Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Legal Dialetics JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Handayani, Yusrina
Unuversitas Selamat Sri
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal dalam Usaha Perdagangan Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Ayu, Dian Ratu; Laksana, Andri Winjaya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17676

Abstract

The Indonesian state guarantees and protects all citizens in all aspects. Indonesian citizens have the right to legal protection, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that “All citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exception”. In this article, citizens have the right to legal protection. In connection with the rights, in Article 27 paragraph (1) mentioned above, citizens also have obligations, one of which is obliged to obey the law and government. In everyday life, despite the implementation of laws and regulations, there are often behaviors from the community and corporations that deviate or conflict with laws and regulations. In connection with trade activities that sell a product, there are still business actors who have not maintained the halalness of a product such as not obtaining a Halal Certificate, this is of course very detrimental to the community as consumers, various matters related to consumer protection issues have always been discussed by the community, especially the community as disadvantaged consumers. This research is a normative juridical legal research, the purpose of this research is to be able to produce legal arguments regarding the perspective of criminal law on products that have not been certified halal in Indonesia, as well as to find out the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of the halalness of a product and legal protection for consumers in Indonesia
Pembentukan Hukum dalam Parlemen dan Legislasi Handayani, Yusrina; Saraya, Sitta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12448

Abstract

AbstrakSetiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar negara untuk menentukan arah dan bentuk Pembentukan hukum berhubungan dengan pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara. Suatu Undang-Undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat di mulai dari perancangan, pembuatan, persetujuan sampai dengan disahkan dan memberikan konsekuensi keterikatan rakyat terhadap Undang-Undang tersebut.Kata Kunci: Pembentukan, Legislasi, Undang-Undang
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12581

Abstract

Seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara langsung mempengaruhi berbagai jenis tindak pidana dan modus operandi yang digunakan. Dalam melaksanakan sistem Pemerintahan terutama guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya berhubungan pula dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan instansi-instansi Pemerintahan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, segala bentuk anggaran yang bersumber pada Keuangan Negara APBN maupun APBD serta APBDes, proses pengadaan barang dan jasa yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparant untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Peraturan dan prosedur pelayanan dapat di pahami oleh pengguna layanan dan stakeholder lainnya dalam hal ini pengguna layanan masih sangat memerlukan pendampingan dari penyedia layanan yang ada dalam menuntun selama proses pengadaan berlangsung. Untuk pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan pendampingan dengan cara mengadakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi ke Instansi-instansi. Selain itu Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan himbauan atau surat edaran untuk melakukan perceptan pelaksaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat edaraan yang di sampaikan oleh Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
Co-Authors Ahmad Yusuf Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lailiyah, Kusroh MIANDANI DENNIZ YUNIAR Nahar Surur Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta SITTA SARAYA Syifa Winjaya Laksana, Andri