Garuda - Garba Rujukan Digital

Kegiatan Magang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan Amelia, Rizka; Saputra, Angga Aldi; Imamah, Fathonah Nur; Sari, Winda; Ar-Rifa'i, Ahmad; Aravik, Havis; Choiriyah, Choiriyah; Choirunnisak, Choirunnisak; Faizal, Moh.
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jkpm.v3i1.600

Penelitian ini mengkaji pengalaman magang mahasiswa di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut serta dampak dari kegiatan magang terhadap pengembangan soft skills mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM melalui program pembinaan dan pemberdayaan serta untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman praktis mahasiswa dalam dunia kerja. Metode yang digunakan dalam kegiatan magang mencakup observasi langsung, wawancara dengan pegawai dinas, dan dokumentasi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan magang, mahasiswa memperoleh wawasan mendalam mengenai pengelolaan koperasi dan UMKM, serta keterlibatan dalam berbagai aktivitas seperti pelatihan, pendataan, fasilitasi pembiayaan, dan promosi. Mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilan analisis, komunikasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam dunia profesional. Kesimpulannya, magang ini tidak hanya memberikan pemahaman praktis mengenai fungsi pemerintahan dalam pemberdayaan UMKM, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi secara profesional di sektor ekonomi kreatif.

Kegiatan Program Magang Pada PT. ASABRI (Persero) KC Palembang Putri, Salsabila; Aulia, Dwi; Nubila, Heti; Aravik, Havis; Choiriyah, Choiriyah; Choirunnisak, Choirunnisak; Faizal, Moh.; Fadilla, Fadilla
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jkpm.v3i1.601

Pendidikan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu upaya yang dilakukan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui program magang yang mewajibkan mahasiswa, khususnya Program Studi S1 Perbankan Syariah, untuk mengikuti kegiatan kerja lapangan. Tujuan dari program ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja, mengembangkan kompetensi teknis dan soft skills, serta memperkuat pemahaman terhadap teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah praktik langsung (learning by doing) di lingkungan kerja PT. ASABRI (Persero) KC Palembang selama periode 22 Juli hingga 30 Agustus 2024. Mahasiswa dilibatkan dalam aktivitas administrasi, digitalisasi dokumen, pendaftaran aplikasi ASMOB, dan pengelolaan data E-dosir. Hasil dari pelaksanaan magang menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses kerja di bidang asuransi sosial militer, meningkatkan kemampuan adaptasi, komunikasi, serta etos kerja profesional. Meskipun menghadapi kendala seperti gangguan jaringan dan kurangnya pemahaman terhadap dokumen militer, mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dengan baik melalui bimbingan staf dan inisiatif pribadi. Program ini terbukti efektif dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja secara kompeten dan profesional.

Religious Authority and Political Dynamics: The Influence of Fatwa Issuance by Religious Institutions on Political Discourses in Indonesia Bukhori, K.A.; Budianto, Kun; Erniwati, Erniwati; Faizal, Moh.
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 2 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i2.11784

This study explores the role of religious institutions through fatwas in the formation of public policy in Indonesia, particularly major institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. The main objective is to understand how fatwas are produced by religious organizations and how they impact the political process and government policy. The research problem stems from the phenomenon that fatwas, although they do not have formal legal force, are often used as moral references by the community and are even considered by the government in formulating public policy. The research approach uses qualitative field studies: interviews with fatwa figures, analysis of fatwa documents, and observation of the interaction between religious institutions and public officials in several regions. The findings show that fatwas serve as moral and social legitimacy as well as non-formal influence on the formulation of public policy. Although not legally binding, the influence of fatwas on policy guidance is quite significant, especially on moral and social issues, as well as the creation of a space for dialogue between the state and society. The implications of the research results show the importance of understanding the role of fatwas not only as religious products but also as social political instruments in the architecture of public policy. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran lembaga keagamaan melalui fatwa dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga utama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Tujuan utama adalah memahami bagaimana fatwa diproduksi oleh organisasi keagamaan dan bagaimana dampaknya terhadap proses politis dan kebijakan pemerintah. Masalah penelitian berangkat dari fenomena bahwa fatwa, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sering dijadikan rujukan moral oleh masyarakat dan bahkan dipertimbangkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Pendekatan penelitian menggunakan studi lapangan kualitatif: wawancara dengan tokoh fatwa, analisis dokumen fatwa, dan observasi interaksi lembaga keagamaan dengan pejabat publik di beberapa daerah. Temuan menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai legitimasi moral dan sosial sekaligus pengaruh nonformal terhadap perumusan kebijakan publik. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, pengaruh fatwa terhadap panduan kebijakan cukup signifikan, terutama dalam isu moral dan sosial, serta penciptaan ruang dialog antara negara dan masyarakat. Implikasi hasil penelitian menunjukkan pentingnya memahami peran fatwa bukan hanya sebagai produk keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen politik sosial dalam arsitektur kebijakan publik.

Religious Authority and Political Dynamics: The Influence of Fatwa Issuance by Religious Institutions on Political Discourses in Indonesia Bukhori, K.A.; Budianto, Kun; Erniwati, Erniwati; Faizal, Moh.
MUSLIM HERITAGE Vol 10 No 2 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v10i2.11784

This study explores the role of religious institutions through fatwas in the formation of public policy in Indonesia, particularly major institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. The main objective is to understand how fatwas are produced by religious organizations and how they impact the political process and government policy. The research problem stems from the phenomenon that fatwas, although they do not have formal legal force, are often used as moral references by the community and are even considered by the government in formulating public policy. The research approach uses qualitative field studies: interviews with fatwa figures, analysis of fatwa documents, and observation of the interaction between religious institutions and public officials in several regions. The findings show that fatwas serve as moral and social legitimacy as well as non-formal influence on the formulation of public policy. Although not legally binding, the influence of fatwas on policy guidance is quite significant, especially on moral and social issues, as well as the creation of a space for dialogue between the state and society. The implications of the research results show the importance of understanding the role of fatwas not only as religious products but also as social political instruments in the architecture of public policy. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran lembaga keagamaan melalui fatwa dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga utama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Tujuan utama adalah memahami bagaimana fatwa diproduksi oleh organisasi keagamaan dan bagaimana dampaknya terhadap proses politis dan kebijakan pemerintah. Masalah penelitian berangkat dari fenomena bahwa fatwa, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sering dijadikan rujukan moral oleh masyarakat dan bahkan dipertimbangkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Pendekatan penelitian menggunakan studi lapangan kualitatif: wawancara dengan tokoh fatwa, analisis dokumen fatwa, dan observasi interaksi lembaga keagamaan dengan pejabat publik di beberapa daerah. Temuan menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai legitimasi moral dan sosial sekaligus pengaruh nonformal terhadap perumusan kebijakan publik. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, pengaruh fatwa terhadap panduan kebijakan cukup signifikan, terutama dalam isu moral dan sosial, serta penciptaan ruang dialog antara negara dan masyarakat. Implikasi hasil penelitian menunjukkan pentingnya memahami peran fatwa bukan hanya sebagai produk keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen politik sosial dalam arsitektur kebijakan publik.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search