Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal Legal Dialetics MILRev: Metro Islamic Law Review Master Manajemen Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
SITTA SARAYA
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KENDAL YUSRINA HANDAYANI; SITTA SARAYA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 11 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JUNI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam KUH Perdata, tanah digolongkankan sebagai benda-benda tidak bergerak sesuai dengan Pasal 506 undang-undang ini. Oleh karenanya, ketika membeli tanah, yang berpindah bukan objeknya, melainkan hak kepemilikan atas tanah tersebut.Transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan sebagai alat bukti terkuat dari kepemilikan tanah adalah Sertipikat, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan minimnya pengetahuan warga desa tentang pemamahan sertifikat tanah dalam jual beli, penulis mencoba menggali permasalahan yang ada guna mengetahui: awal mula warga mendapatkan tanah, proses balik nama yang dilakukan, dan hambatan yang ada untuk menyadarkan masyarakat,dan mencari solusi agar dapat terwujudnya pelaksanaan balik nama bukti kepemilikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang ada.
REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB ANCAMAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA SITTA SARAYA; YUSRINA HANDAYANI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 11 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JUNI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The sophistication of technology and scientific development in Indonesia has influences all aspects of people's lives in Indonesia, such as imcreasing smartphone users day by day, electronic media or social media such as watshapp, instagram, twitter, telegram and facebook, which have a positive and negative impact in the other side. The positive impact is that media helps to improve human activities in socializing and communicating with each other even if they do not meet face to face, as a form of self-actualization in daily interactions. Besides, the negative impact of scientific development of technology and information is the emergence of issues related to legal issues in Indonesia, some of criminal acts that happen cannot be prevented because of the misuse of technology and information through the media. One of the biggest act that is very disturbing the society in daily life is threats through electronic media. The society complains or reports of threats throught electronic media has often difficult to be charged by law itself. Indonesia has actually have a specific legislation governing (Lex Specialis) regarding of Electronic Information and Technology, that is Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 which is a Amendments of Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning on Information and Electronic Technology as well. The act of self-threat in the Criminal Law are regulated in general (Lex Genalis) in clausa 368 subsection (1) KUHP. This article will discuss on the regulation of threats in Indonesia through electronic media, the reconstruction of criminal responsibility through electronic media in Indonesia based on justice, and the regulation of liability of threats through electronic media based on comparative studies from foreign countries.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK GALIAN TAMBANG TYPE C (STUDI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABIPATEN KENDAL) Ikka Puspitasari; Sitta Saraya; Hilmi
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.712 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kendal.penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusrina Handayani; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan baik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kendal sektor pendidikan menjadi sektor terpenting dalam kehidupan masyarakatnya karena memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki setiap masyarakat Kabupaten Kendal. Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat dasar yang terdiri dari sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah menegah pertama (SMP), ketenaga pendidikan dan kebudayaan, mengalokasikan anggaran / dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengupayakan pengelolaan manajemen pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Kendal, hambatan dan solusi dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Kendal diantaranya, belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata dan lain – lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, konsisten untuk selalu mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pendidikan dan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada instansi pelayanan pendidikan Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pendidikan.
AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara hukum dan pasar modal adalah pada cara suatu stuktur bangunan hukum dapat menjadi dasar atau pedoman untuk kegiatan perdagangan yang efektif, efisien, transparan dan wajar. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dalam terciptanya sistem pranata hukum pasar modal. Prinsip pasar modal juga memegang peran besar dan penting karena pada pengaturannya yang terkait erat dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Fungsi utama hukum dalam pasar modal adalah sebagai penentu yang berkewajiban menjamin tidak adanya kerugian publik atas adanya informasi material yang disembunyikan oleh pihak yang terlibat langsung. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mengelola investasi secara baik, tata kelola yang baik tersebut dalam pemerintaha dikenal dengan konsep GG, GIG dan GCG. Kata kunci dalam pelaksanaannya adalah itikad baik yang bertujuan menuju pembaruan sikap, perubahan pola birokrasi, dan tata kelola yang baik untuk pelayanan kepentingan umum. Perseroan yang melakukan akusisi seringkali adala perseroan yang memiliki modal besar dan kuat secara finansial, manajemen yang teratur, memiliki operasi bisnis yang luas, hingga masuk dalam kelompok konglomerasi. Kelebihan dana oleh Perseroan yang kuat secara finansial akan membuat perusahaan tersebut mencari dana untuk menyalurkan atau mengembangkan perseroan. Di sisi sebaliknya, perseroan yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya akan mencari pendaan untuk dapat bergabung atau berkembang secara finansial
EDUKASI PENCEGAHAN STUNTING DAN PELATIHAN KOMUNIKASI KESEHATAN KEPADA REMAJA DI DESA PURWOSARI, KECAMATAN SUKOREJO Yuniar, Miandhani Denniz; Bintang Amartiya Putri; Laila Syaidatul Karima Utami; Sitta Saraya
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v2i2.54

Abstract

Desa Purwosari merupakan Desa dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Kendal yaitu mencapai 57 kasus. Sementara jumlah kasus stunting di seluruh Kabupaten Kendal mencapai 5017 kasus, sebagian kasus terjadi karena adanya campur tangan nenek dan kakek yang memberikan asupan gizi alakadarnya kepada bayi sehingga mengalami stunting. Mitra yang bekerjasama dalam program pengabdian ini yaitu Bidan Desa dan Puskemas Sukorejo karena angka stunting di Sukorejo masih tergolong tinggi. Berdasarkan pemasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja wanita terkait stunting dan cara pencegahannya serta meningkatkan keterampilan komunikasi bidan desa dalam menyampaikan hal-hal terkait stunting sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang stunting dan bisa melalukan pencegahannya. Kegiatan ini dilakukan di Desa Purwosari dengan melibatkan 25 orang remaja wanita. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahapan seperti tahap pertama yaitu persiapan kegiatan untuk analisis masalah dan kebutuhan mitra, tahap kedua yaitu pemberian edukasi mengenai stunting dan pelatihan komunikasi bidan desa, serta tahap ketiga yaitu evaluasi untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan desa. Hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan remaja wanita tentang stunting serta pemahaman tentang cara komunikasi yang baik kepada masyarakat menjadi meningkat.
Administrative Law and  the Efficiency of Local Government Budgeting Fitria, Fitria; Nuriyatman, Eko; Amir, Latifah; Sitta Saraya
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v51.27598

Abstract

This article examines applying the general principles of good governance within the framework of administrative law as a strategy to promote more efficient and accountable regional budget management in the era of fiscal decentralization. This research aims to analyze how the General principles of good governance, as codified in Indonesian administrative legislation, can serve as a legal foundation to overcome normative and administrative barriers in realizing budget efficiency at the regional level. Using a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this article identifies key legal and institutional challenges, including overlapping regulations, weak bureaucratic capacity, and limited digital infrastructure. The study emphasises the implications of Presidential Instruction No. 1 of 2025 on the Efficiency of State and Regional Budget Expenditure, which mandates stricter fiscal discipline and performance-oriented budget allocation. The analysis focuses on several key regulations, including Law No. 30 of 2014 on Government Administration, Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Law No. 1 of 2022 on Central Regional Fiscal Relations, and Government Regulation No. 12 of 2019 on Regional Financial Management. It also includes an examination of the role of digital systems, such as the regional government information system and the regional financial accounting information system. The findings affirm that the consistent implementation of the general principles of good governance, particularly transparency, accountability, legal certainty, and proportionality, when supported by regulatory harmonization, technological innovation, and inclusive public oversight, can significantly improve the effectiveness of regional financial governance and foster a democratic, accountable, and sustainable government administration
Pengaruh Brand Experience, Brand Ambassador dan Brand Image Terhadap Brand Loyalty Scarlett Whitening Kuwatno; Sitta Saraya; Lukman Zaini Abdullah
Master Manajemen Vol. 3 No. 3 (2025): Master Manajemen
Publisher : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59603/masman.v3i3.963

Abstract

This study looks into how brand experience, brand ambassadors, and brand image influence brand loyalty for Scarlett Whitening products in Kendal Regency. A total of 100 people who use Scarlett Whitening were included in the study. Information was gathered using an online survey on Google Forms. The data was analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS 26 software, and responses were measured on a Likert scale. The findings show that brand experience, brand ambassadors, and brand image all have a strong and positive effect on brand loyalty for Scarlett Whitening in Kendal Regency. This is shown by the calculated F value of 99. 805, which is higher than the F table value of 2. 70, and a significance level of 0. 000.
Penyuluhan Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Mewujudkan Budaya Hukum Dari Masyarakat Desa Sitta Saraya; Yusrina Handayani
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 1 No. 2 (2023): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v1i2.13

Abstract

Manusia dilahirkan dengan karakteristik, kepribadian, bakat, kemauan, dan minat yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dalam kehidupan sosial Lingkungan masyarakat adalah tempat orang mengembangkan diri dengan bekerja sama, bersosialisasi dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun karena adanya perbedaan kepentingan dan keinginan antara satu orang dengan orang lain, seringkali timbul konflik sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan lingkungan sosial yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak damai dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal negatif tersebut terjadi, perlu adanya undang-undang yang mengatur hubungan dan mengembangkan sikap sadar hukum untuk menjalani kehidupan di antara orang-orang. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok orang tentang aturan atau hukum yang berlaku, kesadaran hukum diperlukan bagi suatu masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ketertiban, ketentraman, ketentraman dan keadilan dapat dicapai dengan mempersatukan manusia
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL Sitta Saraya; Ikka Puspitasari; Eka P
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.494 KB) | DOI: 10.51792/jld.v1i2.13

Abstract

ABSTRACT Sand mining without a permit is one of the mining business activities carried out without a people's mining permit (IPR) and a mining business permit (IUP). Many people in Kendal Regency use sand mining, both legally through permits and illegally to meet their economic needs. Law enforcement against unlicensed sand mining actors aims to determine the factors that cause sand mining activities without a permit and to find out the implementation of criminal law enforcement against unlicensed sand miners in order to enforce or function real legal norms and to find out the impact on surrounding environment. The research uses sociological juridical law research methods. Law enforcement in Kendal Regency based on Law No. 22 of 2011 concerning Mineral and Coal Mining authorizes enforcers in this case the police, prosecutors and courts with a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of Rp. 50,000,000.. Obstacles in law enforcement against the crime of illegal sand mining, namely geographical constraints, community economic problems, and low education problems
Co-Authors Abd Ulrahman Raad Nouri adminjfh, adminjfh Ahmad Rusly Purba Alfaruq Nirwana Bintang Amartiya Putri dio Eka P Eko Nuriyatman Fitria Fitria Handayani, Yusrina Hilmi Kuwatno Laila Syaidatul Karima Utami Latifah Amir Lukman Zaini Abdullah Nahar Surur Puspitasari, Ikka Sintara, Dani Syifa Yuniar, Miandhani Denniz yusrina