Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Multiwijaya, Vience Ratna
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI TIMAH DI BANGKA BELITUNG Fadly, Ovan Setyawan; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2597

Abstract

In the year 2024, a case of tin corruption in Bangka Belitung was uncovered, resulting in a state loss of approximately IDR 300 trillion. Investigators have identified 22 suspects. Perpetrators not only include individuals but also involve corporations (legal entities). Therefore, criminal penalties should also be imposed on corporate entities. This study aims to formulate the application of criminal sanctions for corporate crime in the tin corruption case in Bangka Belitung. The research methodology employs a normative juridical approach using secondary data through literature review by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. In this case, the Prosecutor applies Article 2 Paragraph (1) and Article 3 jo. Article 18 of Law No. 31 of 1999 jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 and 4 of Law No. 8 of 2010 jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code. In this case, the Prosecutor does not implement the Article 6, Article 7, Article 9, and Article 20 Paragraphs (1), (2), (7) of Law No. 8 of 2010 and Article 87, Article 90 Paragraph (1), Article 91 Paragraph (1), Article 116, Article 117, Article 118, Article 119, and Article 120 of Law No. 32 of 2009, which are related to Corporate Criminal Offenses.Keywords: Corruption, Tin, Corporation, Criminal Act, Crime
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purnama Dewi, Indah; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2410

Abstract

Perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber utama pra-kejahatan yang mengarah pada kejahatan  pencucian uang. Masalah yang dibahas bagaimana penetapan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencari data-data sekunder yang ada di bidang hukum  sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil dan pembahasan dalam menimbang alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti, majelis  juga  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Alasan hukum hakim benar, semua fakta hukum yang terungkap di  persidangan relevan dan jelas memenuhi unsur penuntutan, dan keyakinan hakim  menjadi dasar dalam memutus perkara. Pemeriksaan pengacara meliputi pembuktian  apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh kejaksaan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Jadi disimpulkan pada adanya bukti-bukti yang membuktikan dan membenarkan terdakwa ketika di persidangan terungkap bahwa ia melakukan tindak pidana pencucian uang. Memutus perkara Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan  meringankan masing-masing terdakwa, maka putusan hakim adalah terdakwa  terbukti dan yakin bersalah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika. 
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL) Hartono, Trie Rundi; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2407

Abstract

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengaturan tindak pidana korporasi secara gamblang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah disahkan dengan masa transisi 3 (tiga) tahun dan akan berlaku Januari 2026. Bahwa subjek hukum korporasi dalam pengaturan sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama (Wetboek Van Strafrecht). Berbeda halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang notabene menjadi KUHP Nasional,  yang mengatur tindak pidana korporasi. Bagaimanakah dengan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan? Apakah tindak pidana perpajakan mengenal tindak pidana korporasi? Atau lebih tepatnya bagaimana pengaturan tindak pidana korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan? Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), termasuk ketentuan lainnya yang mengatur tindak pidana perpajakan dalam ketentuanya tidak mengatur secara tegas permasalahan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Maka tulisan ini  bermaksud mengkaji dan menganalisis penerapan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan dengan pendekatan yuridis normatif.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan yang ada dapat menimbulkan celah hukum dalam hal terjadi tindak pidana korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan. Bahwa  ketentuan perpajakan saat ini perlu mengatur lebih detail tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan khususnya pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Keywords: Tindak Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2024 Aruan, Albert; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2413

Abstract

Kajian dalam penulisan ini berusaha untuk memahami berbagai pandangan dan pemikiran tentang perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024 layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online telah diatur oleh Undang­ undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3).Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana Korporasi, Judi online, UU Nomor 1 Tahun 2024
TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 733/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST DAN NO. 728/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST) Eka Prana, Andreas; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2412

Abstract

The modus operandi in criminal activities within the Capital Market sector is quite diverse and will continue to evolve alongside the increasing use of technology. From this standpoint, law enforcement officials, particularly Prosecutors and Judges, need to continuously delve into actions suspected to fall within the formulation of market manipulation offenses under the Capital Market Law and the Capital Market Supervisory Board Law. If law enforcement officials only interpret the element of "creating false and misleading impressions" within a narrow scope as per the authentic interpretation in the explanations provided in the Capital Market Law, then in the future, there may be market manipulation activities that cannot fit into the formulation of offenses. The Capital Market Supervisory Board Law provides additional articles to anticipate actions that could potentially fall within the formulation of market manipulation offenses.Keywords:   Market Manipulaiton; Capital Market; Enforcement
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENEGAKAN KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI STUDI KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Pagajang, Hasruddin; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2411

Abstract

Tulisan Ini mengkaji tentang bagaimana peran hukum pidana dalam menegakan keadilan terhadap tindak pidana korporasi dengan studi kasus eksploitasi pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kasus dan pelanggaran yang dilakukan korporasi terhadap pekerja-pekerja dan khususnya bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya korporasi dapat mempertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak dibawah umur, memaksa anak bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan lain sebagainya.Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi, Ketenagakerjaan, Eksploitasi Anak
URGENSI KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI Josua Tallaut, Lambertus; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2414

Abstract

Economic Crime (TPE) currently still uses criminal law (penal-policy) in its handling, even though legal, criminal means have many shortcomings because they cannot eradicate, criminogens or factors, the occurrence of criminal acts because of their nature which works only after criminal acts have occurred, while dependence on criminal means has made Indonesian correctional institutions overcrowded. Non-penal means are very much needed in overcoming TPE. This research is normative legal research with the data used is secondary data composed of primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive methods. Penal facilities in dealing with crime have caused Indonesian prisons to become overcrowded, which has an impact on the occurrence of other criminal acts and violations of the human rights of inmates. This has proven that the prison system has experienced a shift where the main aim is to rehabilitate criminals so that when they return to society, they no longer commit crimes. Non-penal facilities are very necessary nowadays to tackle crime, especially TPE by changing the community's mindset towards the right direction, through educational means for social change in the right direction. The application of non-penal means is also in line with the theory of criminal treatment which emphasizes aspects of resocialization and improvement for the convict because crimes actually occur outside human will due to factors such as personal character, environment, etc. Keywords: Economic Crimes, Crime in the Economic Sector, non-Penal Policy
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PELAKU KORPORASI Silaen, Yosua; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2416

Abstract

Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.Kata Kunci: Predicate Offence, Derifative Crime, Pencucian Uang
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing) Sugiyatmo, Agus; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16392

Abstract

Penetapan harga / Price Fixing merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk menetapkan atau menetukan harga pasar pada tingkat tertentu. Penetapan harga akan merugikan pelaku usaha yang baru atau lagi berkembang. Pada Penetapan harga berbeda dengan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korporasi yang terkait dengan praktik penetapan harga ilegal atau price fixing. Metode penelitian normatif yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis dokumen. Teori efek jera dan teori keadilan digunakan sebagai landasan untuk memahami dampak hukuman terhadap perusahaan yang terlibat dalam price fixing serta aspek keadilan dalam penegakan hukum korporasi yang tidak merugikan perusahaan kecil khususnya atau masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korporasi dalam konteks penetapan harga ilegal. Dengan membandingan perundangan yang lama dan yang baru, maka akan dapat melihat efektivitas dari perubahan Undang-Undang tersebut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SKEMA KORUPSI KORPORASI DALAM KASUS DUTA PALMA GROUP: IMPLIKASI TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA Sandi, Maryam Priska Asmara; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Edisi 3 Oktober 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i1.2438

Abstract

Abstract: This research aims to analyze in depth the corruption schemes that occur within the PT Duta Palma Group corporation. This analysis will focus on the juridical aspect, by exploring the implications of these acts of corruption on good corporate governance and the forms of criminal liability that can be imposed. Through a qualitative approach, this research will examine various legal sources, company documents, and related literature to identify the types of corruption acts carried out, their implementation mechanisms, and the parties involved. Apart from that, this research will also analyze the extent to which the existing corporate governance at PT Duta Palma Group has failed to prevent criminal acts of corruption. It is hoped that the research results can contribute to developing understanding of corporate corruption in Indonesia, especially in the context of corporate governance. It is also hoped that the findings of this research can provide recommendations for law enforcers, policy makers and companies to prevent similar corrupt practices from occurring in the future.Keywords: Corporate Corruption, PT Duta Palma Group, Corporate Governance, Crime
Co-Authors Alfianto, Dwi Aruan, Albert Busri, Ihsan Eka Prana, Andreas Ermania Widjajanti Fadly, Ovan Setyawan Hartono, Trie Rundi Hummerson, Andi Widiatno Josua Tallaut, Lambertus Kabes, Irianto Pagajang, Hasruddin Purnama Dewi, Indah Sandi, Maryam Priska Asmara Silaen, Yosua Sofhan, Dedi Sopian, Muhamad Suar, Aprima Sugiyatmo, Agus Sukrianto, Andi Wahyu Maulana, Wahyu