan