Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Dharma Bhakti
Trisna Dewi, Ni Made
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGGELAPAN PAJAK Trisna Dewi, Ni Made
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31421

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Tax Amnesty menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Atas kebijakan Tax Amnesty tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty dan apakah sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kebijakan pemberian Amnesty pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty adalah Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang- undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Trisna Dewi, Ni Made; Trinaya Dewi, A.A Mas Adi; Mahendra Dewi, Ni Luh Sri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28666

Abstract

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR BEBAS DI INDONESIA Trisna Dewi, Ni Made
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38092

Abstract

Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan. Dari latar belakang masalah tersebut diatas muncul permasalahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu merek di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek. Dengan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara umum hukum persaingan usaha mengenal dua pendekatan yang digunakan untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa. Tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen dan Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan produsen apabila tuntutannya tidak ditanggapi atau direspon oleh produsen, maka konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan Trisna Dewi, Ni Made
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31463

Abstract

This essay discusses the legal protection for mobile banking custumers, because the mobile banking product as one of the delivery many benefits but contain many risk on the other side that could cause losses for the custumers. Therefore, the protection for mobile banking custumers is requiered in order to protect the rights of the custumers banking servise. The study was conducted to determine how the indonesian low and regulations that protect mobile banking custumers in banking transaction in case of the error transaction electronic in review of low number 11 of 2008 on information and electronic transactionsas well as the bank’s responsibility for the mobile banking custumers in case of a transaction error. This study is a normative study with the literature research method to analyze the book of legal literature and the low number 8 of 1999 about the custumers protection, low number 10 of 1998 about the indonesia banking sistem, low number 11 of 2008 about the transaction and electronic information. The result showed that although there is no customers legislation that specificaly regulates mobile banking, but in indonesia positive legal order there are laws and regulation which has provided legal protection for mobile banking custumers. There are law number 11 of 2008 about information and electronic transaction as contained in article 1.2 and 3. The bank’s responsibility to the custumer in case of error transaction. The loss is a proxy of fullfillment of one custumers protection law. Right to copensation in accordance with the treaty law in article 1313 civil law. Then the current legislation already includes aspects of legal protection for mobile banking custumers.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP BIAYA YANG DITIMBULKAN DI HADAPAN NOTARIS Trisna Dewi, Ni Made; Trinaya Dewi, Anak Agung Mas Adi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28094

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimungkinkan dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian iniBagaimanakah akibat hukum terhadap biaya yang ditimbulkan dari adanya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris dan Bagaimanakah mekanisme hukum yang harus ditempuh di dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris. Metode penelitian yang  digunakan ialah metode dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action). Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dan pihak penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan. Mekanisme dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah uang pembayaran tahap pertama tidak akan dikembalikan sepenuhnya. Uang pembayaran tahap pertama akan dipotong sebesar 30% dari harga yang sudah dibayarkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan Trisna Dewi, Ni Made
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31463

Abstract

This essay discusses the legal protection for mobile banking custumers, because the mobile banking product as one of the delivery many benefits but contain many risk on the other side that could cause losses for the custumers. Therefore, the protection for mobile banking custumers is requiered in order to protect the rights of the custumers banking servise. The study was conducted to determine how the indonesian low and regulations that protect mobile banking custumers in banking transaction in case of the error transaction electronic in review of low number 11 of 2008 on information and electronic transactionsas well as the bank’s responsibility for the mobile banking custumers in case of a transaction error. This study is a normative study with the literature research method to analyze the book of legal literature and the low number 8 of 1999 about the custumers protection, low number 10 of 1998 about the indonesia banking sistem, low number 11 of 2008 about the transaction and electronic information. The result showed that although there is no customers legislation that specificaly regulates mobile banking, but in indonesia positive legal order there are laws and regulation which has provided legal protection for mobile banking custumers. There are law number 11 of 2008 about information and electronic transaction as contained in article 1.2 and 3. The bank’s responsibility to the custumer in case of error transaction. The loss is a proxy of fullfillment of one custumers protection law. Right to copensation in accordance with the treaty law in article 1313 civil law. Then the current legislation already includes aspects of legal protection for mobile banking custumers.
EDUKASI HUKUM DAN TATA KELOLA DANA DESA: STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DANA DESADI KECAMATAN KLUNGKUNG I Wayan Partama Putra; Bayu Brahmantya, Ida Bagus; Ary Kusuma Wardhani, Sang Ayu Made; Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung; Trisna Dewi, Ni Made; Brahmanda, I Komang
Dharma Bhakti Vol. 3 No. 2 (2025): Dharma Bhakti
Publisher : Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/tcjv4811

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dan elemen masyarakat di Kecamatan Klungkung terkait hukum dan tata kelola dana desa guna mencegah potensi penyimpangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tertib anggaran. Namun, masih dijumpai kendala di tingkat desa, seperti perencanaan yang tidak tepat, kesulitan menyusun APBDes karena keterlambatan pagu anggaran. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, tim pengabdian memberikan pendampingan intensif terkait regulasi terbaru, mekanisme penyusunan APBDes, pengawasan penggunaan dana desa, serta pelaporan keuangan desa. Kegiatan ini sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum pengelolaan dana desa di kalangan peserta, serta tumbuhnya komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran desa.
Co-Authors Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Ary Kusuma Wardhani, Sang Ayu Made Brahmanda, I Komang I Wayan Partama Putra Ida Bagus Bayu Brahmantya Mahendra Dewi, Ni Luh Sri Trinaya Dewi, A.A Mas Adi Trinaya Dewi, Anak Agung Mas Adi