Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peran Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Dalam Membumikan Islam Moderat Di Kota Kupang Naitboho, Yanti Rosalina; Sari, Rahma Pramudya Nawang; Sali, Jakaria M.; Solo, Mohamad Idul Wegha; Arifin, Zainul
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 13 No 1 (2023): Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/ulumuddin.v13i1.1337

Abstract

Absolute Moderate Islam has been explained in Q.S Al-Baqarah verse 145. This provision is arranged in accordance with the Decree of the Minister of Religion Number 93 of 2022 regarding the strengthening of religious moderation, which must be done in a directed, systematic, comprehensive, sustainable manner. , targeted and responsible way. The existence of religious moderation is based on strengthening the rights of the community in maintaining tolerance and, prospering community life, as well as preventing the emergence of religious conflicts. This research is a type of qualitative descriptive research with the collection of documentation data taken directly from the office of the District Manager of Nahdatul Ulama Timur Nusa Tenggara and interviews with the Nahdatul Ulama Timur Nusa Tenggara regarding the role that has been carried out and the Muslim and non-Muslim community as actors who respond to the impact of the application Moderate Islam on community life. Data processing through the stages of data inspection, classification, triangulation, data analysis, and conclusions. The results of this study found that the role of Nahdatul Ulama Regional Management in grounding Moderate Islam in the City of Kupang has been proven to be effective with the implementation of the vision and mission with supporting factors, namely the strengthening factor of Ukhuwah Islamiyah, the strengthening factor. Brotherhood of Insaniyah and factors that strengthen the relationship between religious leaders.
Penguatan Pemahaman Keislaman bagi Mualaf di Desa Mauleum Naitboho, Yanti Rosalina; Sali, Jakaria M.; Iskandar, Iskandar; Idris, Syarif; Sari, Rahma Pramudya Nawang; Hariyati, Hikmah
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): Februari
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppm.v8i1.8410

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah terkait penguatan pemahaman keislaman bagi Masyarakat mualaf di kampung kium Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tujuan dari pengabdian ini ialah memberikan pemahaman dan penguatan Keislaman bagi masyarakat mualaf di kampung Kium terkait nilai-nilai Islam dengan menggunakan musolah Al-Muhajirin Kium sebagai media pengabdian. Adapun metode dari pengabdian ini ialah Participatory Action Research (PAR), Dimana yang menjadi orientasi dari kegiatan ini adalah melakukan pemberdayaan terhadap Masyarakat atas permasalahan yang mereka hadapi, dimana mereka sendirilah yang akan menjadi aktor (juru dakwah) dalam melakukan pemberdayaan atau dakwah selanjutnya kepada orang-orang yang ingin masuk Islam sebagaimana yang terjadi pada diri mereka saat ini. hasil yang didapatkan adalah masyarakat mualaf kampung kium dapat memahami dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan penambahan tingkat pemahaman peserta terhadap wawasan keislaman.
Impact of Eloping on Household Life in the Community of Pota Village Sambi Rampas District, Manggarai Timur Regency Naitboho, Yanti Rosalina
Journal of Islamic Communication and Counseling Vol. 1 No. 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.254 KB) | DOI: 10.18196/jicc.v1i2.23

Abstract

This research focuses on two problem formulations concerning the practice of wa'a rai (elopement) carried out by the people of the Pota village and the factors that cause elopement, and the impact of elopement on domestic life. The research used descriptive and qualitative methods through field research. To facilitate the collection of data, facts, and information, the researcher will reveal and explain the problems in this study about how the impact of elopement on the household life of elopement actors after marriage in the Pota village community. Based on the analysis, it can be concluded that the practice of elopement in the Pota village community is allowed if it does not conflict with applicable law (Islamic Law and Law No. 4 of 1974). The elopement in the Pota village community is caused by internal and external factors. Internal factors include the absence of parental consent, mutual liking, and women having conceived out of wedlock. In contrast, external factors include Belis (dowry) and religious differences. The impacts of elopement in domestic life include economic or financial problems, triggering domestic violence, conflicts between daughter or son-in-law and parents-in-law, infidelity, and great opportunities for divorce.
PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI MASLAHAH AL-SYATIBI Naitboho, Yanti Rosalina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i1.444

Abstract

Persoalan pencatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan persoalan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Menurut sebagian pandangan, pencatatan tidak merupakan syarat sah perkawinan karena dalam perkawinan telah ada saksi yang kedudukannya sebagai bukti bila mana suatu hari terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan perlindungan lainnya mengnggap bahwa kedudukan pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai syarat sah perkawinan. Tarik ulur perdebatan-perdebatan tersebut berlanjut dalam pembahasan pengesahan RUU hukum materil Peradilan Agama di Parlemen. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut dalam arus perdebatan, maka kedudukan pencatatan perkawinan tidak akan menmukan titik terang. Perdebatan-perdebatan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada perilaku hukum di masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan tidak perlu dicatatkan. Sebab dicatat atau tidaknya perkawinan tdak berdampak pada status perkawinan mereka. Karena sejatinya menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sedangkan sebagian masyarakat lainnya, pencatatan perlu dilakukan agar ada kapastian hukum dalam ikatan perkawinan. Kapastian hukum yang dimaksud adalah adanya jaminan dari Negara dimana di kemudian hari terjadi perselisihan antara suami dan istri. Perlunya pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya untuk lebih mempertegas bagaimana posisi pembuktian suatu suatu perkawinan. Hal ini lebih menarik lagi bila dikaitkan dengan teori maslahah Al-Syatibi. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menelaah apakah pencatatan perkawinan harus menjadi salah satu syarat sah perkawinan atau tidak dan bagaimana relevansi pencatatan perkawinan tersebut dengan teori maslahah Al-Syatibi. Untuk dapat mengungkap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sumber.
ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM KECAMATAN AMANUBAN TIMUR P.S, Syarif Idris; Naitboho, Yanti Rosalina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.492

Abstract

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh maka pernikahan harus dicatatkan pada pencatatan nikah kantor urusan agama, dalam hal perkawinan yang telah di laksanakan sesuai dengan syari’at Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku nikahnya, maka pernikahan tersebut dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan agama. Isbat nikah termasuk perkara “voluntair yang mengandung pengertian bahwa perkara ini merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, produk voluntair adalah beberapa penetapan. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pengadilan agama kota So’e, pernah diputus beberapa kasus isat nikah pada tahun 2015 sebanyak 3 dan penetapan pada tahun 2016 sebanyak 27 baik yang pernikahannya sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang tesebut diundangkan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Disini penulis akan memaparkan data-data yang penulis temukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang dipilih untuk mendapatkan keseimpulan yang benar dan akurat. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur.