Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PROSENTASE PENERIMAAN PAJAK MENURUT PRODUK DOMESTIK BRUTO Hartono, Trie Rundi
Jurnal Ekonomi : Journal of Economic Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi
Publisher : Lembaga Penerbitan Unversitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/jeko.v10i1.2759

Abstract

AbstractTax revenue in percent of Gross Domestic Product are very interesting to examine, especially when associated with inflation and population growth. The existence of tax revenue as the main source of APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) should be the concern of all parties because without tax revenue, development will be stopped. The authors' hypothesis is that inflation and population growth have a negative effect on tax revenue, in this case the presentation of the Gross Domestic Product. The results of study show that inflation have no effect to tax revenue and growth of population have effet of tax revenue. Keywords: inflation, population growth, tax revenue AbstrakPendapatan pajak dalam persen dari Produk Domestik Bruto sangat menarik untuk diteliti, terutama jika dikaitkan dengan inflasi dan pertumbuhan populasi. Keberadaan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus menjadi perhatian semua pihak karena tanpa pendapatan pajak, pembangunan akan dihentikan. Hipotesis penulis adalah bahwa inflasi dan pertumbuhan penduduk memiliki efek negatif pada pendapatan pajak, dalam hal ini penyajian Produk Domestik Bruto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kata kunci: inflasi, pertumbuhan populasi, penerimaan pajak
FRAUD PERBANKAN INDONESIA: STUDI EKSPLORASI Meliana Meliana; Trie Rundi Hartono
Prosiding Seminar Nasional Pakar Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.4335

Abstract

Studi ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam apa yang memotivasipelaku kejahatan perbankan. Studi eksplorasi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan. Bukti diambil dari berbagai kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia tahun 2017 –2018. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa hampir 50% fraud perbankanterjadi pada bank pemerintah dan80% pelaku fraud perbankan adalah di tingkatmanajemen. Motif financial adalah alasan utama pelaku melakukan kejahatanperbankan. Pengawasan internal perbankan yang lemah, Rendahnyapengawasan internal control serta kepercayaan nasabah kepada perbankan,dijadikan kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatan oleh pelaku.Mengasumsikan kedudukan dan jabatan yang dimiliki untuk dapat bertindakover-reaction, serta implementasi nilai-nilai entitas yang tidak efektif dijadikansuatu pembenaran untuk bertindak menyimpang. Keterbatasan penelitian iniadalah terbatas pada penelitian perbankan oleh sebab itu dibutuhkan penelitianlanjutan seperti di sektor non-perbankan dan juga dapat dikaitkan denganmanajemen resiko agar tingkat kejahatan di menejerial level dapat diminimalisir.
REFORMASI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PAJAK DAN URGENSI PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Trie Rundi Hartono; Elfrida Ratnawati Gultom
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1748

Abstract

Abstract: Efforts to increase national development, as mandated by the founder of our nation, Mr. Sukarno, is to achieve national independence through mutual cooperation. In the context of development, the source of development funds is very important, one of which is sourced from its own finances, namely taxes. Tax as a source of development increases every year. So tax law in Indonesia is constantly being updated, one of which begins with tax reform since 1983. Based on Article 43A paragraph (1) of the KUP Law, it is emphasized that the Director General of Taxes, based on information, data, reports and complaints (IDLP), has the authority to conduct preliminary evidence checks prior to conducting an investigation into criminal offenses in the field of taxation. Preliminary Evidence Examination is an Examination conducted to obtain Preliminary Evidence regarding the allegation that a Criminal Act has occurred in the Tax Sector. Meanwhile Preliminary Evidence is circumstances, actions, and/or evidence in the form of statements, writings, or objects that can provide indications of a strong allegation that a Tax Crime is being committed or has been committed by anyone that can cause losses to state revenues. Further provisions regarding Procedures for Examination of Preliminary Evidence of Criminal Acts in the Taxation Sector are regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 239/PMK.03/2014. Based on these provisions, the Director General of Taxes can carry out Preliminary Evidence Audit based on the IDLP relating to a Tax Period, Part of a Tax Year, or a Tax Year, whether a tax assessment has not been issued or has been issued in the event that there is an indication of a Criminal Act in the Tax Sector. Investigation is the stage of solving a criminal case after an investigation which is the initial stage of seeking whether or not a crime has occurred in an event. There has been a change in the treatment of criminal offense arrangements before the enactment of the Job Creation Law and afterward, where there has been an update that with the enactment of the Ciptaker Law, recovery of losses on state revenues can be made up to trial (before a decision) so that the opportunity is given to perpetrators of tax crimes not only until by investigation alone. Whereas with the enforcement of legal reforms (through the Tax Cluster Creation Law), state revenues will increase and taxpayers will become more compliant. This research is descriptive research, meaning research that describes certain objects and explains things related to or systematically describes the facts or characteristics of certain populations in certain fields factually and accurately. Increasingly enhanced implementation of compliance with the Tax Law as a whole with firm socialization and law enforcement. Increasing convenience for taxpayers to report in fulfilling tax obligations.Keywords: Reform, Tax Crime, Recovery of Losses.
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL) Hartono, Trie Rundi; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2407

Abstract

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengaturan tindak pidana korporasi secara gamblang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah disahkan dengan masa transisi 3 (tiga) tahun dan akan berlaku Januari 2026. Bahwa subjek hukum korporasi dalam pengaturan sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama (Wetboek Van Strafrecht). Berbeda halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang notabene menjadi KUHP Nasional,  yang mengatur tindak pidana korporasi. Bagaimanakah dengan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan? Apakah tindak pidana perpajakan mengenal tindak pidana korporasi? Atau lebih tepatnya bagaimana pengaturan tindak pidana korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan? Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), termasuk ketentuan lainnya yang mengatur tindak pidana perpajakan dalam ketentuanya tidak mengatur secara tegas permasalahan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Maka tulisan ini  bermaksud mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan dengan pendekatan yuridis normatif.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan yang ada dapat menimbulkan celah hukum dalam hal terjadi tindak pidana korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan. Bahwa  ketentuan perpajakan saat ini perlu mengatur lebih detail tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan khususnya pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Keywords: Tindak Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)