Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemberdayaan Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid di Kelurahan Tamansari Dalam Masa Pandemi Putra, Panji Adam Agus; Malik, Zaini Abdul; Permana, Iwan; Wijayanti, Intan Manggala; Dzulhijjah, Liza
Journal of Community Research and Service Vol 7, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.43065

Abstract

Sejak permulaan diberlakukannya karantina wilayah bahkan nasional, masjid-masjid nampak sepi dari jama’ahnya. Munculnya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 menjawab pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan aktivitas beribadah di masjid untuk kemudian berpindah ke rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti saat ini, dewan kemakmuran masjid (DKM) diharuskan untuk memikirkan gagasan inovatif konstruktif dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di masjid. Program pendampingan DKM yang berada di kelurahan Tamansari dijadikan objek pendampingan Tim PKM dari Fakultas Syariah Unisba. Target luaran dari kegiatan ini agar para DKM semakin kuat dan kokoh dalam manajemen masjid dalam masa pandemi, diantaranya dengan beberapa kegiatan seperti pemberdayaan dan pendampingan DKM dalam manajemen pengelolaan imam dan khatib, serta keuangan masjid. Pendampingan dilakukan hingga akhir masa pelaksanaan program PKM dan setelah program PKM ini berakhir.
ASPEK KELEMBAGAAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL YANG BELUM MENDAPAT IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA: Studi Kasus di KSPPS BMT El Bummi Dzulhijjah, Liza; Rohmah, Tuthi Mazidatur; Nurhayati, Irna
Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v1i1.18

Abstract

This research departs from the gap between the provision in Act Number 1 of 2013 concerning Micro Finance Institution (Micro Finance Institution Act) and its implementation. Article 39 Micro Finance Institution Act states that Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is one of Micro Finance Institution which is required to obtain a business permit from OJK maximum 1 year after Micro Finance Institution Act has been applied, but in its implementation on August 2019, there is no BMT in Yogyakarta which obtained a business permit as Micro Finance Institution from OJK even though the amount of BMT in Yogyakarta which registered as Sharia Cooperation (KSPPS) reached 126 unit, one of them is KSPPS BMT El Bummi. This research focused on the institutional aspect of BMT and its legal consequences for fundraising and legal protection of members and society as depositors.
Pemberdayaan Manajemen Dewan Kemakmuran Masjid di Kelurahan Tamansari Dalam Masa Pandemi Putra, Panji Adam Agus; Malik, Zaini Abdul; Permana, Iwan; Wijayanti, Intan Manggala; Dzulhijjah, Liza
Journal of Community Research and Service Vol. 7 No. 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.43065

Abstract

Sejak permulaan diberlakukannya karantina wilayah bahkan nasional, masjid-masjid nampak sepi dari jama™ahnya. Munculnya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 menjawab pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan aktivitas beribadah di masjid untuk kemudian berpindah ke rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti saat ini, dewan kemakmuran masjid (DKM) diharuskan untuk memikirkan gagasan inovatif konstruktif dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di masjid. Program pendampingan DKM yang berada di kelurahan Tamansari dijadikan objek pendampingan Tim PKM dari Fakultas Syariah Unisba. Target luaran dari kegiatan ini agar para DKM semakin kuat dan kokoh dalam manajemen masjid dalam masa pandemi, diantaranya dengan beberapa kegiatan seperti pemberdayaan dan pendampingan DKM dalam manajemen pengelolaan imam dan khatib, serta keuangan masjid. Pendampingan dilakukan hingga akhir masa pelaksanaan program PKM dan setelah program PKM ini berakhir.
Analisis Hukum Taflis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa Salwa, Zihni Almas; Febriadi, Sandy Rizki; Dzulhijjah, Liza
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8650

Abstract

Abstract. This study examines the issue of student savings default by BMT X, an Islamic microfinance institution working with School Z to manage student savings. The problem arose when BMT X failed to return the collected funds as agreed, causing financial losses that School Z had to cover using foundation funds. The research aims to analyze BMT X’s accountability from the perspective of Islamic law through the concept of taflis, and from the standpoint of positive law based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the study combines literature reviews with field interviews and documentation. Findings show that BMT X meets the criteria for bankruptcy in Islamic law, including inability to pay debts and conditions requiring asset restriction (al-ḥajr). From the positive perspective of the law, BMT X also satisfies the requirements for bankruptcy as stated in Article 2(1), having multiple creditors and failing to pay matured debts. Ideally, resolution should involve fair asset settlement and distribution based on the pari passu pro rata parte principle. However, BMT X has taken no formal legal action, highlighting the need for legal measures to protect creditor rights, particularly those of School Z. Abstrak. Penelitian ini membahas permasalahan gagal bayar tabungan siswa oleh BMT X, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bekerja sama dengan Sekolah Z. Dana yang dihimpun dari para siswa tidak dikembalikan sebagaimana disepakati, sehingga Sekolah Z harus menalangi kerugian menggunakan dana yayasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban BMT X dalam perspektif hukum Islam melalui konsep taflis dan dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT X memenuhi unsur-unsur muflis dalam hukum Islam, seperti ketidakmampuan membayar utang dan kondisi al-ḥajr. Dalam perspektif hukum positif, BMT X memenuhi unsur objektif kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi utang jatuh tempo. Oleh karena itu, penyelesaian hukum idealnya dilakukan melalui mekanisme pemberesan harta dan pembagian aset secara adil berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya hukum resmi dari BMT X, sehingga langkah hukum formal diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor, khususnya Sekolah Z.