Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN Innovative: Journal Of Social Science Research
Jacobus Ronald Mawuntu
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN PADA HEWAN PELIHARAAN Sriani Ratu; Jacobus Ronald Mawuntu; Cobi E.M. Mamahit
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pada hewan peliharaan dan untuk mengetahui apa sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan peliharaan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang Pembunuhan terhadap hewan dapat dilihat dari sudut tindak pidana perusakan barang dalam hal ini adalah hewan pada Pasal 406 ayat (2) menjelaskan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 337. 2. Sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan peliharaan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi. Berdasarkan aturan-aturan hukum yang sudah dijelaskan para pelaku kekerasan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Selain itu dalam beberapa kasus, sanksi administratif seperti pencabutan izin pemeliharaan hewan juga dapat di kenakan. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak adil serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Kata Kunci : penganiayaan dan pembunuhan, hewan peliharaan
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROSES JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Chantika Clara Kaligis; Jacobus Ronald Mawuntu; Christine J. J. G. Goni
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apa pengaturan hukum proses peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang hak milik atas tanah di Kota Manado dari proses peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli memiliki prosedur khusus yang harus diikuti, yaitu dibuat dengan akta autentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untuk memastikan transaksi jual beli tanah sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 2. Perlindungan hukum bagi ahli waris tanah di Lapangan Golf Mapanget dapat dilakukan dengan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan secara tidak sah. Langkah Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan sertifikat tersebut tanpa menunggu putusan pengadilan sudah tepat. Ahli waris juga bisa mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti sah hak mereka, yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat. Kata Kunci : peralihan hak atas tanah, lapangan golf mapanget
TINJAUAN HUKUM PENGATURAN USIA MENURUT UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Gerald Hengky Bawole; Jacobus Ronald Mawuntu; Stefan Obaja Voges
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan usia anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui ketentuan hak dan kewajiban anak dalam pengaturan usia menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Urgensi pengaturan ketentuan usia anak dalam hukum memiliki peran fundamental dalam melindungi hak-hak anak serta mencapai kepastian hukum. Namun, harmonisasi hukum dalam pengaturan usia anak di Indonesia mencerminkan upaya perlindungan hak anak yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan prinsip internasional. 2. Memahami hak dan kewajiban anak dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kriterium anak dan pembeda-pembedanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, pengelompokan berdasarkan label yang mencakup Anak, Anak Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan, Anak Angkat, dan Anak Asuh. Kemudian, pengelompokan anak berdasarkan jenjang usia anak yang masih dalam kandungan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dan remaja. Menarik pembeda di antaranya bertujuan agar negara dapat membedakan perlakuan hukum terhadap setiap anak bergantung pada label yang disandang. Kata Kunci : perlindungan anak, hak dan kewajiban anak
Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemilihan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan Meruntu, Valentino Lincoln; Mawuntu, Jacobus Ronald; Pinori, Josepus Julie
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18750

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, konstitusional, teori, dan interpretatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan hak angket DPR RI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 22E UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR .Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPU merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislatif dalam mengawasi penerapan undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemilu. Meski terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, hak angket tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota DPR merupakan perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan dan agenda politik masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.Walaupun terdapat jalur penyelesaian hukum lainnya terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penerapan hak angket terhadap KPU pada Pemilu 2024 sejatinya sangat penting. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap sistem pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali, tetapi juga sebagai sarana mengungkap berbagai persoalan pemilu, karena DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi dan menyelesaikan persoalan melalui jalur legislatif. Kata Kunci : Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMIDANAAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA AKIBAT KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 Nur Haliza Zalianty Roringkon; Jacobus Ronald Mawuntu; Caecilia Johanna Julietta Waha
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan terbatas yang dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui bentuk pemidanaan Direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian perseroan terbatas berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan Terbatas pada BUMN menempatkan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mewajibkan Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik. 2. Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN berlaku apabila tindakan Direksi terbukti mengandung unsur melawan hukum, baik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata Kunci : pemidanaan, direksi, BUMN
Co-Authors Caecilia Johanna Julietta Waha Chantika Clara Kaligis Christine J. J. G. Goni Cobi E.M. Mamahit Gerald Hengky Bawole Meruntu, Valentino Lincoln Nur Haliza Zalianty Roringkon Pinori, Josepus Julie Sriani Ratu Stefan Obaja Voges